Politisi Sukabumi

Parpol Ragukan Kesiapan KPUD Kota Sukabumi Gelar Pilkada

2012-02-01T14:24:00.001+07:00

SUKABUMI – DPC PDIP Kota Sukabumi ternyata masih menyimpan rasa tidak percaya terhadap penyelenggara pesta demokrasi, KPU Kota Sukabumi. Hal itu diungkapkan Ketua DPC PDIP Kota Sukabumi, Iwan Kustiawan yang mengaku trauma dengan independensi KPU berkaca pada Pemilukada Kota Sukabumi 2008 lalu.“Kalau boleh jujur, saya tidak percaya lagi dengan KPU terutama soal indipendensi. Pada pemilihan kepala daerah periode sebelumnya, KPU terjebak dengan penguasa saat itu. Mereka lebih dekat dengan penguasa,” tegas Iwan.

Iwan khawatir tidak netralnya KPU ketika itu akan tetap berlaku pada pemilukada 2013 mendatang. Jika itu terjadi, jelas mencederai KPU, sebagai lembaga penyelenggara yang harusnya independen. KPU Kota Sukabumi, harus bisa tegas dan menyatakan sikap agar tidak terjebak dalam permainan penguasa. Menurutnya, pemilukada nanti akan jadi ajang pembuktian independensi KPU.“KPU harus menaati aturan. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” lanjutnya.

Meski demikian, Iwan masih berharap KPU akan berubah, bersikap netral dan tegas, patuh pada aturan. Apalagi melihat pengalaman yang dimiliki oleh setiap anggota KPU.“Apalagi melihat wilayah dan jumlah penduduk di Kota Sukabumi. Dengan pengalaman yang dimiliki para anggota KPU, saya berharap pesta demokrasi ini berjalan lancar,” lanjutnya.

Sorotan terhadap KPU juga dilontarkan Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, Andri Hamami. Namun Andri lebih menyoroti soal pemutakhiran data pemilih.“Saya mempertanyakan kapabilitas dan kapasitas KPU terutama dalam verifikasi data pemilih. Masalah data pemilih ini kerap jadi gugatan usai pelaksanaan pemilihan kepala daerah, presiden ataupun legislatif,” terangnya.Untuk itu, Andri meminta KPU Kota Sukabumi lebih teliti dalam pemutakhiran data pemilih.“Bagaimana kita bisa memantau saat ini banyak orang yang punya KTP ganda bahkan lebih dari dua,” paparnya.

Selain itu, lanjut Andri, masih ada peluang manipulasi data yang biasa digunakan para calon untuk mengklaim dirinya mendapat dukungan dari masyarakat. Modus ini menggunakan data KTP dari perbankan atau lising. Para calon menggunakan jasa orang untuk mendapatkan fotocopy KTP. Untuk jadi nasabah bank atau Lising masyarakat harus menyerahkan KTP. Ini yang dimanfaatkan para calon dan diklaim sebagai pendukung.

Sementara itu Ketua KPU Kota Sukabumi, Anton Rachman menyikapi sorotan tersebut secara dingin. Menurutnya, pihaknya tetap akan menjalankan independensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi, dalam sumpah jabatan juga, pihaknya sudah menegaskan dan untuk menjalankan tugas sesuai aturan yang ada.“Kami tetap bersandar pada aturan. Kalau berjalan di luar itu, jelas akan merugikan institusi kami dan masyarakat banyak. Kami jamin pada Pemilukada dan Pilgub Jabar mendatang kami akan bersikap independen, netral dan menjalankan setiap tahapan sesuai aturan,” ujar Anton.

Sedangkan terkait validitas data, Anton menekankan kalau hal ini tergantung dari dinas terkait. Masalahnya, pihaknya tidak mungkin bisa menentukan jumlah pemilih. “Ini sebenarnya menjadi ranah bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip). Bagaimanapun, keluarnya jumlah pemilih berdasarkan hasil kajian dari Disdukcasip,” pungkasnya. (Radar Sukabumi)

PPP, PDIP Dan Gerindra Resmi Koalisi, Tapi Belum Tentukan Balongub

2012-02-01T14:21:00.000+07:00

BANDUNG : Tiga partai besar menujukkan kekuatannya menghadapi Pilgub Jabar 2013 mendatang. PDIP, PPP, dan Gerindra sepakat koalisi. Bukti koalisi itu dengan penandatanganan sembilan kesepahaman pemikiran membangun Jabar ke depan di Hotel Golden Flower, kemarin malam (30/1).Penandatanganan sembilan kesepahaman pemikiran itu dilakukan langsung Ketua PDIP Jabar, Rudy Harsa Tanaya, Ketua PPP Jabar, Rachmat Yasin serta perwakilan Ketua Partai Gerindra Jabar, Gantira Kusumah.

Ketua PDIP Jabar, Rudy Harsa Tanaya mengatakan, kesepahaman pemikiran untuk membangun Jabar lebih baik ini telah melalui proses komunikasi politik yang cukup panjang. “Kami sudah sering melakukan pertemuan. Kami ingin membuat koalisi yang besar, sehingga tidak menutup kemungkinan akan nada parpol lain menyusul untuk gabung,” terangnya.“Tujuan koalisi ini tetap sama sejak awal, yaitu untuk membangun Jabar lebih baik lagi,” lanjut Rudy kepada wartawan.

Ia menambahkan, bersatunya PDIP, PPP, dan Gerindra ini juga akan menguatkan posisi politis ketiga parpol tersebut.Disinggung ketidak hadiran perwakilan Partai Hanura Jabar, Rudy menjelaskan, hal itu lebih pada tataran teknis bukan substansi. “Artinya kesepahaman kita masih tetap sama, namun malam ini (Hanura,red) berhalangan saja,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua PPP Jabar, Rachmat Yasin mengatakan, sejak awal komitmen PPP menginginkan perubahan lebih baik dalam proses pembangunan di Jabar. “Setelah PPP, PDIP serta Gerindra melakukan komunikasi politik, kami memiliki kesepaham bersama untuk bersatu guna pembangunan Jabar ke depan yang lebih baik,” terang pria yang juga Bupati Bogor ini.

Disinggung kemungkinan adanya perubahan sikap ke depan, Rachmat mengatakan, langkah yang dilakukan parpol ini adalah langkah politik. “Artinya politik itu dinamis, beberapa waktu ke depan bisa saja terjadi perubahan. Namun, penandatanganan kesepahaman pemikiran ini paling tidak menjadi landasan bersama untuk melakukan langkah politik berikutnya secara bersama pula,” terangnya.Ia mengatakan, saat ini koalisi masih fokus untuk melakukan harmonisasi dan penyamaan dalam berbagai hal. “Sehingga masih sangat jauh untuk membicarakan paket jago yang akan koalisi diusung untuk menjadi cagub/cawagub Jabar. Tentu, saat ini koalisi memberikan penghargaan kepada masing-masing partai untuk melakukan mekanisme intern partai. Nanti, mekanisme yang akan dipilih koalisi adalah cara-cara yang bisa membuat koalisi makin solid, sehingga kita tidak akan mempertajam perbedaan malah akan memperbanyak kesamaan,” terangnya.

Di sisi lain, perwakilan Partai Gerindra Jabar, Gantira Kusumah menyatakan, koalisi yang saat ini ditandai dengan penandatangan sembilan kesepahaman pemikiran itu merupakan langkah yang sudah cukup matang. “Ini bukan ‘kawin’ dini, namun persatuan beberapa yang telah melalui proses yang panjang,” terangnya.Ia menegaskan, koalisi dibentuk dengan cita-cita dasar terjadinya pembangunan Jabar yang lebih baik. (Radar Sukabumi)

Partai Nasdem Siapkan 2 Calon Balongub Jabar

2012-01-31T14:38:00.000+07:00

SUKABUMI : Partai Nasdem menyiapkan dua bakal calon Gubernur Jawa Barat untuk maju pada Pemilihan Gubernur Jabar 2013 mendatang. Mereka adalah Ketua DPW Garda Nasdem Jabar Rustam Efendi dan Sekjen DPW Garda Nasdem Jabar Agus Suparman. "Pada pilgub ini kami pun telah menyiapkan dua bakal calon gubernur yang merupakan kader dari partai kami yakni Ketua dan Sekjen DPW Garda Partai Nasdem Jabar," kata Ketua DPD Garda Partai Nasdem Kabupaten Sukabumi Ahmad Rifai di Sukabumi, Selasa (31/1).

Menurut dia, kedua kader partai Nasdem ini telah disiapkan oleh partai untuk maju dalam pilgub mendatang, tetapi, Nasdem belum bisa mendukungnya melalui partai tetapi melalui jalur independen. Karena, Partai Nasdem belum mempunyai suara dan tempat duduk di legislatif. "Kami yakin kedua kader kami bisa lolos, karena kami mempunyai ratusan ribu kader di Kabupaten Sukabumi, dan jutaan kader serta simpatisan di Jabar," tambahnya. Namun, pihaknya masih menunggu keputusan dari pusat apakah kedua kader Partai Nasdem ini ikut melalui jalur independen atau diusung oleh partai lain.

Selain itu, pihaknya juga belum menentukan sikap apakah akan berkoalisi dengan partai lain atau mengusung calon gubernur dari partai lain. "Semuanya keputusan pusat dan yang terpenting kami siap memenangkan Pilgub Jabar ini siapa yang nantinya akan diusung oleh Partai Nasdem," kata Rifai.

Di kabupaten Sukabumi simpatisan Partai Nasdem sudah mencapai 250 ribu orang dari tingkat kecamatan sampai rayon. Dari jumlah itu, sekitar 74 ribu orang sudah mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) Partai Nasdem. (Media Indonesia)

PDI Perjuangan Targetkan Menang di Pilgub Jabar

2012-01-30T14:21:00.001+07:00

SUKABUMI : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menargetkan menang dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013, karena dilihat dari sumber daya manusia dan bakal calon gubernur yang sangat berkompeten.“Kami targetkan menang dalam Pilgub Jabar. Enam enam bakal calon merupakan kader PDIP mempunyai visi dan misi yang kuat sesuai dengan idelogi partai yakni menyejahterakan masyarakat,” kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jabar Asep Wahyu Nirwana di Sukabumi, Minggu.

Agar targetnya tersebut tercapai saat ini DPD PDIP Jabar telah menjalankan jadwal kerja untuk menyosialisasikan setiap bakal calon dari PDIP ke kader-kadernya, sekaligus konsolidasi serta silaturahmi partai yang tujuannya untuk memenangkan Pilgub.Menurutnya, PDIP sudah punya program yang bersifat progesif dengan nama Trias Dinamika Partai artinya tiga aktifitas kerja partai yang berurutan, bertahap dan berkelanjutan.“Ketiga program tersebut seperti pemetaan wilayah politik, penempatan kader dan membumikan kinerja partai,” tambahnya.

Pihaknya yakni kader-kader PDIP akan berkerja keras untuk memenangkan pilgub ini sebagai kader yang memiliki ideologi yang kuat.Selain itu, tidak menutup kemungkinan PDIP juga akan berkoalisi dengan partai lainnya.“Sampai saat ini sudah ada tiga partai besar yang merapat ke kami seperti PPP, Hanura dan Partai Gerindra. Dan tidak menutup kemungkinan koalisi ini akan dipermanenkan,” tambahnya.

Asep mengatakan, PDIP juga membuka kesempatan kepada seluruh partai untuk ikut berkoalisi dalam Pilgub ini.Namun, semuanya akan ditentukan oleh pusat, apakah PDIP hanya mengusung satu pasangan saja dari internal atau berkoalisi dengan calon dari partai lain.“Adapun nanti enam bakal calon ini akan ditentukan oleh DPP PDIP kepada siapa rekomendasi tersebut diturunkan, tetapi semua bakal calon mempunyai kekuatan yang sama dan bisa saja kami mengusung satu pasangan dari kader internal partai, karena kursi di DPRD Provinsi Jabar sudah mencukupi,” kata Asep. (Bisnis Jabar)

KPU Kota Sukabumi Akan fasilitasi Pemilih Difabel

2012-01-28T12:19:00.002+07:00

CIKOLE : KPU Kota Sukabumi berharap para penyandang cacat tercatat dalam pemutakhiran data pemilih nanti, sehingga mereka bisa menggunakan hak suaranya pada Pemilukada Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat yang akan dihelat bersamaan, 24 Februari 2013 mendatang.Ketua KPU Kota Sukabumi, Anton Rachman menjelaskan laiknya warga negari Indonesia lainnya, kaum difabel ini juga berhak menggunakan hak suara dalam pesta demokrasi. Hal itu tertuang dalam UU nomor 39 tahun 1999 pasal 43 ayat (1).

‘Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’.Untuk itu, KPU akan menyiapkan fasilitas penunjang agar penyandang cacat bisa menyampaikan hak politiknya. Kondisi ini yang tengah dipersiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi menghadapi Pemilukada Kota Sukabumi dan Provinsi Jabar yang akan dilaksanakan bersamaan di 2013 mendatang.

Meskipun penyandang cacat di Kota Sukabumi tergolong relatif kecil. Namun hal ini tetap menjadi perhatian KPU agar mereka bisa memberikan hak suaranya dalam pemilu nanti. “Kita akan mengakomodir melalui organisasi masing-masing. Hal ini bertujuan, agar ketika nanti pada saat pelaksanaan kita bisa memberikan fasilitas sesui dengan kebutuhannya,” ujar Ketua KPU Kota Sukabumi, Anton Rachman.Pihaknya akan memberikan surat suara khusus bagi mereka. Sehingga, hak suaranya bisa tersampaikan. Dalam surat suara nanti, pihaknya akan mendisain khusus agar bisa diterjemahkan oleh mereka. “Alat bantu nanti, diahrapkan bisa membantu mereka. Ini pun selalu kita lakukan setiap pemilihan umum,” terangnya.

Meskipun sering terjadi kesulitan pada peraktiknya, tapi pihak KPU akan terus melakukan perubahan-perubahan sehingga mencapai kesempurnaan. “Kita akan konsultasikan dengan KPU Provinsi Jabar untuk mendisain ulang alat bantu yang bakal digunakan tadi,” lanjutnya.Sementara itu Anton mengatakan, kalau jumlah penyandang cacat di Kota Sukabumi tidak mencapai dua persen dari jumlah pemilih. Meski begitu, dirinya juga mengakui data itu tidak semuanya tercatat. “Kita hanya mengakomodir yang masuk dalam kelompok saja. Tapi untuk mendata di luar itu, kita cukup kesulitan karena data pemilih yang kita terima langsung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kota Sukabumi,” pungkas Anton. (Radar Sukabumi)

Anggota KPU Kota Sukabumi Diisukan Pecah

2012-01-27T16:00:00.001+07:00

CIKOLE – Isu tidak sedap menimpa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, selaku penyelenggara Pemilu di Kota Sukabumi. Internal KPU Kota Sukabumi dikabarkan tengah retak alias pecah belah. Padahal, tahapan Pemilukada 2013 tidak lama lagi akan digelar atau tepatnya enam bulan sebelum pemungutan sura. Namun, tahapan persiapan sendiri akan dimulai setelah anggaran turun dan ini ditakutkan akan menggangu kelancaran kegiatan pesta demokrasi tersebut.

Menanggapi rumor tersebut, Ketua KPU Kota Sukabumi, Anton Rachman menyatakan kalau rumor tersebut tidak benar. Selama ini keadaan di tubuh KPU baik-baik saja. “Semua baik-baik saja. Tidak ada masalah apa-apa,” singkat Anton saat ditemui di Kantor KPU Kota Sukabumi di Jalan Otto Iskandardinata, kemarin.Bahkan menurut Anton, dalam setiap rapat yang digelar di KPU Kota Sukabumi semuanya hadir. Semuanya juga sepakat, untuk mensukseskan kegiatan pesta demokrasi tersebut. “Kita selalu berkumpul dan membahan kesuksesan Pilgub Jabar dan Pemilukada Kota Sukabumi yang penyelenggaraannya dilakukan serentak,” terangnya.

Untuk saat ini, Anton menerangkan memang KPU Kota Sukabumi masih belum bisa melakukan tahapan-tahapan ataupun persiapan secara teknis. Masalahnya, anggaran yang diajukan KPU Kota Sukabumi sampai saat ini belum cair. Hal ini jelas akan membuat kinerja KPU seolah tidak ada. “Untuk kesiapan kita sudah siap. Tapi kembali lagi, kita belum bisa melakukan persiapan secara teknis dikarenakan anggaran juga belum ada,” terang Anton.Padahal menurutnya, persiapan tersebut seharusnya sudah mulai dilakukan. Sehingga, KPU sendiri bisa berjalan dengan optimal. Hal inilah yang masih mengganjal dalam proses Pemilukada di Kota Sukabumi saat ini.

“Kembali lagi saya tegaskan, tidak ada keretakan dalam tubuh KPU. Bahkan kita optimis, kegiatan pemilu mendatang bisa berjalan dengan sukses meski ada beberapa kendala yang dihadapi,” pungkasnya. (Radar Sukabumi)

HH Akhirnya Dibekuk Polisi

2012-01-27T15:50:00.001+07:00

CIKOLE – Petualangan tersangka kasus dugaan pemalsuan ijazah, HH, berakhir sudah. Setelah sempat bermain ‘petak umpet’ hampir selama tiga bulan dengan polisi, anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Demokrat itu akhirnya ditangkap di Gang Galatik Jalan Bhayangkara Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, kemarin. Usai meringkus HH, polisi langsung membawa tersangka ke Mapolres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan dari penyidik.Hingga tadi malam, HH masih berada di ruangan Unit II Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Dalam pemeriksaan ini, HH didampingi salah seorang pengacaranya, Dedi Fatius.

Sekadar mengingatkan, sejak tiga bulan terakhir polisi sempat dipusingkan karena kesulitan melanjutkan penyidikan kasus dugaan ijazah palsu ini lantaran HH mengabaikan panggilan polisi untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. Bahkan polisi nyaris kehilangan jejak HH. Soalnya, berkali-kali mengintai HH hingga ke rumahnya namun tak kunjung menemukan tersangka.Namun kelihaian HH menghindar dari kejaran polisi, hanya sampai kemarin. Tepatnya sekitar pukul 15.00 WIB ketika Ia bertamu ke rumah rekannya, Cecep di Jalan Bhayangkara, langsung dibekuk oleh anggota Polres Sukabumi Kota yang mengintai sekian lama.

“Penangkapan ini bermula ketika kami menerima informasi kalau HH ada di rumah salah seorang warga di Jalan Bhayangkara. Anggota kami langsung ke sana dan melakukan penangkapan karena memang sudah lama kami memburu HH,” jelas Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Witnu Urip Laksana.Saat ditangkap, HH mengenakan baju batik merah dengan motif garis presisi, celana kain hitam dan sandal kulit warna hitam pula. HH diketahui tidak melakukan perlawanan saat dibekuk polisi. Ia pun nampak tenang begitu mobil polisi tiba di Mapolres Sukabumi Kota, sekitar pukul 15.30 WIB. Turun dari mobil, Ia dikawal ringan seorang anggota reskrim sementara di depannya berjalan ada Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, Engkus Kuswaha yang juga ikut dalam penangkapan itu.

Dijelaskan Witnu, usai penangkapan, anggotanya langsung memeriksa HH terkait kasus yang selama ini diduga dilakukan HH, pemalsuan ijazah saat mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2009 lalu. Menurutnya, keterangan dari HH sangat penting untuk menentukan kelanjutan penyidikan kasus ini. “Ya, dia langsung diperiksa penyidik dan sekarang masih berlangsung,” ujar Witnu kepada wartawan tadi malam.Terkait penahanan, Witnu belum bisa memastikan apakah usai diperiksa HH langsung ditahan. Hal itu tergantung dari pemeriksaan dan sikap dari tersangka. “Kalau memang dia tidak kooperatif bisa saja langsung ditahan,” katanya.

Ditangkap Salah, Apalagi Ditahan

Penangkapan HH menuai protes dari pengacaranya, Youngky Fernando. Dia menganggap penangkapan kliennya salah atau illegal karena tak sesuai prosedural. “Status penangkapan oleh penyidik telah melakukan perbuatan melawan hukum,” tegas Youngky Fernando, kemarin.Alasan Youngky, gugatan perdata kasus ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Sukabumi sehingga belum ada kepastian hukum mengenai status penyidik kasus ini. “Kami menggugat penyidik kasus ini (Kapolres Sukabumi Kota hingga bawahannya), harusnya kan tunggu dulu proses ini di pengadilan. Penangkapan ini menunjukkan polisi tidak menghormati proses hukum yang berjalan,” katanya.

Makanya, penangkapan ini bentuk perbuatan melawan hukum oleh penyidik Polres Sukabumi Kota. Belum lagi soal penetapan tersangka, salah satu acuan polisi adalah keterangan dari saksi ahli dari Universitas Suryakencana, DR Henny Nuraeny yang menurut Youngky tak memiliki kepasitas.Tadi malam, polisi belum memastikan apakah akan menjebloskan HH ke penjara (menahan), hingga berita ini diturunkan polisi masih memeriksa tersangka di Ruang Unit II Satreskrim Mapolres Sukabumi Kota. “Penangkapannya saja salah, apalagi kalau sampai ditahan, kami protes keras,” kecam Youngky.Dia segera mengambil upaya hukum sebagai tindak lanjut penangkapan HH. Masalah ini akan diungkit di pengadilan dan melapor ke atasan Polres Sukabumi Kota. “Kami laporkan penangkapan klien kami ini karena illegal,” tegasnya.

Sementara Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Witnu urip Laksana tak gentar dengan kecaman dari pengacara HH, Youngky Fernando. Menurut dia, proses perdata yang sedang dalam sidang di Pengadilan Negeri Sukabumi tidak lantas mengganggu proses penyidikan pidana kasus ini. Polres Sukabumi Kota setelah menangkap HH ini melanjutkan penyidikan kasus dugaan ijazah palsu ini. “Saya sudah berkali-kali katakan, proses perdata itu tidak berpengaruh pada penyidikannya. Upaya kami ini untuk mempercepat penyidikan kasus ini karena yang bersangkutan sudah berkali-kali mengabaikan panggilan,” pungkas Witnu. (Radar Sukabumi)

Anggaran 19 Milyar Untuk Pelaksanaan Pilkada Kota Sukabumi

2012-01-25T21:56:00.002+07:00

SUKABUMI : Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, Jawa Barat, menganggarkan Rp19 miliar untuk Pemilihan Kepala Daerah Kota Sukabumi 2013 mendatang.“Dari perhitungan sementara kami untuk penyelenggaraan pilkada pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi pada 2013 mendatang mencapai Rp19 miliar,” kata Ketua KPU Kota Sukabumi, Anton Rachman, Senin (26/9).

Menurutnya, dana tersebut untuk dua kali putaran jika pada pelaksanaan pemilihan atau pencoblosan nanti belum ada calon yang mendapatkan raihan suara mencapai 50% plus satu dan selebihnya digunakan untuk biaya operasional anggota dan staf KPU.Selain itu, dana tersebut juga nantinya akan digunakan untuk mulai tahapan pemilu sampai pelantikan kepala daerah terpilih. “Dana ini bisa saja bertambah atau berkurang, karena jumlah angka ini merupakan hasil perhitungan sementara kami,” ujarnya.

Anton mengatakan pihaknya saat ini sudah mulai menyusun kegiatan untuk pelaksanaan pilkada mendatang, seperti menyiapkan agenda tahapan pilkada mulai dari sosialisasi, penetapan daftar pemilih tetap (DPT ), kampanye sampai proses pemilihan.Pihaknya juga belum bisa memprediksi berapa jumlah calon kepala daerah yang akan maju pada pilkada 2013 mendatang, tetapi pihaknya memprediksi jumlah calon kepala daerah tidak jauh dari jumlah calon pada pilkada lalu yang mencapai lima calon kepala daerah.“Mungkin pada 2013 akan ada warga Kota Sukabumi yang mencalonkan diri dari independen, tetapi baik calon independen maupun dari partai politik tetap kami akan verifikasi, jika tidak sesuai maka akan ditolak pencalonannya,” kata Anton.

Sementara itu, sudah ada beberapa nama yang siap maju pada pilkada 2013 mendatang, seperti Wakil Wali Kota Sukabumi, Mulyono, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sukabumi, Yudi Widiana Adiya, Seketaris Daerah H M Muraz dan lain-lain.“Kami saat ini sudah mulai proses penjaringan siapa yang akan maju ada pilkada mendatang, sudah enam nama yang siap maju dari partai kami yakni Partai Keadilan Sosial (PKS) yang salah satu dari enam bakal calon itu adalah Yudi Widiana Adiya,” kata Ketua DPD PKS Kota Sukabumi, Wawan Sopendi. (Bisnis Jabar)

PKS Anggarkan 10 Milyar Untuk Menangkan Pilkada

2012-01-24T14:25:00.000+07:00

Sukabumi - Partai Keadilan Sejahtera menganggarkan dana sebesar Rp10 miliar untuk pemenangan calon yang diajukan pada pemilihan umum kepala daerah Kota Sukabumi, Jawa Barat 2013.Ketua DPD PKS Kota Sukabumi, Wawan Supendi, Senin mengatakan, dana tersebut nantinya akan digunakan sebagai biaya untuk mengikuti pilkada jika PKS tidak berkoalisi dengan partai lain."Anggaran ini berasal dari partai, kader dan calon internal partai," kata Wawan.Namun, jika PKS berkoalisi, dana Rp10 miliar tersebut tidak akan digunakan sepenuhnya atau hanya sekitar 30-40 persen karena nantinya seluruh biaya tidak akan ditanggung oleh PKS, melainkan PKS dengan partai koalisi.

Dia mengatakan, sebenarnya PKS di Kota Sukabumi sudah bisa mengikuti pilkada tanpa harus berkoalisi dengan partai lain karena jumlah kursi di DPRD yang berjumlah 5 kursi sudah cukup untuk maju sendiri dalam mengajukan calon kepala daerah."Kami belum mengetahui apakah PKS akan maju sendiri atau tidak pada pilkada Kota Sukabumi mendatang, yang jelas kami sudah menyiapkan segalanya," katanya.Dikatakan Wawan, sudah banyak partai yang mendekati PKS saat ini dan tawaran berkoalisi pun terus berdatangan seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan lain-lain."Tidak menutup kemungkinan PKS akan berkoalisi dengan partai lain untuk menambah pundi-pundi kekuatan suara dan kami pun yakin PKS bisa menang pada pilkada mendatang, karena kami memiliki kader yang kuat dan solid," kata Wawan.

PKS sudah menyiapkan calon internalnya yang siap maju baik jadi wali kota maupun wakil wali kota, seperti Achmad Fahmi (Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi), Deden Muhlisin (Deputi Pendidikan DPW PKS Jabar), Yudi Widiana Adia (anggota DPR RI), Asep Tajul Mutaqin (Kepala Bidang Kaderisasi DPD PKS Kota Sukabumi), Yayan Suryana (Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi) dan Wawan Supendi (Ketua DPD PKS Kota Sukabumi). "Kami pun telah membidik calon kepala daerah dari eksternal partai dan kami akan menetapkan siapa calon yang akan maju pada akhir Januari," tambah Wawan. (InilahJabar)

Karmas Supermas Nyatakan Maju Dalam Pilkada Kota Sukabumi

2012-01-24T14:21:00.000+07:00

SUKABUMI – Menjelang Pemilukada Kota Sukabumi 2013, mesin politik Partai Gerindra sudah mulai dipanaskan. Salah satunya mengeluarkan sikap dengan mengusung Karmas Supermas sebagai kandidat bakal calon. Namun, Karmas belum memastikan maju sebagai calon walikota atau wakil walikota.Kepastian dukungan Partai Gerindra terhadap pensiunan PNS ini masuk dalam bursa kandidat calon walikota/wakil walikota tertuang dalam hasil rapat pleno jajaran pengurus, mulai PAC hingga DPC. Hanya, sejauh ini mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi ini belum mempunyai pasangan. Pasalnya, partai peraih satu kursi di parlemen ini harus berkoalisi dengan partai lainnya.

“Kita sudah pleno internal partai pada 13 November kemarin. Hasilnya, pengurus sepakat Bapak H Karmas Supermas diusung untuk maju melalui Partai Gerindra,” kata Sekretaris I DPC Partai Gerindra Kota Sukabumi, Erwin Hendarwin kepada Pos Kota, Selasa (15/11).Dijelaskan Erwin, dukungan terhadap Karmas dikarenakan berbagai pertimbangan. Antara lain, Karmas merupakan mantan birokrat yang sudah malang melintang dan dianggap mampu untuk memimpin Kota Sukabumi.

Sementara, Karmas Supermas yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Sukabumi ini mengaku dukungan terhadap dirinya merupakan hasil kesepekatan bersama. Hanya saja, Karmas belum bisa memastikan apakah akan maju sebagai kandidat F1 atau F2.Menurut Karmas, tidak menutup diri bagi partai atau kandidat lain yang mau berkoalisi dengan Partai Gerindra. Pasalnya, Gerindra sendiri masih membutuhkan koalisi dengan partai lainnya dalam mengusung satu pasangan kandidat.“Kita hanya baru punya satu. Minimal untuk mengusung satu pasangan butuh lima kursi. Makanya kami tidak akan menutup diri untuk partai atau kandidat lainnya yang akan menggunakan Gerindra,” ujar ayah beranak empat ini.

Malah, Karmas mengaku siap apabila dirinya ditempatkan sebagai F2 apabila ada kandidat yang lebih mumpuni menyejahterakan masyarakat. “Bagi saya pribadi, maju atau tidaknya tergantung dari keputusan partai dan dukungan masyarakat. Saya tidak keberatan apabila nanti tidak menjadi kandidat juga. Yang lebih penting jangan salah memilih pemimpin,” aku suami dari Ny Sri Asih ini.Di lain sisi, seperti Partai Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan sejumlah partai lainnya hingga saat ini masih belum menyatakan sikap. Mereka masih melakukan penggodokan terhadap beberapa figur yang akan diusungnya. (Pos Kota)

PILGUB JABAR: Rieke ‘Oneng’ & Dedi Supardi pasangan ideal dari PDIP

2012-01-24T00:23:00.000+07:00

Sukabumi : Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga artis, Rieke Diha Pitaloka dan Dedi Supardi yang merupakan Bupati Cirebon merupakan pasangan ideal yang disiapkan oleh PDIP pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat.“Saya siap di memimpin Jawa Barat dengan Rieke, karena dia merupakan sosok yang sangat ideal untuk menjadi kepala daerah dan kami disebut-sebut sebagai pasangan ideal dari PDIP,” kata Bakal Calon Kepala Daerah Jabar dari PDIP, Dedi Supardi kepada wartawan, Senin.

Menurutnya, dirinya dan Rieke merupakan pasangan ideal karena memiliki dasar pemahaman dan mempunyai tujuan yakni ingin membuat masyarakat Jabar sejahtera. Selain itu, Rieke juga sangat populer di kalangan masyarakat dan mempunyai pemikiran yang kritis terhadap kemajuan rakyatnya.“Jika kami benar-benar nanti disandingkan maka akan menjadi pasangan yang ideal untuk memimpin Jabar, selain itu PDIP di tingkat Provinsi Jabar juga sudah mencukupi kuotanya yakni memiliki 18 kursi di DPRD Provinsi Jabar, sehingga tanpa koalisi pun PDIP sudah bisa mengusulkan calonnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sekjen DPP PDIP, Tjahyo Kumolo juga sudah menyatakan, pada Pilgub Jabar ini PDIP bisa mengusulkan calon kepala daerahnya tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. “Namun kami masih menunggu keputusan dari pusat, apakah PDIP hanya mengusulkan satu nama saja atau sepasang,” kata Dedi.

Pilkada Kota Sukabumi PDIP Usung Mantan Wakil Wali Kota

2012-01-22T00:40:00.001+07:00

SUKABUMI, (PRLM).- Ketua Dewan Perwakilan Daerah PDIP Jawa Barat Ruddy Harsa Tanaya mendukung ketua Dewan Pimpinan Cabang (DP) PDIP Kota Sukabumi, Iwan Kustiwan menjadi calon Wali Kota Sukabumi mendatang. Pernyataan terbuka di sela-sela merayakan HUT ke-39 PDIP ini disambut riuh ratusan kader PDIP.

“Iwan diharapkan dapat kembali maju menjadi calon Wali Kota Sukabumi mendatang. Kami melihat, figur yang menarik dan mampu memimpin kota Sukabumi ke depan. Apalagi dia merupakan kader internal PDIP yang pernah mempunyai pengalaman sebagai Wakil Wali Kota lalu,” kata Ruddy Harsa Tanaya kepada "PRLM", Sabtu (20/1/12). (A-162/A-88)***

Sumber Pikiran Rakyat

Amankan Calon Walikota, Forklip Lirik PBB

2012-01-16T15:47:00.001+07:00

Sukabumi - Forum Komunikasi Lintas Partai Politik (Forklip) komitmen terhadap hasil kesepakatan bersama untuk mengusung Agus Hermawan maju sebagai Calon Walikota Sukabumi. Untuk mengamankan calon usungannya ini, Forklip siap menggalang dukungan tambahan dari partai politik lainnya. Salah satu yang menjadi bidikannya yakni Partai Bulan Bintang (PBB).

Pernyataan itu disampaikan Koordinator Forklip, Miftah Yudi H menyusul isu adanya perpecahan di dalam tubuh gabungan 18 partai politik ini. Isu ini pun mengungkapkan adanya beberapa pimpinan parpol yang akan mencabut dukungan terhadap Agus Hermawan.”Hingga saat ini kekuatan Forklip masih utuh. Kami masih komitmen terhadap keputusan mendukung Agus Hermawan sebagai Calon Walikota Sukabumi. Kesepakatan ini dibuat dalam pertemuan yang berlangsung di Cafe Teracce,” ungkap Miftah yang juga merangkap sebagai Ketua DPC Partai Patriot Kota Sukabumi. Miftah menegaskan keputusan Forklip siap mengusung Agus belum mengalami perubahan. Bahkan Forklip mulai menggalang kekuatan tambahan dari partai politik lainnya.

Selain PBB, komunikasi politik juga dilakukan dengan DPD PAN Kota Sukabumi.”Upaya menyatukan 18 parpol yang tergabung dalam Forklip bukan sebuah pekerjaan mudah. Satu partai saja membelot bisa mengakibatkan Forklip bakal menemui kesulitan untuk mengusung pasangan calon Walikota. Tetapi kami yakin kekuatan Forklip akan utuh hingga proses Pilkada nanti,” kata Miftah dengan nada optimis.Miftah mengklaim kekuatan suara Forklip sebenarnya sudah cukup untuk mengusung satu pasangan Calon Walikota.

Berdasarkan perhitungan sementara akumulasi suara 18 parpol yang tidak mendapatkan kursi DPRD ini mencapai 15,11 persen. Namun ada informasi lain yang menyebutkan akumulasi perolehan suara Forklip kurang sedikit.”Untuk memastikan akumulasi suara Forklip, kami akan melaukan pertemuan dengan KPU Kota Sukabumi. Diharapkan data yang kami miliki sama dengan rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif tahun 2009 lalu. Intinya kami yakin bisa mengusung satu paket calon Walikota,” katanya.

Anggota KPU Kota Sukabumi, Agus Firmansyah mengatakan, pihaknya sejauh ini belum bisa melakukan rekapitulasi suara parpol yang siap mengusung pasangan calon Walikota. Sebab tahapan Pilkada baru akan berjalan pada pertengahan tahun ini. Saat ini jajaran KPU masih berbenah untuk mengumpulkan aturan hukum mengenai pelaksanaan Pilkada.

Sumber Jurnal Sukabumi

Ketua DPRD Perjuangkan Angkat 400 Honorer

2012-01-16T15:45:00.001+07:00

Sukabumi - Ketua DPRD Kota Sukabumi, Badri Suhendi siap memperjuangkan pengangkatan 400 tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi. Pengangkatan ini akan diprioritaskan bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi sejak tahun 2005.”Pegawai honorer yang sudah bekerja sejak tahun 2005 ini masuk ketegori tahap pertama. Mereka akan menjadi prioritas dalam pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sudah sepantasnya mereka diangkat mengingat masa kerjanya cukup lama,” ungkap Badri saat ditemui Jurnal Bogor, kemarin.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, usulan pengangkatan pegawai honorer ini tidak menyalahi moratorium PNS. Sebab ratusan honorer tersebut selama ini sudah bekerja dan sudah digaji APBD.“Rektruitmen CPNS ini bukan melanggar moratorium. Harus dipahami mereka sudah bekerja sejak 2005 dan masuk data base. Apalagi jumlah PNS di Pemkab Sukabumi masih kekurangan,” ujarnya.Sementara itu, Pemkab Sukabumi menolak diterapkannya moratorium CPNS. Alasannya, di kabupaten terluas se-Jawa dan Bali ini masih kekurangan pegawai.

“Kita berharap pemerintah pusat tidak menerapkan moraorium secara nasional, temasuk di kita. Sebab, moratorium CPNS tidak bisa diberlakukan secara nasional mengingat jumlah penduduk, pegawai dan luas masing-masing daerah berbeda,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Adjo Sardjono.

Sumber Jurnal Sukabumi

Hendra Hidayatulloh Gugat Kapolresta Rp. 1,2 Milyar

2012-01-16T15:43:00.000+07:00

Sukabumi - Perlawanan hukum yang dilakukan anggota DPRD Kota Sukabumi, Hendra Hidayatullah terhadap tim penyidik Polres Sukabumi Kota bukan isapan jempol. Hendra melalui kuasa hukumnya, Youngki Fernando menggugat Kapolres Sukabumi Kota senilai Rp1,2 miliar. Nilai uang sebesar itu tercantum dalam materi gugatan perdata yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sukabumi, Selasa (10/1).”Meskipun gugatan perdata masih dalam upaya mediasi pihak pengadilan, namun kami telah membuat materi gugatannya. Dalam materi itu kami mencantumkan gugatan kerugian immaterial sebesar Rp1 miliar. Ditambah juga kerugian material sebesar Rp200 juta,” ungkap Youngki saat dihubungi Jurnal Bogor, tadi malam.

Bahkan Youngki sudah merencanakan jika gugatannya menang akan menyumbangkan seluruh uangnya ke fakir miskin. Tidak hanya itu, uang hasil gugatan siap diberikan ke anak yatim dan panti jompo. ”Pokoknya tidak ada sepeser pun uang yang akan masuk kantong Haji Hendra maupun kami,” tandas Youngki.Sebagai pengacara Hendra Hidayatullah, Youngki mengaku tidak pernah mendapat bayaran. Dia mendampingi Hendra atas perintah yang diberikan Lembaga Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat. Termasuk pembelaan hukum atas kasus dugaan pemalsuan ijazah yang menjerat Hendra selaku anggota DPRD Kota Sukabumi.”Terkait kasus dugaan pemalsuan foto copi ijazah, klien kami yakin tidak bersalah. Maka dari itu kami mengajukan gugatan perdata terhadap tim penyidik Polres Sukabumi,” katanya.

Menyinggung kabar menghilangnya Hendra Hidayatullah atas kasus dugaan pemalsuan ijazah, Youngki membantah tuduhan itu. Dia menyebutkan kliennya hingga saat ini masih berada di Sukabumi. ”Itu bohong besar. Klien kami ada di rumahnya,” tegas Youngki.

Sementara itu, sidang gugatan perdata ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Sukabumi, kemarin. Hanya saja pengacara tim penyidik Polres Sukabumi, Aa Brata Soedirja mengajukan perpanjangan waktu untuk menjawab permohonan yang disampaikan penggugat, Youngki Fernando. Sidang akhirnya ditunda hingga Kamis (19/1) pekan depan.”Klien kami masih membutuhkan waktu untuk mengkaji lebih mendalam atas syarat dan tuntutan yang disampaikan penggugat. Makanya sidang akhirnya ditunda hingga pekan depan. Salah satu tuntutan yang menjadi bahan kajian terkait permohonan penggugat untuk menghadirkan saksi ahli dari Mabes Polri,” kata Soedirja.

Menurut Soedirja, Polres Sukabumi Kota sebenarnya telah menghadirkan saksi ahli dalam proses penyidikan kasus dugaan pemalsuan ijazah ini. Saksi ahli yang telah dimintai keterangan yakni Henny Nurany seorang Dekan Fakultas Hukum Universitas Cianjur. ”Tim penyidik mendatangkan saksi ahli ini dengan pertimbangan yang cukup matang,” tandas Soedirja.

Sumber Jurnal Sukabumi

Ingrid : PAUD Harus Menyebar Ke Desa-Desa

2012-01-16T15:39:00.001+07:00

Sukabumi - Anggota DPR RI asal Partai Demokrat, Ingrid MP Kansil siap mendorong Kabupaten Sukabumi sebagai daerah layak anak. Harapan itu akan diwujudkan melalui upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Bahkan lembaga pendidikan anak usia pra sekolah diharapkan bisa masuk hingga ke tiap desa.“Saya akan berupaya menggenjot anggaran untuk mewujudkan Sukabumi sebagai wilayah Layak Anak. Meski wilayahnya cukup luas, namun penyebaran PAUD yang mayoritas berada di Posyandu-posyandu merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan ini,” kata Ingrid disela-sela peresmian gedung Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sekaligus Sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Azalea di Kampung Parungkuda, Rt 04/01 Desa/Kecamatan Parungkuda, Rabu (11/1) kemarin.

Menanggapi nilai honor tenaga pengajar/tutor PAUD yang jauh dari layak Inggrid juga berencana akan meminta penjelasan dari Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) apakah bisa anggaran APBN ikut membantu agar honor tersebut ditingkatkan, mengingat PAUD sudah masuk kategori pendidikan informal pra sekolah.“Selama ini anggaran untuk tutor saya dengar hanya Rp 50 ribu rupiah, tentu saja sangat jauh dari kata layak, namun itu hanya dari anggaran APBD daerah, makanya kita akan sharing dengan Kemendiknas apakah mungkin ada tambahan dari APBN,” pungkasnya.

Sementara itu Afrizal tenaga Penilik PAUD tingkat Unit Pelayanan Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Parungkuda menyambut baik rencana dari anggota Komisi VII tersebut, menurutnya ribuan tutor menunggu honor yang layak, meski mayoritas dari mereka mengemban misi social.“Jumlah tutor keseluruhan itu mencapai angka 6181 orang dengan jumlah PAUD sebanyak 2135 PAUD yang tersebar di seluruh Kabupaten Sukabumi, ditingkat Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi memang sudah ada usulan kepada Pemerintah Pusat terkait peningkatan honor tersebut, kita berharap apabila DPRRI ikut mendorong semoga memuluskan usulan tersebut,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ingrid juga akan mendorong adanya kesepakatan antara pemerintah daerah dengan Rumah Sakit (RS) yang mendapat rujukan khusus. Hal ini menjadi sorotan serius Inggrid terkait rumitnya jalur birokrasi antar RS saat menangani pasien Jantung Bocor bernama Muhammad Sani Balita 16 bulan asal Kampung Sekarsari, Rt 02/06, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar.“Terakhir saya menengok kondisi Sani pada Selasa (10/1) kemarin di RS Harapan Kita Jakarta. Alhamdulillah disana dia dilayani secara maksimal oleh tim medis. Sebelumnya kita mendapat kesulitan yang cukup rumit tatkala Sani sempat dipimpong-pimpong dari RS di daerah sampai ke Bandung, akhirnya setelah koordinasi dengan pihak Kemenkes, Sani bias mendapat pelayanan medis yang maksimal,” katanya.

Sumber : Jurnal Sukabumi

Anggota DPRD Kota Sukabumi Anggap Ribuan Izin Tata Ruang Illegal

2012-01-16T15:32:00.003+07:00

Sukabumi - Sedikitnya 1.349 surat izin pemanfaatan ruang di Kota Sukabumi ditengarai ilegal. Pasalnya proses perizinan hanya mengacu pada Keputusan Walikota (Kepwal) nomor 142 tahun 2011. Aturan yang dikeluarkan orang nomor satu di Kota Sukabumi ini, dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2010 tentang Penataan Ruangan.Pernyataan adanya ribuan izin ilegal disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi. Politisi PKS ini menilai Kepwal No. 142/2001 telah mengangkangi peraturan yang lebih tinggi yakni PP No. 15 tahun 2010. Sekalipun resikonya harus kehilangan potensi sumber pendapatan asli daerah dari sektor perizinan.

”Semestinya Pemkot tidak mengeluarkan izin ketika payung hukumnya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sebab tidak ada landasan hukum yang membenarkan izin keluar atas Keputusan Walikota,” kata Fahmi.Fahmi mengakui Kepwal No. 142/2011 lahir sebagai inisiatif pengganti Perda yang mengatur penataan ruangan di Kota Sukabumi. Masa berlaku Perda habis masa berlakunya sejak Juli 2011.

Sepanjang Juli hingga Desember 2011, Kepwal 142/2011 menjadi landasan hukum atas terbitnya 1.349 surat izin pemanfaatan ruang.”Keluarnya Kepwal No. 142/2011 sebenarnya bertujuan baik agar Pemkot tidak sampai kehilangan potensi PAD. Namun perlu diingat juga ada persoalan hukum yang tidak bisa diabaikan pemerintah daerah,” kata Fahmi.Staf Bagian Pelaksana Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) KPMPT Kota Sukabumi, Endang mengatakan, Kepwal No. 142/2011 menjadi landasan hukum untuk menerbitkan izin yang berkaitan dengan penataan ruang. Berkat Kepwal ini, ribuan izin keluar hingga mampu menyedot PAD sebesar Rp 609 juta.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Sukabumi, Een Rukmini menjelaskan keluarnya Kepwal No 142/2011 mengacu pada ketentuan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Salah satu alasan keluarnya Kepwal juga karena Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sedang dalam proses penggodokan.”Berdasarkan PP No. 15 tahun 2010 menyebutkan izin penataan ruangan harus mengacu pada Perda. Tetapi kami melihat aspek sosiologis yang bakal timbul. Sebab akan terjadi stagnasi pembangunan apabila Pemerintah Daerah tidak mengeluarkan izin yang berkaitan dengan penataan ruangan ini,” kata Een.

Sumber : Jurnal Sukabumi

Ingrid Kunjungi Pasien Sani di RS Jantung Harapan Kita

2012-01-11T10:40:00.002+07:00

Jakarta - Kasus kebocoran jantung yang menimpa anak bernama Muhammad Sani dari Ciambar, Sukabumi menjadi perhatian artis dan anggota DPR Inggrid Kansil. Ia pun menyempatkan diri untuk mengunjungi RS Jantung Harapan Kita guna melihat sejauh mana pelayanan kesehatan diberikan.

"Saya tadi datang ke RS Jantung Harapan Kita, ingin melihat pelayanan yang diberikan. Sejauh mana anak-anak yang di bawah garis kemiskinan yang mengalami cacat jantung ini dilayani secara optimal oleh pemerintah dalam hal ini rumah sakit ini, yang dalam hal ini Badan Layanan Umum (BLU) dari Kemenkes," kata Inggrid Kansil ditemui di RS Harapan Kita, Jakarta Barat, Selasa (10/1/12).

Inggrid pun melihat pentingnya pembuatan MOU antara pemerintah daerah dengan pihak Rumah Sakit yang menjadi rujukan seperti RS Harapan Kita. Hal itu guna memperlancar proses administrasi. Ia melihat sulitnya Muhammad Sani menerima bantuan dari RS tersebut karena secara prosedural tidak ada MOU antara pemerintah Sukabumi dengan RS."Saya lihat penanganannya cukup bagus. Namun yang perlu didorong secara nasional, pembuatan MOU antara RS Jantung Harapan Kita dengan pihak Pemda-Pemda daerah. Saya lihat dari DKI sudah melakukan MOU, sehingga mengalami kemudahan dalam prosedur dan pelayanan kesehatan dari masyarakat DKI itu sendiri. Karena memang sudah tercover anggarannya, Rp 100 juta per keluarga. Hal-hal seperti ini harus didorong di semua daerah," ungkapnya.

"Nah saya lihat Sukabumi belum melakukan ini, sehingga pelayanan ini terhambat. Nah ini harus segera direalisasikan. Jadi seperti Sani ini kan harus bolak-balik dari Bandung-Jakarta, terus ke Sukabumi lagi. Karena plafon anggaran yang tidak mencukupi. Tapi kalau sudah MOU, hal-hal tersebut tidak lagi terjadi. Tidak menyusahkan masyarakat yang harus dibantu," katanya. (kpl/gum/sjw)

Sumber KapanLagi.com

Inggrid Siap Jadi Calon Wali Kota Sukabumi

2012-01-09T21:13:00.002+07:00

Sukabumi : Artis yang juga politisi dari Partai Demokrat, Inggrid Maria Palupi Kansil, menyatakan siap maju menjadi bakal calon wali kota Sukabumi pada pilkada 2013 mendatang.

"Saya siap maju dalam Pemilu Kota Sukabumi 2013 mendatang," kata Inggrid yang juga anggota Komisi VIII DPR, Senin (9/1).

Namun, dirinya masih menunggu restu dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, karena semua keputusan ada di tangan partai. Jika partai merestuinya maka dirinya dipastikan akan tampil sebagai calon wali kota di pilkada mendatang.Selain itu, pihaknya juga menunggu musyawarah daerah DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi, untuk menentukan siapa yang akan menjadi pedamping dirinya pada pemilu tersebut.

"Secara pribadi saya siap, namun semua keputusan di tangan partai, jika partai memberikan tanggung jawab saya harus menjalaninya, dan keluarga pun sudah setuju," tambahnya.Inggrid mengaku telah mendapat dukungan dari warga Kota Sukabumi, punya visi dan misi yang kuat untuk memajukan kota ini.

Lebih lanjut, katanya, jika dirinya maju pada pemilu mendatang sudah banyak persiapan yang telah dilakukannya, tetapi saat ini dirinya hanya fokus terhadap kesejahteraan masyarakat Sukabumi, baik kota maupun kabupaten sebagai anggota DPR RI."Saya bisa duduk di Gedung DPR RI karena masyarakat Kota Sukabumi, jadi saat ini adalah waktu yang tepat untuk saya mensejahterakan masyarakat Kota Sukabumi sesuai dengan tujuan saya waktu itu," kata Inggrid.

Ditambahkannya, sudah banyak partai-partai yang datang ke dirinya maupun Partai Demokrat untuk mengajak berkoalisi, tetapi itu semua dikembalikan ke partai untuk memilih siapa koalisi nantinya."Tapi dipastikan kami akan berkoalisi," tambahnya.(Ant/ICH)

Sumber Metrotvnews

Politisi Partai Demokrat Kota Sukabumi Akan Dijemput Paksa

2011-12-15T19:57:00.001+07:00

SUKABUMI – Seorang anggota DPRD Kota Sukabumi, HH , dari fraksi Partai Demokrat terancam dijemput paksa jajaran kepolisian setempat. Pasalnya, wakil rakyat yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu ini mangkir dari panggilan Polres Sukabumi Kota untuk kedua kalinya.Dalam panggilan kedua, tersangka HH dalam perkara dugaan pemalsuan ijazah saat pencalonan anggota legislatif tahun 2009 ini mangkir tanpa alasan jelas. Padahal, panggilan yang dilakukan kepolisian pada Selasa (13/12) kemarin adalah deadline terakhir.

Kasatreskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Engkus Kuswaha membenarkan tersangka HH tidak datang memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas. Menurut Engkus, seharusnya HH harusnya datang pada Selasa pukul 09.00 WIB. Namun sampai malam tidak hadir juga.Padahal sebelumnya, Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Witnu Urip Laksana menegaskan akan menerapkan prosedur tetap bila surat panggilan kedua tidak dipenuhi. “Kita sudah dua kali memanggilnya. Apabila mangkir, ya kita akan membuat surat perintah membawa tersangka dalam minggu ini,” ancam Witnu.

Ditegaskan Witnu, perkara dugaan ijazah palsu dengan tersangka HH ini sudah cukup kuat bukti. Pihaknya akan segera melimpahkan perkaranya ke kejaksaan bila telah selesai memeriksa tersangka HH.‘Semua barang bukti sudah lengkap. Tersangka dalam perkara ini dijerat dengan pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun,” jelasnya. (sule/dms)

Sumber Pos Kota

Bulan ini, PKS Akan Umumkan Bakal Calon Walikota

2011-12-12T19:44:00.001+07:00

SUKABUMI – Dalam mensukseskan kemenangan pada Pemilukada 2013 nanti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sukabumi melaksanakan apel siaga pemenangan pemilukada 2013 di Gedung Pusat Kajian Islam Kota Sukabumi, kemarin. Acara ini diikuti sekitar 300 simpatisan PKS.Dalam Kesempatan itu hadir Sekretaris Umum Dewan Pimpnan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat Nur Supriyanto, sejumlah pengurus DPD PKS Kota Sukabumi, Ketua DPD Golkar Kota Sukabumi Andri Hamami, Asda II Deden Solehudin.

Nur Supriyanto mengatakan, dalam rangka pemenangan pemilukada nanti PKS harus bisa melakukan pemetaan yang baik dan melihat konstalasi politik yang berkembangan. Ia juga menekankan PKS dalam membangun Kota Sukabumi tidak bisa sendirian yang mempunyai arti PKS harus bisa berkoalisi. “Koalisi adalah jalan terbaik untuk memuluskan jalan memenangkan pemilukada, sekaligus nantinya pendukung dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujar Nur Supriyanto. Ia menambahkan, pihaknya selama ini belum menerima nama-nama calon walikota maupun wakil walikota yang diusulkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Ia berharap pada Desember ini nama calon walikota maupun wakil walikota dari PKS bisa segera diumumkan. “Kami belum menerima calon yang akan diusung PKS Kota Sukabumi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Sukabumi Wawan Supendi menuturkan, dalam penjaringan yang dilakukan Internal DPD PKS kini telah menjaring sebnayak enam calon internal adalah Achmad Fahmi (Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi), Deden Muhlisin (Deputi Pendidikan DPW PKS Jabar), Yudi Widiana Adia (anggota DPR RI), Asep Tajul Mutaqin (Kepala Bidang Kaderisasi DPD PKS Kota Sukabumi), Yayan Suryana (Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi), dan Wawan Supendi (Ketua DPD PKS Kota Sukabumi).” Pertengahan Desember ini akan kami ajukan Ke DPW PKS Jabar,” tandas Wawan

Lanjut Wawan, terkait untuk pasangan yang PKS yang akan diusung di eksternal misalnya birokrat, politisi maupun artis. dari nama yang dilihat PKS misalnya Mulyono (Wakil Wali Kota Sukabumi), M Muraz (Sekda Pemkot Sukabumi), Andri Hamami (Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi), dan artis Desy Ratnasari.” Di samping menjaring calon wali kota, PKS juga menjalin komunikasi politik dengan sejumlah partai antara lain Partai Golkar, PDIP, PAN, dan lain-lain.” pungkasnya (fkr)

Sumber Radar Sukabumi

Soal Pembangunan Pasar Ternak, Dewan Meras Dilangkahi

2011-12-12T19:37:00.001+07:00

PARUNGKUDA - Mekanisme pembangunan pasar ternak baru di Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda membuat kecewa DPRD Kabupaten Sukabumi. Ini ketika, Komisi III mengaku tidak menerima rekomendasi atau sosialisasi pembangunan pasar yang menjadi kontroversi saat ini. Sementara itu, sampai kemarin warga masih mempertahankan pasar ternak Cicurug dan menolak dipindah ke lokasi baru.“Saya tidak menerima rekomendasi atau sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai pembangunan pasar ternak tersebut. Saya mengetahui hal ini dari warga pasar ternak Cicurug yang melakukan protes relokasi ke pasar ternak Bojongkokosan,” kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, M Jaenudin, kemarin.

Menurutnya, setiap program yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak seharusnya mesti disosialisasikan secara matang dengan rekomendasi dari berbagai pihak. Maka tidak heran saat ini tanggapan dari warga pasar justru negatif dan cenderung menolak keberadaannya.“Seharusnya sosialisasi tidak hanya dilakukan satu kali saja. Kembali lakukan sosialisasi dan perencanaan gandeng bernagai pihak supaya program tujuan tercapai mulus, tetapi saat ini kondisinya seperti ini mana solusinya,” ungkap politisi PDIP ini.

Dalam jangka dekat ini rencananya Komisi III akan mengadakan peninjauan ke dua pasar ternak tersebut.
Sementara di tempat berbeda, penolakan keberdaaan pasar ternak tersebut bukan hanya oleh warga pasar ternak saja. Kepala Desa (Kades) Bojongkokosan Kurniawan menyatakan keukeuh menolak tegas wilayahnya dijadikan areal jualan hewan ternak. Penolakan tersebut dilakukan secara kelembagaan dan pribadi menurutnya sebelum ada sosialisasi dengan muspika dan pemdes serta masyarakat setempat keberdaanya bakal berdampak pada situasi tidak kondusif.

“Sosialisasi mesti jelas, apalagi dengan kepentingan masyarakat. Saya khawatir bakal adanya situasi yang tidak aman di wilayah ini,” ungkapnya.Selain itu, minimal dengan pindahnya pasar tersebut berdampak pada multi efek. Diantaranya kontribusi yang jelas terhadap wilayah. Minimal warga setempat tidak menjadi penonton. Serta desa pun dapat mengambil dampak postif dengan peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD). “Intinya sosialisasi kepentingan internal dan eksternal, rangkul semua pihak. Walau ini program pemerintah dan keberadaanya di wilayah desa, orang-orang di dinas seharusnya paham dan mengerti hal itu,” kritiknya.

Bupati Sukabumi Sukmawijaya mengaku, penolakan relokasi pedagang di sana merupakan keinginan sebagian pedagang. Ia mengatakan, pemerintah sudah cukup melakukan sosialisasi mengenai rencana itu. “Itu kan tidak semua pedagang menolak. Hanya sebagian kecil saja. Lagipula, (rencana) pemindahan itu sudah dilakukan secara matang. Kalau memang desa menolak, itu kan dibangun di atas tanah pemerintah. Tanah pemerintah ya tanah kita juga,” tuturnya. (dri/veg)

Sumber Radar Sukabumi

Anggota Dewan HH Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu

2011-12-10T07:25:00.001+07:00

Sukabumi - Polres Sukabumi Kota akan melakukan penjemputan paksa terhadap anggota DPRD Kota Sukabumi HH, bila surat panggilan kedua untuk menghadap penyidik tidak digubris. Pemanggilan politisi Partai Demokrat (PD) ini terkait dugaan pemalsuan ijazah saat pencalonan anggota legislatif pada tahun 2009 lalu."Kami sudah layangkan surat pemanggilan yang kedua kalinya. Bila surat panggilan ini juga diabaikan tersangka HH, maka terpaksa kami akan mengirimkan surat penjemputan paksa, jika tidak ada alasan jelas untuk diperiksa penyidik," kata Kepala Polres Sukabumi Kota AKBP Witnu Urip Laksana kepada INILAH.COM, Jumat (9/12/2011).

Sebelumnya, Witnu menuturkan tersangka HH mangkir dari surat panggilan pertama untuk dimintai keterangan oleh penyidik. Perkara dugaan ijazah palsu yang melibatkan tersangka HH ini sudah cukup kuat bukti. Pihaknya akan segera melimpahkan perkaranya ke kejaksaan bila telah selesai memeriksa tersangka HH."Perkara ini sudah cukup bukti, kami sudah meminta keterangan pemilik ijazah asli yang digunakan tersangka. Begitu juga barang satu bundel beberapa dokumen tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) termasuk foto copy ijazah sudah kami amankan sebagai barang bukti," ujarnya.

Menurut Witnu tim penyidik sudah lama menetapkan HH sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemalsuan ijazah. Dan perbuatan tersangka HH akan dijerat dengan pasal 263 KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun."Untuk kelengkapan penyidikan sebelum dilimpahkan kejaksaan, tentunya tersangka harus diperiksa oleh penyidik. Adapun mengenai ditahan atau tidaknya tersangka HH, nanti hasil dari penyidikan," ujar Witnu.

Surat pemanggilan kedua untuk tersangka HH sudah dikirimkan ke gedung DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir H Djuanda, Jumat (9/12/2011) pagi. Perkara dugaan pemalsuan ijazah tingkat SMA ini berawal dari seorang pemilik ijazah asli pada bulan Juni tahun 2011 lalu kepada pihak polisi.[ang]

Sumber Inilahjabar.com

3 Raperda Belum Disahkan, 2012 Rawan Korupsi

2011-12-08T10:12:00.001+07:00

CIKOLE – Dalam kurun waktu satu tahun ini, Pemkot Sukabumi sudah mengajukan 26 raperda baik itu penyesuaian, perubahan ataupun raperda baru. Dari jumlah yang sudah diajukan tersebut, hanya tertinggal tiga raperda lagi yang belum disahkan. Padahal, Januari 2012 mendatang pemerintah sudah harus memberlakukan peraturan baru sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah kecuali raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketiga raperda yang belum disahkan tersebut diantaranya, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Rekreasi dan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Untuk ketiga raperda tersebut, kita masih menunggu pengesahan dari DPRD Kota Sukabumi. Pasalnya, sampai saat ini ketiganya masih dalam tahap pembahasan,” terang Kepala Bidang Hukum Pemkot Sukabumi, Een Rukmini.Ditambahkan Een, raperda yang masih tersisa harus segera disahkan. Masalahnya, kalau sampai awal Januari belum ada pengesahan termasuk belum diundangkan, maka penarikan yang berhubungan dengan retribusi dan pajak akan menjadi pungutan liar. “Mau tidak mau Januari tersebut harus sudah bisa diterapkan. Walaupun memang, pada pelaksanaannya ada rentan waktu tiga bulan untuk sosialisasi kepada masyarakat sehingga mereka tidak merasa kaget dengan adanya kenaikan,” lanjutnya.

Sementara itu, ke-26 raperda tersebub di antaranya, Raperda keuangan yakni APBD, APBDP dan Laporan keuangan. Untuk 23 lagi, lima raperda pajak, 14 raperda retribusi daerah, tiga raperda pengaturan dan satu raperda pencabutan. “Sepuluh raperda sudah diundangkan, sembilan lagi masih menunggu evaluasi,” pungkasnya.(nur)

Sumber Radar Sukabumi

TOMDA PKS Masih "Keukeuh" Kejar Desy

2011-11-26T00:13:00.001+07:00

Sukabumi - Tim Optimalisasi Musyarokah Daerah Partai Keadilan Sejahtera (Tomda PKS) Kota Sukabumi semakin gencar mendekati artis Desy Ratnasari. Pendekatan politik dilakukan atas dasar hasil survei menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Sukabumi 2013 mendatang. Pelantun “Tenda Biru” ini menjadi sasaran bidik PKS menyusul namanya cukup populer di masyarakat.”Sejauh ini belum ada sikap resmi dari Desy Ratnasari untuk tampil di arena Pilkada Kota Sukabumi. Kendati demikian kami akan terus melakukan komunikasi politik. Soalnya hasil survei menempatkan Desy masuk daftar unggulan calon Walikota maupun Wakil Walikota Sukabumi periode mendatang,” ungkap Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PKS Kota Sukabumi, Adin Komaedi saat dihubungi Jurnal Bogor, kemarin.

Menurut Adin, Tomda PKS tidak hanya melakukan penjajakan politik dengan Desy Ratnasari. Upaya yang sama dilakukan terhadap bakal calon Walikota lainnya yang berasal dari luar kader PKS. Termasuk diantaranya Wakil Walikota Sukabumi, H. Mulyono maupun Sekda Kota Sukabumi HM Muraz.”Bahkan penjajakan dengan Pak Mulyono sudah dilakukan Tomda PKS pada pertengahan pekan lalu. Hasil pertemuan mengungkapkan adanya kesamaan visi dan misi antara PKS dengan bakal calon incumbent itu. Kedepannya kami juga akan melakukan pertemuan dengan bakal calon lainnya,” papar Adin.

Adin menjelaskan, upaya penjajakan dilakukan Tomda PKS untuk memilih satu nama calon Walikota/Wakil Walikota dari unsur eksternal PKS. Calon yang direkomendasikan Tomda PKS nantinya akan disandingkan dengan calon internal. Tercatat ada enam calon internal PKS yang siap diusung tampil ke arena Pemilukada Kota Sukabumi Februari 2013.”Untuk calon internal ditargetkan pada akhir Desember sudah ada hasilnya. Setelah itu Tomda PKS akan bekerja lagi untuk menentukan calon dari luar kader PKS. Kedua calon pilihan itu nantinya akan dipaketkan PKS maju ke arena Pemilukada Kota Sukabumi 2013 mendatang,” tandas Adin.

Dijelaskan Adin, calon eksternal tidak disyaratkan harus berasal dari partai politik. Bisa jadi calon tersebut berasal dari kalangan birokrat atau pengusaha. Namun akan lebih baik apabila calon eksternal telah mendapat usungan dari partai politik lain.”Jika calon ekternal itu sudah mendapat usungan partai politik lain, berarti akan terjadi koalisi. Dengan demikian peluang untuk menang di arena Pemilukada akan sangat besar. Bahkan koalisi ini bisa menjadikan pemerintahan cukup kuat,” tandas mantan jurnalis yang saat ini menjadi staf ahli fraksi PKS Kota Sukabumi itu.

Sumber

Kasus Ijasah Palsu HH Akan Ditangani Polda

2011-11-26T00:02:00.001+07:00

Sukabumi – Penyidikan kasus dugaan pemalsuan ijazah dengan tersangka anggota DPRD Kota Sukabumi, Hendra Hidayatullah dipastikan berlanjut. Kepastian itu muncul setelah rombongan Polda Jabar mendatangi Mapolres Sukabumi Kota, Kamis (24/11) kemarin. Mereka menggelar pertemuan tertutup untuk membahas surat eksaminasi yang dilayangkan pengacara Hendra, Yongki Fernando, SH.

”Polda Jabar turun tangan dalam perkara ini karena adanya surat eksaminasi yang dilayangkan pengacara Hendra Hidayatullah. Berdasarkan hasil kajian akhirnya disepakati kasus ini akan terus berlanjut,” ungkap Kepala Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Engkus Kuswaha usai menerima rombongan Polda Jabar yang dipimpin Kabag Wasdik, AKPB Yudi.Pertemuan yang berlangsung hingga pukul 16.00 WIB ini dihadiri juga penasehat hukum pelapor, Aa Brata Soedirja dan Muhammad Soleh. Sedangkan pengacara Yongki Fernando tidak tampak hadir dalam pertemuan itu. Padahal pertemuan digelar untuk membahas surat eksaminasi yang disampaikan Yongki ke Mabes Polri. ”Pertemuan ini bukan acara gelar perkara. Sebab gelar perkara baru akan dilakukan setelah ada pemeriksaan tersangka. Kami akan memanggil tersangka untuk yang kedua kalinya setelah ada surat perintah dari Polda Jabar,” papar Kuswaha.

Di lain pihak penasehat hukum pelapor Aa Brata Soedirja memberikan apresiasi atas pertemuan yang digelar Polda Jabar. Soalnya hasil pertemuan menunjukkan sinyal bagus akan berlanjutnya penyidikan kasus dugaan pemalsuan ijazah ini. Diharapkan kasus ini bisa segera dilimpahkan tim penyidik ke Kejaksaan Negeri Sukabumi.”Kami akan terus mengawal penyidikan kasus ini hingga sampai ke pengadilan. Bahkan kami mendesak tim penyidik untuk segera menahan tersangka. Sebab kasus ini sudah jelas ada perbuatan melawan hukum,” kata Soedirja.Dalam pandangan Soedirja, hasil penyidikan membuktikan adanya tindakan pidana yang dilakukan tersangka Hendra dengan menggunakan ijazah palsu. Salinan ijazah milik orang lain itu dipergunakan Hendra untuk persyaratan menjadi calon anggota DPRD Kota Sukabumi tahun 2009 silam. Perbuatan ini dinilai melanggar pasal 263 KUHPidana ayat 1 dan 2 tentang pemalsuan.

”Terkait surat eksaminasi yang dilayangkan pengacara tersangka, saya menilai hal itu salah besar. Sebab upaya eksaminasi bisa dilakukan terhadap sebuah putusan majelis hakim. Tidak bisa upaya eksaminasi dilakukan atas proses penyidikan yang sedang berjalan,” tandas Soedirja.= Rojab Asy’ari

Sumber

Golkar-PKS Kemungkinan Berkoalisi

2011-11-24T09:30:00.001+07:00

SUKABUMI–Peta perpolitikan di Kota Sukabumi menjelang pemilukada mulai terbentuk. Setelah munculkan nama calon walikota, partai politik pun berbenah menyiapkan koalisi. Seperti Partai Golkar dan PKS bakal berkoalisi pada Pemiluda 2013. Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) nama Andri Hamami dan Desy Ratnasari paling populer di Kota Sukabumi.Andri Hamami merupakan ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi sedangkan Desy Ratnasari meski belum menyatakan kesediannya, tapi DPD PKS Sukabumi sudah memunculkan nama artis ini yang bakal diusung PKS.

Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai PKS Kota Sukabumi, Adin Komaedin. sangat menyambut baik masuknya PKS dalam daftar sebagai salah satu partai yang bisa memenangkan pemilukada mendatang. “Kita menyambut baik survey LSI, bila PKS harus berkoalisi dengan Partai Golkar. Kami segera berkomunikasi dengan Partai Golkar,” ujar Adin Komaedin. Pihaknya menyambut baik bila Partai Golkar juga ingin berkoalisi dengan PKS, meski pihaknya harus membahasnya dalam internal partai.

Sementara Ketua DPD Partai Golkar Andri Hamami menegaskan hasil survey LSI masih sementara. Tapi, hasil ini menjadi acuan Partai Golkar harus berkoalisi dengan partai besar lain, terutama PKS. “PKS adalah partai besar. Mereka mempunyai kewenangan untuk mengusung satu paket calon. Ini jelas sebagai bukti bila berkoalisi untuk memenangkan pemilukada akan lebih mudah,” terang Andri yang juga mantan Ketua Kadinda Kota Sukabumi ini.Ditambahkan Andri, masalah pemilukada berarti berbicara masalah kepentingan masyarakat. Jadi tujuan para calon walikota ingin mensejaterakan masyarakat. Makanya Partai Golkar pun berkeingingan kuat untuk menciptakan tujuan mulia tersebut.

“Siapaun yang bakal berpasangan dengan Golkar yang jelas mempunyai tujuan sama yakni mensejahterakan warga Kota Sukabumi,” lanjut Andri.Pihaknya segera berkomunikasi intensif dengan DPD PKS Kota Sukabumi untuk berkoalisi pada Pemilukada mendatang. Apalagi PKS juga memiliki pandangan yang sama dalam pemiluda, yakni mensejakterakan masyarakat.(nur)

Sumber

Golkar Bertekad Ciptakan Pelaku Usaha Baru Setiap Bulan

2011-11-23T08:58:00.001+07:00

CIKOLE – Untuk meningkatkan tarap hidup dan ekonomi masyarakat Kota Sukabumi, Partai Golkar melakukan terobosan yaitu mengadakan sosialisasi untuk menciptakan pelaku usaha tiap daerah atau kelurahan setiap bulan. Reses sekaligus sosialisasi program ini dilakukan di Gang Ajid I Kelurahan Gunungparang, Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, kemarin.

Ketua DPD Partai Golkar Andri Hamami mengatakan sosialisasi yang dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat Kota Sukabumi terutama dalam bidang usaha. Dalam hal in DPD Golkar Kota Sukabumi akan memfasilitasi warga dalam membuka peluang usaha. “Kami selaku partai rakyat akan kami terima aspirasi masyarakat demi terciptanya pelaku usaha di Kota Sukabumi,” ujar Andri.Keluhan dan masukan dari masyarakat ternyata sangat banyak terhadap perkembangan Pemerintah Kota Sukabumi terutama dalam bidang ekonomi, meski pun beberapa usulan itu sebenarnya sudah dilakukan Partai Golkar di beberapa daerah.

“Pelaku usaha ini pun sudah kami kembangkan ke berbagai wilayah, seperti dibukanya grosir tabung gas dan lainnya,” ungkapnya.Sementara itu, Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Golkar Heniel Elia menuturkan, sosialisasi tersebut selaku pihak penerima aspirasi rakyat akan ditindak lanjuti, bahkan ada sorotan terkait seringnya hiburan di Lapang Merdeka yang kerap memicu terjadinya tawuran. “Seluruh aspirasi masyarakat kami tampung dan akan kami tindak lanjut, terutama demi kenyamanan masayarakat,” pungkasnya.

Ditambahkannya, untuk kesehatan di Kota Sukabumi masih banyak yang mengeluhkan terkait susahnya untuk berobat dan pemeriksaan lainnya.(fkr)

Sumber

7 DPAC Partai Demokrat Ajukan 7 Balon Walikota

2011-11-22T11:55:00.001+07:00

SUKABUMI – Sebanyak tujuh Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat se-Kota Sukabumi menyepakati untuk mengajukan tujuh nama kader internal sebagai calon wali kota atau wakil wali kota Sukabumi. Langkah ini merupakan komitmen Partai Demokrat sebagai partai pemenang Pemilu 2009 bertekad mengusung kader internal pada Pemilukada 2013 mendatang.

Ketujuh kader internal Demokrat itu antara lain :

Dedi Kusnadi (Ketua DPC PD Kota Sukabumi), Dadang Ahmad (Anggota MPC DPC PD), Dedi R Wijaya (Ketua Litbang DPC PD Kota Sukabumi), Aep Saepurrahman (Wakil Ketua DPC PD/Ketua DPRD Kota Sukabumi), Henry Slamet (Sekretaris DPC PD Kota Sukabumi). Sementara dari figur nasional diusulkan dua nama, yaitu Ingrid Kansil dan Pasha Ismaya Sukardi. Keduanya anggota DPR RI.Hal itu terungkap dalam pertemuan tujuh ketua DPAC Demokrat di Cafe Buleng Resto tadi malam. Pertemuan sebagai ajang silaturrahmi dan konsolidasi yang dirangkaikan dengan nonton bareng final cabang sepakbola Sea Games ke-26, Indonesia versus Malaysia.Di antara Ketua DPAC yang hadir adalah Ketua DPAC Demokrat Citamiang Antonius Wiryono, Ketua DPAC Demokrat Cikole Muh Misbahudin, Ketua DPAC Demokrat Cibeureum Ogi Suardiansyah, Ketua DPAC Demokrat Gunung Puyuh Iban Suprianto, Ketua DPAC Warudoyong Njang Supriatna, Ketua DPAC Demokrat Lembursitu Raden Bambang Hadikusuma dan Ketua DPAC Demokrat Baros Asep Iskandar.Ketua DPAC PD Citamiang, Antonius Wiryono menjelaskan munculnya figur dari internal Partai Demokrat ini karena kader-kader di tingkat bawah (DPAC) menginginkan partai pemenang pemilu ini mengusung kader internal. “Entah nanti maju sebagai calon F1 (wali kota) atau F2 (wakil wali kota). Yang jelas DPC Demokrat Kota Sukabumi harus mengusung calon pada Pemilukada 2013 mendatang,” tegas Antonius, diamini Ketua DPAC yang lain.Nama-nama yang muncul itu, lanjut Antonius karena para pengurus DPAC menilai mereka lah kader-kader terbaik Demokrat saat ini. Apalagi salah satu dari tujuh kader yang diusulkan itu mencuat namanya menyusul raihan suara tertinggi dalam polling calon wali kota Sukabumi favorit pilihan pembaca Radar Sukabumi, yaitu Dedi R Wijaya. “Polling itu salah satu indikasi bahwa kader Demokrat mendapat dukungan dari masyarakat Kota Sukabumi,” jelas Antonius.Selain tujuh DPAC, organisasi sayap Partai Demokrat seperti Gerakan Muda Demokrat (GMD) dan Angkatan Muda Demokrat (AMD) Kota Sukabumi juga mendukung majunya kader internal PD pada pesta demokrasi mendatang. “Ini adalah hajatan politik, pemenangnya harus dari kalangan partai politik. Kami ingin Demokrat mengusung kader internal yang nantinya memenangi pemilukada,” tegas Ketua GMD Kota Sukabumi, Freddy yang dibenarkan Ketua AMD Kota Sukabumi, Aldo Andreas.(dyl)

Sumber

UU Tentang Penyelenggara Pemilu 2011

2011-11-21T18:15:00.001+07:00

Bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui UU Tentang Penyelenggara Pemilu (pemilihan umum) terbaru yang disahkan oleh DPR pada bulan November 2011 bisa di-download disini.

Mira Mendapat Santunan Dari Golkar Kota Sukabumi

2011-11-21T17:04:00.001+07:00

CITAMIANG – DPD Partai Golkar Kota Sukabumi kembali memberikan santunan kepada warga RT 08/04 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi. Santunan tersebut diberikan sebagai bagian dari program asuransi kepada kader Golkar yang mengalami musibah. Kali ini, santunan tersebut diberikan kepada keluarga Mira Saryanti, istri dari almarhum Asep Ruhiyat yang meninggal dunia.

Menurut kakak Mira Saryanti, Alm. Asep meninggal dunia akibat kecelakaan mobil di daerah Parung Bogor. “Kita sempat membawanya ke Rumah Sakit. Namun, setelah cukup lama mendapat perawatan Kakak Ipar saya tidak bisa diselamatkan,” ujar Kakak Ipar Alm. Asep, Ani Sumarna.Kepergian sang suami jelas nampak terlihat dari raut wajah Mira Saryati. Isak tangis pun tidak dapat ia bendung. Apalagi, saat dirinya mendapat santunan dari DPD Golkar Kota Sukabumi. “Alm meninggalkan tiga orang anak. Makanya, dengan adanya santunan ini, jelas akan memberikan keringanan terhadap keluarga yang ditinggalkannya,” lanjut Ani.

Sementara itu, santunan yang diterima keluarga almarhum sebesar Rp2 Juta. Santunan sendiri diberikan kepada keluarga yang juga disaksikan oleh Ketua DPD Partai Golkar, Andri Hamami. Sementara itu menurut, Andri, santunan tersebut memang lebih kecil dari yang seharusnya diberikan. Hal itu dikarenakan, status meninggalnya Asep dalam penilaian meninggal biasa. “Kita baru menanganani sebagian santunan ini dari DPD Golkar Kota Sukabumi. Belum ada pengajuan dari kami terhadap asuransi. Namun demikian, kita tetap akan mengupayakan agar keluarga kader yang meninggal mendapatkan sepenuhnya yakni Rp5 juta,” terang, Andri kepada Radar Sukabumi.

Sementara itu, di Kota Sukabumi sendiri, DPD Partai Golkar sudah memberikan santunan terhadap dua keluarga yang memang mengalmi musibah. “Kita bukan mau mendoakan orang meninggal dunia. Tapi, dengan adanya asuransi yang memang menjadi program Partai Golkar bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, hal ini juga sebagai bentuk perhatian Partai Golkar kepada anggotanya,” pungkasnya.(nur)

Sumber

Andri-Desy Calon Pasangan Ideal Untuk Pimpin Kota Suakbumi

2011-11-21T12:48:00.001+07:00

SUKABUMI – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) sudah melakukan penjaringan sejumlah figur bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang akan disurvei Februari tahun depan. Bahkan sebelum survei itu dilakukan, dari hasil penjaringan sementara, LSI berani menyebutkan pasangan ideal pemimpin Kota Sukabumi ke depan. Yaitu Ketua DPD Golkar Kota Sukabumi, Andri Hamami dan artis cantik asal Sukabumi Desy Ratnasari.Meski nama tersebut muncul bukan hasil survei secara resmi, tapi Direktur Eksekutif Jaringan Komunikasi Indonesia (JKI) LSI, Toto Izul Fatah berani menjami tidak akan jauh berbeda dengan hasil yang nanti akan dilaksanakan.

“Kita memang sudah mengantongi beberapa nama yang bakal kita survei. Tapi, ada dua nama yang menjadi pasangan ideal pada pemilukada 2013 mendatang yakni Andri Hamami dan Desy Ratnasari,” ujar Toto Izul Fatah kepada Radar Sukabumi, kemarin (20/11).Andri sendiri, diprediksi sebagi calon kuat dengan beberapa alasan. Dari sisi latar belakang pengusaha, politisi sekaligus paham persoalan Kota Sukabumi diyakini modal kuat untuk memimpin Kota Sukabumi. Namun, Andri sendiri tidak bisa terlepas dari sosok Desy. Pasalnya, Desy nantinya akan melengkapi kekurangan yang terdapat pada Andri. “Andri sangat potensial tapi dengan catatan memang harus menggandeng Desy sebagai wakilnya. Soalnya, Desy yang nantinya bisa mendongkrak suara dari sisi popularitasnya,” lanjutnya.

Namun, Toto juga menambahkan ada alternatif lain ketika Andri tidak berhasil meyakinkan Desy untuk maju mendampinginya pada Pemilukada 2013. Menurutnya, kader dari Partai Keadilan Sejahtera akan bisa menyamai sosok Desy. “PKS mempunyai kekuatan dalam memobilisasi masa. Selain itu, tingkat kesolidan PKS juga menjadi kekuatan tersendiri,” terang Toto.

Sementara itu, untuk surveinya sendiri, Toto mengatakan pihaknya baru akan memulai pada Februari mendatang. Dikonfirmasi terkait namanya sudah diprediksi oleh LSI, Andri mengatakan, penilaian yang dilakukan LSI bukanlah segalanya. Pihaknya pun mempunyai mekanisme tersendiri dalam partainya. “Kita tetap akan mengkoordinasikan dengan jajaran pengurus. Meskipun, pada dasarnya tetap akan mengacu pada mekanisme partai,” ujar Ketua DPD Golkar Kota Sukabumi, Andri Hamami.(nur)

Sumber

Nasdem Ingin Dedi R Wijaya Dampingi Mulyono

2011-11-18T17:38:00.001+07:00

CIKOLE – Setelah sebelumnya menyatakan mendukung Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono untuk maju menjadi calon F1 dalam pemilukada mendatang, kini DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Sukabumi mengharapkan figur Dedy R Wijaya untuk mendampingi Mulyono. Hal tersebut dikatakan Ketua DPD Nasdem, Yusuf Helmi. Menurutnya, figur Dedy sangat dekat dengan masyarakat dan juga ramah. Selain itu, secara kapabilitas dan popularitaspun Dedy sudah memenuhi unsur tersebut. Ini menjadi nilai lebih tersendiri, sehingga Dedy sangat dimungkinkan bisa bersaing dengan figur lainnya.

“Saya sudah mengenal dekat figur Dedy. Saya dan Dedy sudah berkecimpung di dunia politik dan mengenal karakternya. Makanya, saya bisa menilai dia sangat laik untuk memimpin Kota Sukabumi ke depan apalagi kalau bisa berpasangan dengan dengan Mulyono,” ujar Yusuf.Dirinya pun menginginkan, agar Dedy R Wijaya bisa maju dalam pemilukada mendatang. Baik mengambil posisi F1 ataupun F2. Yang jelas, figur Dedy harus memimpin Kota Sukabumi ke depan. “Saya sangat mendukung jika Dedy naik dalam pemilukada mendatang. Ini juga sudah disepakati oleh seluruh DPC Nasdem di Kota Sukabumi,” lanjutnya.

Yusuf juga meyakini, dukungan yang bakal diberikan Partai Nasdem untuk Dedy sangat cukup. Dirinya mengklaim, dengan jumlah anggota saat ini yang mencapai 20 ribu anggota bisa meloloskan Dedy sebagai Walikota mendatang. “Kita mempunyai masa yang ril. Semuanya juga sudah tersebar di setiap wilayah yang ada di Kota Sukabumi. Makanya, dengan suara yang ada sebenarnya kita juga bisa mengusung namun demikian, kita belum bisa mengusungnya,” pungkasnya.

Bukan hanya dukungan terhadap Dedy, Partai Nasdem sediri sangat mendukung dengan foling yang dilakukan oleh Radar Sukabumi. Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk penjaringan figur yang diinginkan masyarakat.(nur)

Sumber

Walikota Sudah Ajukan 3 Calon Pengganti Muraz

2011-11-18T17:23:00.001+07:00

CIKOLE – Tiga nama untuk menggantikan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi, M Muraz sudah diajukan Walikota Sukabumi, Muslikh Abdusyukur ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Ketiga nama tersebut di antaranya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Hanafi Zain, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Kostaman dan Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Kelarga Berencana (PMKB), Hamdan.Ketiganya akan digodok pemprov dan nantinya akan direkomendasikan Gubernur kepada Walikota Sukabumi, untuk menggantikan M Muraz. M Muraz sendiri pensiun sekitar Mei 2012.

“Kita sudah melakukan sesuai prosedur. Cuma, untuk waktunya terserah dari gubernur saja. Ini bukan jabatan politis,” ujar Muslikh kepada Radar Sukabumi, kemarin (14/11).Menurut Muslikh mekanisme pemilihan Sekda sendiri berbeda dengan yang dulu. Di mana, sebelumnya pemilihan Sekda bisa langsung ditunjuk oleh Wali kota. “Dulu kita hanya mengkomuniksasikan dengan Pemprov Jawa Barat. Untuk sekarang, yang menilai langsung dari Gubernur Jawa Barat,” lanjutnya.Untuk pengajuannya sendiri, sudah dilakukan beberapa pekan lalu dan masih dalam pembahasan di Gubernur Jawa Barat. Muslikh juga mengatakan, M Muraz sendiri sudah mempersiapkan surat pengajuan pensiun. “Kemungkinan, Januari atau Febuari sudah ada penentuan siapa,” terng Muslikh.

Sementara itu, menurut Ketua DPRD Kota Sukabumi, Aep Saepurrahman pihaknya baru mengetahui terkait Pemkot Sudah mengajukan tiga nama ke Gubernur Jawa Barat. Meski begitu, pihaknya sangat apresiatif terkait tiga nama yang sudah dimunculkan. Menurut Aep, dalam segi kapasitas mereka sudah mumpuni. Rencananya, pihak DPRD Kota Sukabumi akan membuat surat untuk memberikan masukan ke Gubernur Jawa Barat. “Kita tidak bermaksud intervensi dalam hal ini. Tapi, kita juga punya hak sama dalam menilai mereka. Surat atau secara langsung kita pasti menyampaikan ini baik atas sepengetahuan Pemkot Sukabumi atau tidak,” ujar Aep Kepad Radar Sukabumi.

Disinggung masalah ada tidaknya salah satu calon sekda bakal direkomendasikan pihak Dewan, Aep secara tegas mengatakan tidak ada rujukan untuk memilih salah satunya. “Mereka mempunyai kapasitas dan jam terbang yang cukup baik untuk menjadi sekda. Jadi, tidak ada rujukan atau pun rekomendasi dari dewan,” pungkasnya.(nur)

Sumber

Mulyono Isyaratkan Pakai Perahu Besar, Iwan Didukung Kader PDIP

2011-11-11T06:48:00.001+07:00

Sukabumi – Popularitas dan elektabilitas Mulyono untuk Pemilukada Kota Sukabumi 2013 mendatang diyakini masih tertinggi dibanding figur-figur lain yang saat ini mewacana. Paling tidak itu berdasarkan penilaian pengamat dan hasil survei internal sejumlah partai. Tak ayal, sejumlah partai politik (parpol) besar pun ditenggarai ‘saling sikut’ untuk menggoda Wakil Walikota Sukabumi itu agar mengendarai partainya pada pesta demokrasi lima tahunan itu.Meski demikian, sampai sekarang Mulyono belum memutuskan akan menggunakan partai mana sebagai kendaraannya di pemilukada nanti.

Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan salah satu pengusung Mulyono ketika mendampingi Walikota Muslikh Abdussyukur pada pemilukada 2008 lalu pun belum menjadi bidikan Mulyono untuk dijadikan sebagai salah satu partai pengusung. Hal sama dari sisi PAN sendiri yang belum memastikan bakal mengusung Mulyono kembali.Konon dengan tingkat elektabilitas dan popularitas teratas membuat sejumlah partai besar greget menampung Mulyono yang belum jelas kendaraannya.

Namun ketika dikonfirmasi kemarin (9/11), Mulyono membantah adanya komunikasi intensif dengan salah satu partai mana pun.“Belum. Kalau bicara komunikasi, sama saja. Saya komunikasi baik dengan semua partai,” kata mantan Kadisdik Kota Sukabumi ini.Terkait partai yang akan mengusungnya nanti, Mulyono enggan berbicara jauh. Ia hanya mengembalikan kepada mekanisme masing-masing partai. Jika kelak ada partai yang satu visi dengannya dan sesuai mekanisme partai memilih dirinya sebagai figur yang akan diusung, maka itulah yang menjadi kendaraan Mulyono.“Saya serahkan saja ke partai masing-masing. Toh semua partai punya aturan masing-masing dalam menentukan figur yang akan diusung. Yang jelas untuk mengamankan kebijakan pemerintah butuh dukungan kuat dari dewan,” urai Mulyono yang mengisyaratkan akan menggunakan perahu politik dari parpol besar untuk mendukungnya dalam menjalankan roda pemerintahan bila nanti dirinya terpilih di Pemilukada 2013.

Menyikapi Pemilukada 2013 yang menurutnya masih jauh dan saat ini masih konsentrasi menyelesaikan tugasnya sebagai Wakil Walikota, Mulyono lebih menyoroti ke pembelajaran politik masyarakat. Ia berharap, pada pemilukada 2013 kelak, pembelajaran politik kepada masyarakat benar-benar terasa. Nuansa demokrasi bukan sekadar wacana tapi dipahami masyarakat sehingga dalam menggunakan hak pilihnya benar-benar karena memahami politik praktis seperti apa adanya.“Pembelajaran politik ini penting bagi masyarakat. Termasuk bagaimana upaya kader-kader partai untuk menularkan pemahaman berpolitik kepada masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, dari PDIP wacana untuk mengusung kembali mantan Wakil Walikota Sukabumi, Iwan Kustiawan terus mencuat. Kali ini desakan tersebut datang dari Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC PDIP Kota Sukabumi, Tatan Kustandi.“Ini menjadi harga mati Ketua Partai (Iwan, Red) untuk bertarung pada pemilukada mendatang. Kami siap memenangkan Iwan pada pemilukada mendatang,” ujar anggota DPRD Kota Sukabumi ini kepada Radar Sukabumi, kemarin, (9/11).

Menurut Tatan, masalah kalah atau menang dalam pemilukada nanti urusan belakangan. Yang jelas, Tatan mengatakan dirinya siap menjadi garda terdepan dalam mendukung Iwan Kustiawan dalam pemilukada nanti.“Kita bertarung sebagai macan. Menang kita akan terus menjadi macan, kalah pun kita akan tetap menjadi macan,” tegasnya.

Di tempat terpisah Ketua DPC PDIP Kota Sukabumi, Iwan Kustiawan menanggapi dingin terkait banyaknya kalangan yang memintanya untuk kembali maju dalam pemilukada mendatang. Menurutnya, situasi politik saat ini sangat jauh berbeda dengan kondisi politik ketika dirinya menjadi Wakil Walikota Sukabumi dulu.“Kami (PDIP.red) pasti akan ikut berperan dalam Pemilukada mendatang. Entah mengusung kader internal atau pun eksternal,” ujarnya.

Ketika ditanya soal kesiapannya mengikuti desakan pendukungnya itu, Iwan menjawabnya diplomatis. Menurutnya, setiap figur yang hendak maju pada pemilukada 2013 harus introspeksi diri dulu. Sejauh mana dirinya mampu mengatasi permasalahan yang ada di Kota Sukabumi.“Jangan sampai, maju dalam pemilukada mendatang hanya sebatas ambisi saja tanpa memikirkan kehidupan dan kemajuan masyarakat Kota Sukabumi,” ujar Iwan kepada Radar Sukabumi, (9/11).

Disinggung masalah koalisi dan kriteria figur yang bakan diusung PDIP, Iwan mengatakan pihaknya terbuka bagi partai mana pun yang hendak berkoalisi dan tidak menutup kemungkinan merangkul kalangan politisi, pengusaha ataupun birokrat yang mau merapat ke PDIP. “”Kita tidak menutup diri untuk berkoalisi,” tandasnya.(rp4)Sumber

Heryawan : Saya Siap Maju Lagi

2011-11-11T06:45:00.001+07:00

Sukabumi - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memastikan diri untuk kembali manggung sebagai salah satu calon Gubernur Jawa Barat.“Insya Allah saya siap maju (lagi) menjadi Gubernur Jawa Barat,” kata Gubernur Amhad Heryawan kepada Radar Sukabumi saat melakukan kunjungan di Sukabumi.Gubernur usungan PKS ini menegaskan, keputusannya ini sesuai dengan keinginan dan kehendak mayoritas pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).“Dan kesiapan saya ini tidak bertentangan dengan mekanisme partai. Jadi kenapa harus mundur dari pencalonan,” imbuhnya.

Kendati demikian, Heryawan bertekad tetap akan lebih fokus dulu pada penyelesaian program dan melakukan pemantauan berbagi kebijakan yang digulirkannya selama bertugas. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab untuk melakukan pengawasan langsung akan kebijakan.“Soal keputusan mutlak akan pemimpin Jawa Barat 2013, akan ditegaskan pada hasil keputusan Majelis Syuro PKS. Majelis akan melakukan seleksi dalam bentuk pemilihan umum internal di mana pengajuan semua nama dari DPW PKS Jawa Barat disaring,” terangnya.

Sekedar diketahui, selain Heryawan, juga ada Yudi Widiana Adia. Yudi merupakan anggota DPR dari PKS yang juga sama-sama berasal dari Sukabumi dengan Heryawan. Meski berasal dari daerah yang sama, Yudi dan Heryawan mempunyai kans masing-masing untuk maju di Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 mendatang.(wan)Sumber

Dewan Tunda Pembahasan RTRW Kota

2011-11-11T06:42:00.001+07:00

CIKOLE – Meski peraturan daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah habis masa berlakunya tahun ini, namun anggota DPRD Kota Sukabumi tak kunjung membentuk pansus untuk membahas raperda RTRW. Para wakil rakyat ini lebih memilih menunda membahas draft raperda RTRW yang sudah diajukan bagian hukum Pemkot Sukabumi, beberapa bulan lalu. Raperda yang akan menjadi acuan pembangunan Kota Sukabumi hingga 20 tahun ke depan ini baru akan dibahas tahun depan. Alasan penundaannya sendiri karena menilai waktu yang ada saat ini sudah sangat mepet.Padahal raperda RTRW ini diajukan pemkot bersamaan dengan sembilan raperda lainnya yang justru sudah lebih dulu disahkan menjadi perda bulan lalu.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Sukabumi, Henry Slamet, membenarkan penundaan itu. Menurutnya, dengan waktu yang ada berbarengan dengan sembilan raperda kalau harus disahkan tahun ini tidak akan cukup. “Waktuya tidak akan cukup kalau dibahas dan disahkan tahun ini. Masalahnya, pembahasan RTRW sangat rumit. Pembahasannya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat,” ujar Henry Slamet Kepada Radar Sukabumi, kemarin (8/11).

Sementara itu, terkait waktu untuk pembahasan raperda RTRW, Henry mengatakan baru akan dibahas tahun depan. Yaitu, sekitar Februari dan Maret. “Untuk pembahasan RTRW ini, kita tunda,” katanya.Meski menunda membahas RTRW dengan alasan waktu mepet, banleg justru sudah siap-siap membentuk pansus untuk membahas tiga draft raperda yang akan diajukan Pemkot Sukabumi, minggu depan. Menurut Henry, tiga raperda baru (terkait IMB, rekreasi dan pemadam kebakaran) itu harus didahulukan. “Meski raperda RTRW ditunda pembahasannya di tingkat pansus, namun banleg tetap mengkaji draftnya agar pada pembahasannya nanti akan mudah,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemkot Sukabumi, Een Rukmini menyayangkan terkait penundaan pembahasan raperda RTRW. Soalnya, Een menilai perda ini sangat penting disahkan dalam waktu dekat. Selain sebagai payung hukum penataan wilayah Kota Sukabumi 20 tahun ke depan, perda lama terkait RTRW sudah tidak berlaku lagi. Sehingga ada rentan waktu yang kosong alias tanpa ada payung hukum yang kuat dalam penataan pembangunan yang terus terjadi hampir setiap hari. “Kota Sukabumi sangat membutuhkan perda itu, karena perda lama sudah tidak berlaku,” ujar Een. Meski demikian, untuk menyiasati kekosongan payung hukum setingkat perda ini, Een mengaku sudah terbit SK Walikota yang sebagian besar mengacu pada RTRW yang lama dan atau hasil kajian teknis Dinas PU dan Bappeda. “Untuk sementara SK ini yang menjadi payung hukum,” katanya.

Namun demikian, Een juga tetap menilai positif penundaan pembahasan raperda RTRW itu. Ia memaklumi padatnya pembahasan yang harus dilakukan anggota legislatif di penghujung tahun ini. “Kegiatan DPRD Kota Sukabumi kan banyak, makanya, dengan penundaan pembahasan ini kami menilainya objektif saja,” terang Een.Ditambahkan Een, Pemkot Sukabumi juga kembali mengajukan pembahasan tiga raperda baru. Yakni diantaranya, Raperda retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), raperda retribusi rekreasi dan raperda retribusi pemadam kebakaran.(rp4)Sumber

Nasdem Dukung Mulyono, Keluarga Desy Tunda Pertemuan

2011-11-07T12:01:00.000+07:00

Sukabumi – Dukungan terhadap Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono untuk maju sebagai Walikota (F1) di Pemilukada Kota Sukabumi 2013 mendatang terus mengalir. Kali ini datang dari salah satu partai baru di Kota Sukabumi DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Sukabumi secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap Mulyono.“Untuk pemilukada 2013 nanti, Nasdem akan mendukung dan memenangkan Mulyono sebagai F1,” terang Ketua DPD Nasdem Kota Sukabumi, Yusuf Helmi.

Ditambahkan Yusuf, hal tersebut sudah jadi keputusan bersama dengan jajaran pengurus dan kader Nasdem. DPD Nasdem Kota Sukabumi sendiri baru mengantongi Surat Keputusan (SK) dari DPP Partai Nasdem pada 23 Maret 2011 lalu. Meski demikian, Yusuf optimis Nasdem bisa berpartisipasi pada pemilukada mendatang dengan mengarahkan dukungan kepada mantan Kadis Pendidikan Kota Sukabumi itu.“Kami memang tidak bisa mengusung calon, tapi kami akan mendukung salah satu calon, yaitu, Mulyono,” tandasnya.

Pertemuan Keluarga Desy Ditunda

Masih seputar wacana figur yang bakal meramaikan Pemilukada 2013. Keluarga artis Desy Ratnasari yang sedianya mengadakan pertemuan pada Hari Raya Idul Adha, kemarin, ditunda lantaran sejumlah pihak keluarga berhalangan hadir. Salah seorang keluarga Desy, Totong Suparman yang dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan pertemuan itu ditunda hingga Selasa (8/11) mendatang.“Ada beberapa keluarga yang tidak sempat datang ke Sukabumi. Makanya ditunda sampai lusa (besok, red),” ujar Ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi ini kepada Radar Sukabumi, kemarin (6/11).

Sekadar mengingatkan, nama Desy mencuat bakal meramaikan bursa calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi 2013, setelah DPD PKS Kota Sukabumi melakukan survei internal yang menempatkan nama pelantun lagu ‘Tenda Biru’ itu dengan popularitas tertinggi. Hasil survei itu kemudian menggiring PKS melakukan komunikasi intensif dengan pihak Desy untuk maju pada Pemilukada 2013 mendatang.Bak gayung bersambut, keinginan DPD PKS ini disetujui sejumlah keluarga Desy. Meski belum menjadi keputusan bulat keluarga dan Desy sendiri, namun, Totong yang juga saudara ipar Desy ini mengaku sebagian besar keluarga sebenarnya sudah setuju dengan ‘pinangan’ PKS itu.

“Mayoritas keluarga sudah setuju, tapi keputusan akhir tetap mengacu pada pertemuan itu nantinya,” kata Totong.Pihak keluarga pun mengagendakan pertemuan kemarin, namun ditunda lantaran sejumlah anggota keluarga besar Desy Ratnasari berhalangan datang ke Sukabumi.“Tapi kami sudah menjadwal ulang pertemuan keluarga. Mudah-mudah pertemuan itu jadi digelar Selasa ini,” pungkasnya.(rp4)

Sumber

Nasdem Kota Targetkan 7 Kursi Di Pileg 2014

2011-11-07T11:48:00.000+07:00

Cikole – DPD Partai Nasiolan Demokrat (Nasdem) Kota Sukabumi boleh jadi hanya partai baru, termasuk di Kota Sukabumi. Namun partai yang mendapat Surat Keputusan (SK) dari DPP Partai Nasdem pada 23 Maret 2011 lalu ini, siap bersaing pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang. Sementara untuk pemilukada Kota Sukabumi 2013, Nasdem menjatuhkan dukungannya kepada Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono.Bahkan, pihaknya optimis akan meraup suara dan mengalahkan partai-partai yang sudah lama berkecimpung termasuk yang sekarang punya kursi di DPRD Kota Sukabumi. Helmi mengklaim, saat ini untuk tiga kursi sudah dikantonginya.

“Dalam pemilu Legislatif nanti, kita menargetkan tujuh kursi. Saat inipun, untuk tiga kursi kita sudah siap,” ujar Ketua DPD Partai Nasdem Kota Sukabumi, Yusuf Helmi kepada Radar Sukabumi.Yusuf juga mengakui, untuk bertarung di kancah politik Kota Sukabumi memang tidak begitu mudah. Namun, dirinya mengatakan ini menjadi motivasi untuk mendapatkan banyak kursi di Legislatif nanti. “Kita memang partai baru, tapi, kita yakin akan meraih sukses pada pemilu legislatif mendatang. Apalagi, semangat dari kader-kader kami dalam keadaan siap tempur,” sambungnya.

Untuk mewujudkan ambisi meraih tujuh kursi itu, Yusuf mengaku dirinya bersama kader Nasdem mulai tingkat DPD ke bawah mulai berbenah, merapatkan barisan dan melaksanakan program-program yang sudah disusun menuju pileg 2014 itu. “Kami bekerja sejak DPD Nasdem resmi dibentuk di Kota Sukabumi,” tegas Yusuf.

Makanya, dengan sisa waktu sekitar dua tahun lagi ini, akan dimanfaatkan benar Nasdem untuk menggalang simpatisan. Apalagi dengan status partai baru, diakui Yusuf perjuangan akan sangat berat. Persaingan akan ketat jika melihat kekuatan partai-partai yang lebih dulu punya nama di Kota Sukabumi. “Tapi kondisi ini tidak mengecilkan semangat kami untuk berjuang mewujudkan ambisi mearih tujuh kursi,” pungkasnya.(rp4)Sumber

Ahmad Heryawan Akan Dicalonkan Kembali

2011-11-07T11:44:00.000+07:00

Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dipastikan diusung kembali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013. Sekretaris Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat Nur Supriyanto mengatakan, partainya akan mengusung kembali incumbent Ahmad Heryawan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013. “Selain kader terbaik, selama menjabat Gubernur Jawa Barat Heryawan memiliki sejumlah prestasi bagi masyarakat Jawa Barat. Dalam track record memberikan sejumlah pretasi, kemungkinan besar kader tidak akan jauh dari Ahmad Heryawan, apalagi pemilihnya tetap sama,” ujar Nur, kemarin (6/11).

Menurutnya, Heryawan tetap harus menjalani prosedur tetap dalam proses pencalonan Gubernur Jawa Barat dari PKS, yakni mengikuti pemilihan umum internal, DPW PKS Jawa Barat akan mengusulkan tiga sampai lima nama bakal calon kepada DPP. Selanjutnya, diserahkan dua nama terpilih kepada Majelis Syuro, proses terakhir, Majelis Syuro memilih satu nama yang dipastikan menjadi calon Gubernur Jawa Barat dari PKS.“Pemilu internal pengusungan dari wilayah menuju tingkat majelis syuro apabila pilkada berhenti di DPP, sementara pilgub harus di majelis syuro, protap yang harus ditempuh, saat ini sedang dalam proses dan kans Heryawan sangat besar diusung lagi,” jelasnya.

Ia menjelaskan, PKS tetap akan membidik kursi Gubernur Jawa Barat. Partainya akan menjajaki koalisi dengan partai lain yang memiliki kesamaan misi visi, tetapi rela untuk mengisi kursi Jabar dua atau Wakil Gubernur Jabar.“Jabar satu sudah pasti akan dipertahankan, pasangannya harus yang sepaham dan akan melalui proses sama, syaratnya mampu meningkatkan elektabilitas,” pungkasnya. (cr3)Sumber

Happy Salma Minat, SOMEAH All Out Dukung Andri

2011-11-05T23:35:00.000+07:00

Sukabumi – Popularitas kalangan selebritis menjadi senjata andalan untuk terjun ke dunia politik. Ini menjadi salah satu alasan banyaknya kalangan artis dibidik partai politik untuk bertarung di arena pemilukada. Jika beberapa hari terakhir, muncul sejumlah nama Desy Ratnasari, Ingrid Kansil hingga Syahrini memiliki magnet kuat untuk bertarung di Pemilukada 2013 Kota Sukabumi. Maka kini satu lagi artis kelahiran Sukabumi, Happy Salma bakal meramaikan bursa kandidat Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi.

Meski belum ada keterangan resmi dari Happy terkait masalah ini, namun dukungan terhadap Happy sudah muncul dari pihak keluarga istri Cokorda Bagus Dwi Santana Kertayasa ini. Dengan catatan, perahu politik pengusungnya berkomitmen untuk memajukan Kota Sukabumi dan jauh dari praktik KKN. “Kalau memang adik saya mau terjun ke dunia politik, apalagi untuk membangun Kota Sukabumi kita sebagai keluarganya sangat mendukung. Namun, yang jadi catatan kami, parpol pengusungnya harus benar-benar bersih. Jangan sampai adik saya terjebak dalam politik kelam,” kata Ris Ris Rizal Apri Perkasa, kakak kandung Happy Salma.

Hanya sepengetahuan Ris Ris, hingga detik ini dirinya belum mendengar adiknya mau terjun ke politik. Pasalnya, adiknya tersebut untuk sementara waktu akan lebih concern kepada dunia seni dan sosial. “Memang pada Pilkada Kabupaten Sukabumi, adik saya ada yang nawarin untuk tampil. Namun adik saya menolaknya dengan alasan belum siap untuk memimpin daerah,” ujar Ris Ris menirukan ucapan Happy Salma.Kendati begitu, Ris Ris pernah mendengar langsung bahwa pemain film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita ini pernah melontarkan ingin mengabdikan untuk kemajuan daerah asalnya yakni Sukabumi. “Tapi belum tahu juga apakah mengabdi lewat jalur politik atau dunia seni dan sosial seperti sekarang,” tandasnya.

Sementara itu, dari kubu Partai Golkar. Pasca pernyataan kesiapan Andri Hamami bertarung pada Pemilukada 2013, mendapat dukungan penuh dari kalangan simpatisan Ketua DPD Golkar Kota Sukabumi itu. Komunitas yang menamakan diri Solid Mendukung Andri Hamami (Someah) menyatakan akan all out memenangkan Andri pada pesta demokrasi terakbar di Kota Sukabumi itu. “Terlepas Pak Andri kelak akan maju sebagai calon F1 (walikota) atau F2 (wakil walikota) Sukabumi, kami akan berjuang untuk menggolkan Pak Andri sebagai kepala daerah,” ujar Koordinator Someah, Yusuf Utama kemarin.

Yusuf menjelaskan organisasi yang dipimpinnya ini tak memiki hubungan dengan Partai Golkar. Meski begitu, organisasi ini sudah memiliki perwakilan koordinator di setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Sukabumi untuk memudahkan koordinasi dalam menjalankan misi memenangkan Andri pada pemilukada mendatang. “Kami mendukung Pak Andri karena kami yakin figur seperti dialah yang dibutuhkan Kota Sukabumi,” tambah Yusuf.

Diberitakan sebelumnya, Andri memastikan diri akan bertarung pada Pemilukada mendatang dengan mengendarai Partai Golkar. Namun dalam hal ini, Boss Golkar Kota Sukabumi ini mengaku hanya akan mengincar calon F2. Untuk figur calon F1 akan ditentukan kemudian melalui survei dan penggodokan di internal DPD Golkar Kota Sukabumi.(dyl)

Peluang Heryawan Jadi Cagub Masih Besar

2011-11-05T23:28:00.001+07:00

Sukabumi – Munculnya nama Yudi Widiana Adia dan Tate Qomarudin membuat persaingan untuk menjadi calon Gubernur Jabar usungan PKS menjadi ketat. Kedua nama ini, bakal menyaingi Ahmad Heryawan untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat tahun 2013 mendatang. Hanya saja keputusan finalnya tergantung pada Majelis Syuro PKS.Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilaya PKS Jawa Barat, Nur Supriyanto mengungkapkan bahwa peluang Ahmad Heryawan masih sangat besar. Bahkan, saat ini, lanjutnya, hampir bisa dipastikan PKS akan mengusung kembali Heryawan. “Tapi proses akhir ada pada Majelis Syuro PKS yang akan memilih satu nama sebagai calon Gubernur Jabar dari PKS,” kata Supriyanto saperti dikutip vivanews.com, kemarin.

Menurut Supriyanto, pada pemilihan internal DPW PKS Jabar akan mengusulkan tiga hingga lima nama bakal calon kepada Dewan Pimpinan Pusat PKS. Nama-nama tersebut akan diseleksi hingga menyisakan dua nama terpilih.Dua nama terpilih itu lalu diserahkan kepada Majelis Syuro. Proses penentuan calon gubernur di PKS hampir sama dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). Hanya saja penentuan calon untuk mengikuti pilkada di PKS hanya sampai di tingkat DPP, sedangkan pilgub harus ke Majelis Syuro.Supriyanto menyebutkan, selain dinilai merupakan kader terbaik, selama menjabat sebagai Gubernur Jabar, Heryawan mencatat sejumlah prestasi bagi warga Jabar. “Rekam jejaknya selama menjadi Gubernur Jabar berhasil memberi sejumlah pretasi bagi Jabar, sehingga kader tidak akan jauh darinya. Apalagi pemilihnya tetap sama. Pak Heryawan adalah pilihan kader terbaik,” ungkapnya.

PKS bakal menjajaki koalisi dengan partai lain yang memiliki kesamaan visi misi, dengan syarat, partai tersebut harus rela mengisi kursi Jabar 2 alias Wakil Gubernur Jabar. “Kami terbuka untuk seluruh partai. Syaratnya, mampu meningkatkan elektabilitas. Kami cari pasangan harus yang sepaham,” kata Supriyanto.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wilayah Dakwah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat (Banjabar) Yudi Widiana Adia dan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jabar, Tate Qomarudin juga digadang-gadang menjadi calon Gubernur Jabar. Ini karena kredibilitas dan dedikasi Yudi yang juga Anggota Komisi V DPR RI terhadap kemajuan PKS tak diragukan lagi. Tak heran bila Ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi, Totong Suparman mendukung pencalonannya.

“Ust Yudi merupakan kader terbaik PKS,” kata Totong.Kriteria penilaian Totong terhadap sosok Yudi adalah dari sisi interaksinya terhadap partai sangat baik. “Saya menilai perhatian beliau terhadap DPRa (Dewan Pengurus Ranting) sekalipun sangat baik. Di setiap resesnya beliau kerap menyambangi DPC dan DPRa. Begitupun dengan tokoh ulama dan masyarakat di Jabar. Kedekatannya cukup baik. Ini berarti interaksi beliau terhadap kader, simpatisan, dan masyarakat sangat baik,”tuturnya.Totong juga menilai Yudi sudah mengembangkan jaringan/networking yang sangat kuat. Di samping itu, pengalaman Yudi di kancah pemerintahan sudah tidak asing lagi. Artinya, sudah kapabel untuk merumuskan agenda kebijakan yang siap dibuat sebagai perwujudan pro rakyat.“Karenanya saya menilai ust Yudi layak menjadi Cagub atau Cawagub pilihan partai,” jelas Totong.

Hal senada juga diungkapka Ketua DPD PKS Kota Sukabumi, Wawan Supendi. Dia juga menilai kredibilitas Yudi Widiana Adia sangat baik. “Dari sisi penokohan, Ust Yudi memiliki presentasi yang sangat tinggi. Begitupula soal lobi-lobi dan komunikasi politik, tidak asing lagi. Namun, secara garis besar, saya tidak mau terjebak dalam dukung mendukung. Bagi saya semua kader PKS baik Ust Ahmad Heryawan, Ust Tate Qomarudin maupun Ust Yudi Widiana layak menjadi Cagub maupun Cawagub pilihan partai,”tandasnya. (dit/net)

RUU Pilkada Diharapkan segera Dibahas DPR

2011-11-05T23:23:00.002+07:00

Jakarta (ANTARA) - Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menjadi inisiatif pemerintah diharapkan segera dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain di Jakarta, Kamis, mengatakan RUU tentang Pilkada ini harus bisa dibahas di DPR pada 2011 agar dapat segera disahkan sebagai undang-undang. "Rancangan UU ini mudah-mudahan bisa masuk ke DPR tahun ini sehingga bisa dibahas," katanya dalam dialog publik "Menyongsong Lahirnya UU Pemilu Kepala Daerah".

RUU tentang Pilkada ini merupakan bagian dari revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan inisiatif dari pemerintah. Menurut Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan yang juga hadir dalam dialog tersebut, RUU Pilkada ini sudah dalam proses harmonisasi dan segera dimintakan amanat Presiden untuk dibahas di DPR. "Proses harmonisasi antar-kementerian dan lembaga sudah selesai dua hari lalu. Mudah-mudahan hari ini bisa segera dikirimkan surat untuk meminta amanat Presiden," katanya.

Sementara itu sejumlah ketentuan krusial dalam RUU di antaranya adalah gubernur dipilih oleh DPRD. Pencalonan gubernur diajukan oleh fraksi atau gabungan fraksi di DPRD. Kemudian, pemilihan kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan wali kota tidak lagi dilaksanakan secara berpasangan dengan wakil kepala daerah. Djohermansyah menjelaskan, dalam RUU ini diatur pilkada hanya dilakukan untuk memilih kepala daerah. Sementara wakil kepala daerah akan ditetapkan, yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Selain itu juga diatur persyaratan bagi calon kepala daerah yakni tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan kepala daerah sebelumnya, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan. "Ketentuan ini untuk menghilangkan praktik politik dinasti," katanya.

Andri Hamami Cuma Incar F2

2011-11-04T10:53:00.000+07:00

Sukabumi – Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, Andri Hamami memastikan akan bertarung pada Pemilukada 2013 mendatang. Namun pada pesta demokrasi itu nantinya, Andri maju sebagai calon F2 (wakil walikota). Artinya, Partai Golkar masih memberikan kesempatan kepada figur lain, baik dari internal atau pun luar partai yang mau mengendarai Golkar sebagai calon F1 (Walikota).Demikian disampaikan Andri dalam konfrensi persi di Saung Abah, Jalan Selabaintana, kemarin. Andri secara tegas menyatakan kesiapan maju pada pemilukada mendatang. “Saya akan maju, tapi kemungkinan besar sebagai calon F2,” ujar Andri.

Sementara soal figur yang akan mengisi calon F1 Golkar, Andri menjelaskan partai berlambang Pohon Beringin ini masih akan melakukan penggodokan dalam tiga bulan ke depan. Yaitu melalui survei lalu digodok di internal partai. “Kalau figur yang dimunculkan dari hasil survei itu, bobotnya memang lebih baik di atas saya dan secara perhitungan partai memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan bagi Kota Sukabumi, maka itulah yang akan diusung Golkar (berpasangan dengan Andri, red),” jelasnya.

Andri menjelaskan dirinya yang berlatarbelakang enterpreneur dan politisi masih dimungkinkan akan berpasangan figur dengan kalangan politisi, birokrat atau lainnya sebagai pasangan ideal dilihat dari sisi kapasitas untuk memimpin Kota Sukabumi ke depan. “Siapa pun figur itu, tentu akan kita kaji lebih jauh sejauh mana kapasitas dan track record-nya,” katanya.

Disinggung soal kemungkinan menggaet kalangan artis sebagai figur yang akan diusung Golkar, Andri mengatakan untuk saat ini sejumlah figur dari kalangan selebritis yang meramaikan wacana calon walikota dan wakil walikota Sukabumi, bobotnya masih di bawah figur politisi, pengusaha dan birokrat. “Secara popularitas iya, tapi soal pemahaman akan permasalahan Kota Sukabumi, kami yakin masih jauh. Sementara pemimpin Kota Sukabumi ke depan harus siap menghadapi permasalahan yang begitu kompleks di kota ini,” ujarnya.

Soal pernyataan Andri sebelumnya yang menyebut Ingrid Kansil paling realistis menjadi pemimpin dibanding Desy Ratnasari dan Syahrini, diakuinya sebagai penilaian Golkar untuk figur dari kalangan artis. “Meski kami menilai Ingrid lebih realistis bukan berarti kami akan menggandeng Ingrid. Itu hanya penilaian untuk kalangan selebritis. Sampai saat ini kami menilai mereka (selebritis, red) belum laik diusung Golkar,” tegasnya.

Sementara itu terkait rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung Desy ratnasari pada Pemilukada Kota Sukabumi 2013 mendatang, mendapat dukungan dari keluarga besar Desy di Sukabumi. Mereka meyakini wanita kelahiran 12 Desember 1973 itu bersedia masuk ke kancah politik di daerah.Sarwita, salah satu kerabat dekat Desy Ratnasari, mengatakan rumor adanya usungan pencalonan pilkada kepada Desy Ratnasari ini sudah mulai ramai diperbincangkan oleh kalangan keluarga besarnya di Kota maupun Kabupaten Sukabumi. “Hampir sebagian besar keluarga, mendukung jika Desy mencalonkan pada pilkada 2013 nanti,” ungkap Sarwita, adik dari HM Syahminan yang tak lain ayah kandung Desy Ratnasari.

Namun untuk memastikan bentuk dukungan keluarga besarnya itu, Sarwita maupun anggota keluarga lainnya akan mempertanyakan langsung tentang kesiapan Desy Ratnasari menghadapi tawaran salah satu partai politik untuk maju pada pilkada. Rencanannya hal itu akan dilakukan saat berkumpul bersama merayakan Idul Adha di tempat kediaman Desy ratnasari di Pesona Pangrango, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi.“Rencanannya Desy akan pulang ke Sukabumi saat lebaran Idul Adha nanti. Seluruh keluarga akan berkumpul disana. Mungkin itu waktu yang tepat untuk menanyakannya, apakah dia (Desy) siap maju di pilkada atau tidak,” tutur Sarwita.(dyl)

Melihat PEDO Ala PAN Kota Sukabumi

2011-11-04T10:19:00.000+07:00

Cisaat - Pemuda harapan adalah pemuda yang bisa memanfaatkan hidupnya untuk lebih baik dan terorganisir dalam gerak langkahnya. Dengan mengikuti Pedo sehingga pola hidup untuk menjadi seorang pemimpin pun tertata.

Puluhan Pemuda mengikuti Pelatihan Dasar Organisasi (Pedo) Outbond building yang dilaksankan DPD PAN KOta Sukabumi di Komplek Wisma Cemara Situ Gunung pekan lalu, yaitu pelatihan yang membangun jati diri pemuda untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa memimpin secara utuh dan bertanggung jawab. “Tujuan Pedo intinya untuk melatih manajemen organisasi, kepemimpinan, serta ilmu perkembangan politik terbaru baik itu regional maupun internasional,” ujar Sekretaris DPD PAN Kota Sukabumi Andri Sumarna

Pada sesi pertama peserta diajak untuk memahami salah satu keterampilan dasar organisasional yaitu keterampilan komunikasi. Seperti diketahui keterampilan komunikasi menjadi variable signifikan keberhasilan organisasi baik skala kecil maupun raksasa.

Materi berikutnya yang berlangsung di sore hari adalah team work. Peserta secara berkelompok saling bertanding dalam beberapa permainan.Dalam setiap permainan kelompok-kelompok peserta memilih pemimpinnya. Kemudian di setiap akhir proses bermain mereka saling memberikan nilai dan masukan, yakni pemimpin tim menilai anak buah dan para anak buah memberikan penilaian kepada pemimpinnya. “Dengan metoda ini diharapkan peserta memiliki pemahaman terhadap kekuatan diri secara lebih objektif. Beberapa permainan asyik diselenggarakan untuk mendukung sesi ini seperti terowongan tongkat, pagar listrik, ular buta, dan lainnya,” ujar Andri

Akhir dari kegiatan pelatihan ini adalah pendalaman nilai-nilai hidup dan moralitas kepemimpinan. Seorang pemuda adalah pemimpin seharusnya pro-life, yakni pemimpin yang membela kehidupan.

Salah seorang Peserta Selviana (22), dirinya merasa senang dan puas dengan pentingnya organisasi dan menjadi seorang pemimpin yang bisa diharapkan.” Pedo ini sangat bermanfaat khusunya bagi kaula muda pentingnya manajemen hidup,” pungkasnya (*)

Golkar Nilai Inggrid Lebih Realistis

2011-11-03T18:16:00.000+07:00

Dibandingkan Desy Ratnnasari dan Syahrini

Sukabumi – Munculnya figur dari kalangan artis meramaikan bursa calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sukabumi jelang Pemilukada 2013 mengundang beragam tanggapan dari warga dan pengamat politik. Secara popularitas artis seperti Inggrid Kansil atau yang terbaru Desy Ratnasari dan Syahrini memang tinggi di masyarakat. Namun dari sejumlah nama itu, tidak sepenuhnya disepakati warga laik memimpin Kota Sukabumi.

Sejumlah warga yang diminta tanggapannya mengenai kemunculan sejumlah artis ini memberikan komentar bereagam. Misalnya, warga Jalan Sukakarya Kampung Babakan Kelurahan Sukakarya, Rahman Al-Faris (28) mengaku pesimis soal kemampuan kepemimpinan kaum selebritis itu. Soalnya, selama ini mereka dikenal bukan karena kemampuan berpolitik atau birokrasi melainkan karena bakat seni yang kemudian meramaikan dunia entertain.

“Kalau kenal, iya. Saya kenal mereka. Apalagi Desy, dia kan asli Sukabumi. Tapi saya kenal Desy sebagai seorang artis. Makanya kalau sekarang mau terjun ke dunia politik saya belum yakin dia mampu jadi pemimpin,” jelas Rahman.

Tanggapan berbeda justru datang dari warga Gang Merak Kelurahan/Kecamatan Gunung Puyuh, Yunisa Aulia (20). Secara popularitas, Yunisa mengaku kenal betul dengan Desy, Inggrid apalagi Syahrini. Mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Kota Sukabumi ini bahkan sangat berharap salah satu dari artis ini benar-benar mencalonkan diri pada pemilukada mendatang. “Kalau ada artis yang mau, saya pilih artis itu. Apalagi Desy, Dia kan cerdas, pasti bisa jadi pemimpin,” ujarnya.

Sementara dari kalangan pengamat yang diminta tanggapannya, Sakti Alamsyah juga menyambut baik semakin banyaknya figur yang muncul meramaikan bursa calon walikota dan wakil walikota. Namun soal keterpilihannya kelak pada pemilukada dikembalikan kepada masyarakat. “Apalagi kalau artis itu putra daerah (kelahiran Sukabumi, red), mungkin bakal banyak dipilih warga,” terang Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) ini.

Namun demikian, Sakti berharap figur calon pemimpin termasuk dari kalangan artis ini tidak hanya mengandalkan popularitas dan emosional sesaat saja untuk maju pada pemilukada, tapi harus paham betul permasalahan di Kota Sukabumi. “Untuk melanjutkan pembangunan sekarang tidak bisa dilakukan sembarang orang, harus punya kompetensi yang mumpuni,” katanya.

Dalam hal ini, Sakti masih berpihak ke kalangan birokrat sebagai figur yang cocok untuk memimpin Kota Sukabumi ke depan. Menurutnya, meski kepala daerah itu jabatan politis, tapi dalam pelaksanaan tugas tetap lebih banyak berhubungan dengan birokrat. “Makanya saya cenderung ke birokrat,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait manuver politik yang dilakukan PKS dengan mendekati kalangan artis dalam hal ini Desy Ratnasari, pihak DPD Golkar Kota Sukabumi mengklaim juga melakukan hal serupa. Tapi artis yang tengah dijajal digandeng Golkar bukan Desy, melainkan Ingrid Kansil.

Ketua DPD Golkar Kota Sukabumi, Andri Hamami menilai Inggrid lebih realistis ketimbang Desy dan Syahrini. Alasannya, dengan adanya rumah aspirasi di Kota Sukabumi serta sejumlah kontribusi yang sudah diberikan anggota DPR RI dari Partai Demokrat itu bagi Kota Sukabumi. “Inggrid sedikit banyak sudah membantu pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Tapi kalau soal komunikasi dengan Inggrid ini akan kami (Golkar, red) bicarakan lagi setelah pulang melaksanakan ibadah haji,” terang Andri, kemarin, (2/11).

Meski demikian, Andri yang mengisyaratkan akan maju sebagai calon F1 ini mengaku Golkar tetap membuka diri kepada siapa saja (termasuk dari kalangan artis) yang ingin bekerja sama dengan Golkar pada pemilukada mendatang, dengan catatan masuk dalam kriteria yang sudah ditetapkan partai berlambang Pohon Beringin itu. “Kalau ada keinginan dari mereka (kalangan artis), kita terbuka asal realistis. Menjadi kepala daerah itu bukan cerita sinetron, tapi realita yang harus dibuktikan dengan kerja nyata. ,” ujar Andri beranalogi.

Ditambahkan Andri, menghadapi Pemilukada 2013 mendatang, Ia berharap partai-partai politik tidak hanya mengincar kemenangan tapi mampu memunculkan pemimpin yang dapat membawa perubahan bagi Kota Sukabumi.

“Kepala daerah sekarang bukan ajang prestise atau mencari fasilitas, tapi dalam konteks ibadah dengan perngorbanan yang besar,” pungkasnya.(rp10/dyl)

Yudi Diusung jadi Cagub-Cawagub Jabar

2011-11-03T18:10:00.002+07:00

Cikole -- Nama Yudi Widiana Adia yang menjabat Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wilayah Dakwah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat (Banjabar) ternyata juga diusung daerah untuk maju menjadi Calon Gubernur (Cagub) Jabar atau Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jabar pada Pemilu Gubernur (Pilgub) 2013 mendatang. Di samping Incummbent, Ahmad Heryawan dan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jabar, Tate Qomarudin, kredibilitas dan dedikasi Yudi yang juga Anggota Komisi V DPR RI terhadap kemajuan PKS tidak diragukan lagi. Salah satu dukungan pencalonan Yudi sebagai Cagub atau Cawagub datang dari Ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi, Totong Suparman. “Ust Yudi merupakan kader terbaik PKS,”singkatnya kepada Radar Sukabumi, kemarin.

Kriteria penilaian Totong terhadap sosok Yudi adalah dari sisi interaksinya terhadap partai sangat baik. “Saya menilai perhatian beliau terhadap DPRa (Dewan Pengurus Ranting) sekalipun sangat baik. Di setiap resesnya beliau kerap menyambangi DPC dan DPRa. Begitupun dengan tokoh ulama dan masyarakat di Jabar. Kedekatannya cukup baik. Ini berarti interaksi beliau terhadap kader, simpatisan, dan masyarakat sangat baik,”tuturnya.

Totong juga menilai Yudi sudah mengembangkan jaringan/networking yang sangat kuat. Di samping itu, pengalaman Yudi di kancah pemerintahan sudah tidak asing lagi. Artinya, sudah kapabel untuk merumuskan agenda kebijakan yang siap dibuat sebagai perwujudan pro rakyat.

“Karenanya saya menilai ust Yudi layak menjadi Cagub atau Cawagub pilihan partai,”katapria yang juga Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi ini.

Lalu bagaimana dengan Kota Sukabumi? Ketua DPD PKS Kota Sukabumi, Wawan Supendi juga menilai kredibilitas Yudi Widiana Adia sangat baik. “Dari sisi penokohan, Ust Yudi memiliki presentasi yang sangat tinggi. Begitupula soal lobi-lobi dan komunikasi politik, tidak asing lagi. Namun, secara garis besar, saya tidak mau terjebak dalam dukung mendukung. Bagi saya semua kader PKS baik Ust Ahmad Heryawan, Ust Tate Qomarudin maupun Ust Yudi Widiana layak menjadi Cagub maupun Cawagub pilihan partai. Kita lihat saja bagaimana keputusan partai nantinya,”tandasnya. Sementara itu, berdasarkan informasi yang didapat Radar Sukabumi, jadwal pemilu kepala daerah (Pemilukada) Kota Sukabumi diperkirakan akan berbarengan dengan Pilgub, yakni di tahun 2013, begitupun tanggal dan bulan juga sama.(dit)

PKS Dekati Desy, Muraz dan Syahrini Cadangan

2011-11-02T12:26:00.000+07:00

Kota Sukabumi – Popularitas Desy Ratnasari sebagai salah satu selebritis asli kelahiran Sukabumi ternyata cukup tinggi di Kota Sukabumi. Bahkan artis yang jago akting, nyanyi dan presenter ini diyakini memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi pula jika diusung pada Pemilukada 2013 mendatang. Hal ini yang menjadi alasan DPD PKS Kota Sukabumi mulai ‘mendekati’ Desy dengan komunikasi-komunikasi politik melalui pihak keluarga.

Selain Desy, PKS juga menyiapkan artis lain dari Sukabumi yakni Syahrini. Dan, PKS juga menjajal kemungkinan merangkul Sekda Kota Sukabumi, M Muraz yang sudah terang-terangan menyatakan kesiapan maju pada pesta demokrasi terakbar di Kota Sukabumi ini.
Salah seorang anggota Tim Optimalisasi Musyarokah Daerah (Tomda) DPD PKS Kota Sukabumi, Achmad Fahmi membenarkan hal ini. Menurutnya, sesuai hasil survei internal DPD PKS Kota Sukabumi yang memiliki lima kursi di DPRD yang cukup untuk mengusung satu paket calon ini, nama Desy mencuat karena popularitasnya paling tinggi. Termasuk mengalahkan ketenaran sejumlah politisi dan birokrat yang belakangan ini mencuat sebagai calon kuat memenangi Pemilukada mendatang.
“Popularitas dan elektabilitas Desy tidak kalah dengan figur lain yang selama ini muncul. Bahkan kalau dari sisi popularitas, Desy jauh meninggalkan figur yang ada saat ini. Syahrini juga masuk list, tetapi kita belum melakukan komunikasi. Berbeda dengan Desy, sudah intensif,” terang Fahmi kepada Radar Sukabumi, Selasa, (1/11).
Hal inilah yang menjadi alasan pihak DPD PKS mulai membuka ruang komunikasi politik dengan pihak keluarga pelantun lagu Tenda Biru itu. Soalnya, selain karena peunya banyak keluarga dan popularitasnya tinggi di Sukabumi, Desy juga dipercaya bukan artis yang sekadar mengandalkan tampang saja. Namun dari sisi intelejensi juga mumpuni. Apalagi Desy sudah menyelesaikan studi S2 manajmen komunikasi. “Desy populer dan pintar. Jadi wajar kalau dari hasil survei, masyarakat menginginkan dirinya tampil sebagai pemimpin di Kota Sukabumi,” pungkas Fahmi, seraya menambahkan selain dengan Desy, DPD PKS juga membuka ruang komunikasi dengan sejumlah figur di Kota Sukabumi, termasuk dengan M Muraz.
Muraz sendiri yang dikonfirmasi terpisah mengaku sampai saat ini belum ada partai politik yang secara terang-terangan meminang dirinya. “Saya dekat dan terbuka dengan semua partai. Tapi kalau bicara deal politik, belum ada sampai sekarang,” ujar Muraz di ruang kerjanya, kemarin.
Sementara itu, salah seorang pihak keluarga Desy Ratnasari, Totong Suparman yang dihubungi tadi malam membenarkan adanya komunikasi politik dengan DPD PKS Kota Sukabumi. Ia bahkan tidak menampik kemungkinan Desy bertarung pada Pemilukada Kota Sukabumi 2013 mendatang. “Sejauh ini memang sudah ada komunikasi dengan PKS, membicarakan kemungkinan Desy maju pada pemilukada nanti,” kata Totong.
Namun, lanjut Totong, secara resmi pihak keluarga belum mengambil sikap atas ‘pinangan’ dari DPD PKS itu. Soalnya, masalah ini harus dibicarakan secara serius antara semua pihak keluarga. Baik dari keluarga yang mengurusi manajmen maupun soal politik. “Kalau tidak ada halangan pada Lebaran Idul Adha nanti, pihak keluarga akan berkumpul untuk membicarakan masalah ini. Soal bagaimana kepastiannya, nanti kita lihat dari hasil pembicaraan itu,” ujarnya.(dyl)

Muraz Siap Jadi Calon Independen

2011-11-01T13:28:00.001+07:00

Sukabumi –”Yang menilai laik atau tidak bukan partai politik,” kata itulah yang pertama kali dilontarkan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi, M Muraz ketika dikonfirmasi Radar Sukabumi masalah sosok untuk menghadapi Pemilukada Kota Sukabumi 2013 mendatang. Belakangan ini sering muncul, kalau para politisi menganggap mereka lebih laik untuk duduk sebagai F1 pada pemilukada mendatang. Hal tersebut dengan asumsi, kalau politisi lebih memiliki jaringan luas dan punya inovasi dalam memajukan Kota Sukabumi kedepan. Disamping itu, sosok politisi lebih bersih ketimbang mereka dari tataran birokrasi.

Sementara itu, M Muraz mempunyai pendapat lain. Dirinya yang notabene mempunyai latar belakang birokrasi mengnggap, antar politisi dan birokrasi mereka sama-sama laik. Namun, tidak serta merta laik atau tidak diukur oleh lembabaga masing-masing.“Yang menentukan laik atau tidak bukan partai politik termasuk politisi. Tapi, yang bisa menilai itu adalah masyarakat sendiri,” ujar Muraz.Namun, dirinya meyakini andaikata masyarakat mempercayainya untuk maju sebagai F1, dirinya siap untuk naik walaupun tanpa menggunakan kendaraan politik. “Kalau masyarakat meminta saya, tanpa parpolpun (Independen) saya bisa saja naik. Asalkan, masyarakat memang jelas akan mendukung saya,” terangnya.

Sementara itu, Partai Golkar dalam pidatonya saat HUT Golkar (29/10) di Senayan, Jakarta, Sabtu malam. Mengisyaratkan saatnya barisan muda untuk maju.“Saat mendengarkan langsung pidato beliau (Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakri, red) di senayan kemarin kita semakin semangat dan optimis untuk menang dalam pemilihan Walikota Sukabumi dan Gubernur Jawa Barat pada 2013 nanti,” ujar Ketua Umum DPD Partai Golkar Andri Hamami yang mengisyaratkan akan maju di Pemilukada Kota Sukabumi 2013 mendatang sebagai F1 tersebut.DPP Golkar Sukabumi merasa ini sebagai sebuah langkah wajib. Dengan kemengan di Sukabumi nanti menjadi poin penting sebagai pembuktian. “Pak Ical sebagai presiden RI 2014 kedepan. Langit saat ini masih biru namun padi mulai menguning di desa-desa,” ujarnya mengutip pidato Ical di senayan.

DPP Partai Golkar Kota Sukabumi segera melakukan rapat dalam dua minggu kedepan untuk menetapkan calon pemimpin Sukabumi dan startegi 2013 serta 2014 nanti.“Kita akan terus mensolidkan barisan, terutama para kader muda yang sebagian besar para pemilih pemula nanti. Kita ditargetkan untuk memimpin Sukabumi dan meraih 40 persen kursi di legislatif,” tegasnya.

Namun, lain halnya dengan Kader Muda Demokrat (KMD) Kota Sukabumi yang notabene sebagai organisasi sayap Partai Demokrat. Menurut Ketua AMD Kota Sukabumi, Aldo Andreas mengatakan, dirinya tetap akan mengupayakan agar Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono bisa dicalonkan sebagai Walikota dari partainya.(rp4)

Mutasi Pejabat Kota DInilai Sarat Unsur Politis

2011-10-15T10:22:00.003+07:00

Cikole - Walikota Sukabumi, Muslikh Abdussyukur merombak susunan struktrural di Pemerintahan Kota Sukabumi. Sebanyak 26 pejabat eselon II, III dan IV Pemkot Sukabumi, kemarin (14/10) resmi dilantik dan mengambil sumpah jabatan di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi.

Dari mutasi pejabat ini, salah satu yang menonjol adalah ‘diparkirnya’ Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana, Saleh Makbullah ke jabatan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Jabatan yang ditinggalkan Saleh diisi Adang Taufik yang naik eselon dari IIIA ke IIB. Adang sebelumnya menjabat Kabag Kesra. Pejabat eselon III lainnya yang naik kelas adalah Yoyo Subagio yang sebelumnya Kepala Kantor PMPT kini menjabat Asisten Administrasi Setda.

Dalam sambutannya Walikota Sukabumi, Muslikh Abdussyukur mengatakan, ini menjadi salah satu amanat dalam otonomi daerah, yakni meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi, diukur dari sejauh mana daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Perwujudan ini, harus didukung oleh keberhasilan fokus kinerja di bidang ekonomi, sosial, budaya, pelayanan dasar, pelayanan penunjang, infrastruktur, iklim investasi dan pengembangan sumber daya manusia. Keberhasilan otonomi daerah amat tergantung pada kita semua khususnya aparatur penyelenggara pemerintah daerah,” ujarnya pada sambutan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemkot Sukabumi, kemarin (14/10).

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Sukabumi, Idod Juandi menganggap pengangkatan tersebut sarat dengan kepentingan politik. “Kita sebagai pejabat politik wajar mempunyai asumsi seperti itu. Apalagi, sebentar lagi akan digelar pemilukada. Tidak mungkin kalau tidak ada muatan politis di dalamnya,” ujarnya kepada Radar Sukabumi.Menurutnya, hal ini terlihat dari kualitas pejabat baru. Padahal, dalam segi administrasi dan persyaratan mereka tidak memadai. Ini dikhawatirkan mengakibatkan pada menurunnya pelayanan terhadap masyarakat karena jabatan yang mereka emban tidak sesuai dengan kemampuannya. “Ini sudah syarat dengan modal kedekatan. Memang, Walikota punya kewenangan dalam menentukan jabatan struktrural. Namun, Walikota juga harus melihat sisi kualitasnya,” kritik Idod.(rp4)

Data Pelantikan Pejabat Eselon II dan III

Drs, Yoyo Subagio, M.Si. sebagai Asisten Administrasi Setda
Drs. H. Saleh Makbullah, M.Si. sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
Adang Taufik, S.H., M.Si. sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana (Dinsostek PB)
Encep Mulyadi, S.IP. sebagai Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda
Asep Sudrajat, S.H., M.M. sebagai Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB)
Rudi Juhayat, S.H. sebagai Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT)
Een Rukmini, S.H. sebagai Kepala Bagian Hukum Setda
Doktor Hajah Wiwin Winarni, M.M.Pd. sebagai Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Drs. H. Iing Abdullatief sebagai Kepala Bidang Mutasi BKD
Yudi Yustiawan, S.T. sebagai Kepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
Yayat Hidayat, S.E. sebagai Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan DPPKAD
Susiyana, S.IP., M.T. sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Dra. Nuning Sri Utami sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPKB
Tatang Sutisna, S.T. sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
Ence Wahyuddin, Sm.Hk. sebagai Kepala Bidang Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman (DP-4)

Gubernur Konsisten Dukung Pemekaran

2011-10-15T10:07:00.001+07:00

Sukabumi - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan nampaknya enggan dikatakan tidak respek terhadap Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sukabumi Utara (DOB-KSU). Secara langsung dirinya menyatakan mendukung pemekaran Kabupaten Sukabumi yang kini pembahasannya bergulir di Kemendagri. Malah, peran pemerintah tingkat I provinsi sangat penting dalam menentukan pemekaran.“Saya konsisten terhadap pemekaran Kabupaten Sukabumi, juga mendukung apa yang terbaik untuk masyarakat Kabupatean Sukabumi. Toh, ketika masyarakat ingin lebih maju serta sejahtera seperti pemekaran, saya pun memperhatikan sejauh mana proses pemekaran ini,” kata Heryawan saat melakukan kunjungan ke Sukabumi belum lama ini.

Heryawan mengungkapkan Kabupaten Sukabumi terluas se-Jawa Bali. Maka untuk meningkatkan pelayanan publik kemasyarakatan salah satu upaya yakni pemekaran menjadi jalan keluar. Hanya saja proses pemekaran butuh waktu sebab tahapan yang tidak mudah dilakukan. Berbagai kajian pertimbangan harus dilalui.“Masyarakat yang konsisten dengan pemekaran mesti bersabar, semua intansi pemerintah ikut memperhatikan jalanya proses. Kalau ingin segera pemekaran terbentuk lakukan tahapan sesuai dengan aturan,” ungkapnya.

Komentar singkat Gubernur menarik sejumlah pihak yang konsiten terhadap pemekaran, salah satunya tim Adhock Pemekaran Kabupaten Sukabumi, Dadang Sopandi menilai bahwa yang diungkapkan Gubernur menjelaskan bahwa pemekaran masih mempunyai ruang untuk berhasil. Selain itu menjadi dorongan atau pemicu pejabat daerah Kabupaten Sukabumi untuk ikut berperan sebagai tim sukses pemekaran.“Gubernur pun konsisten dengan Sukabumi utara maka proses pemekaran dapat sokongan moral. Memang saat ini diperlukan dorongan dari berbagai pihak, dan moment ini harus dimanfaatkan supaya pemekalran gol,” papar Dadang Sopandi kepada Radar Sukabumi, JUmat (14/10).

Dadang menjelaskan, pemekaran memang mengantung di Kemendagri namun posisi nya kini sudah masuk dalam Granddisegn. Menurutnya masyarakat jangan berpikir buntu, dan terbawa isu bahwa pemekaran gagal, sebab anggota DPR-RI dari komisi II terus melakukan komunikasi dengan Adhock.“Walau saat ini pemekaran sedang vakum, namun lobi-lobi secara internal masih tetap dilakukan. Kembali lagi, yang menandas kan semangat pemekaran adalah tenaga, waktu dan biaya,” ujarnya.

Di tempat berbeda, Tim khusus Presedium Percepatan Pemekaran, Oman mengungkapkan pernyataan tersebut harus ditanggapi dengan sikap secara bijak dan tidak terpicu emosional. Pemekaran akan terjadi setelah tidak ada persoalan adminstrsi.“kalau memang mendesak harus cepat, apakah kita masyarakat Kabupatean Sukabumi sudah siap segalanya untuk proses percepatan. Yang saat ini kunci percepatan pemekaran kan ada di stekholder pemekaran,” tukasnya. (dri)

Jabatan Anggota KPUD Kota Diperpanjang

2011-10-14T18:06:00.000+07:00

Citamiang - Masa jabatan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, sebentar lagi akan berakhir. Oktober 2012 mendatang masa jabatan anggota KPU Kota Sukabumi dipastikan berakhir. Namun, yang menjadi permasalahan pada pertengahan 2012 sampai awal 2013 merupakan perhelatan Pemilukada Kota Sukabumi. Sehingga jika dilakukan pergantian di tengah jalan akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Kemungkinannya, masa jabatan anggota KPU Kota Sukabumi sekarang akan diperpanjang sampai berakhirnya Pemilukada.Selain itu, pembahasan Undang-undang Pemilihan Umum yang sudah disepakati dan tinggal ketok palu oleh DPR RI baru dalam tahap pengesahan. Meski begitu, Ketua KPU Kota Sukabumi, Anton Rachman mengatakan Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum dan terkait masa jabatan KPU Kota Sukabumi tidak akan berpengaruh.Anton menjelaskan, dalam UU Pemilihan Umum yang masih menunggu pengesahan tersebut, terdapat pasal yang mengungkapkan jika ada KPU yang habis masa jabatannya sementara sudah memasuki tahapan pemilukada, akan diperpanjang dan berakhir setelah dua bulan dilantiknya kepala daerah terpilih.

“Memang KPU Kota Sukabumi akan berakhir Oktober 2012. Tapi, dalam Pasal 131 UU Pemilihan Umum pengganti UU nomor 22 Tahun 2007 sudah sangat jelas kalau kita dalam tahapan pemilukada bisa diperpanjang,” ujarnya kepada Radar Sukabumi, kemarin (10/10).Apalagi, untuk proses tahapan implementasi dari UU yang baru masih membutuhkan waktu. Karena, sampai saat ini belum ada pengesahan dari DPR RI. Meski begitu, seandainya pun pada pertengahan 2012 sudah disahkan, ada mekanisme untuk implementasinya. “Setelah ada pengesahan, selama lima bulan setelah disahkan ada pembentukan KPU pusat. Selanjutnya, KPU Pusat membentuk KPU provinsi yang bisa memakan waktu sekitar tiga bulan baru nanti setelah KPU Provinsi terbentuk akan membentuk KPUD. Dari rangkaian ini, jelas untuk KPU Kota Sukabumi tidak akan terkejar, karena sudah melakukan tahapan pemilukada,” pungkasnya.

Di samping itu, kalaupun nanti ada pergantian kepengurusan KPU Kota Sukabumi pada saat sudah memasuki tahapan pemilukada, akan berdampak pada mekanisme pemilukada yang bisa jadi mengalami hambatan. “Kalau dipaksakan diganti akan terjadi masalah pada masa transisi yang bisa berdampak pada kualitas pelaksanaan pemilukada,” terangnya.(rp4)

KPUD : Anggaran 8 Milyar Tidak Rasional

2011-10-14T18:03:00.000+07:00

Citamiang – Rencana alokasi anggaran senilai Rp 8 Miliar yang dicanangkan Pemkot Sukabumi untuk kegiatan Pemilukada Kota Sukabumi 2013 mendatang, dinilai tidak memadai. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, Anton Rachman anggaran tersebut sangatlah tidak rasional.“Kita akan tetap menjalankan mekanisme Pemilukada berapapun anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah daerah. Namun, rasionalisasi dari jumlah yang dialokasikan harus jelas,” ujarnya saat ditemui Radar Sukabumi.

Melihat jumlah tenaga teknis dan perlengkapan yang akan digunakan dalam pemilukada mendatang, jumlah yang direncanakan sangatlah tidak rasional. Sehingga, nantinya bisa berdampak pada kualitas pemilukada. “Kita sangat menyayangkan kalau alokasinya tidak melihat perhitungan pada tataran teknis nanti,” sambungnya.Dari perbandingan untuk alokasi pemilukada sebelumnya, KPU Kota Sukabumi menghabiskan dana Rp 7,5 Miliar ditambah persiapan anggaran untuk putaran kedua Rp 2 Miliar jadi total keseluruhan mencapai Rp 9 Miliar. Sementara, kalau anggaran saat ini hanya dialokasikan Rp8 Miliar untuk keseluruhan tahapan dari awal sampai perkiraan putaran kedua jelas sangat jauh.

“Perbandingannya, antara Pemilukada sebelumnya dengan sekarang jelas berbeda. Mulai dari penambahan jumlah penduduk sampai biaya untuk para pegawai KPPS, KPPA. Kami pun masih menunggu undangan dari Pemda Kota Sukabumi untuk pembahasan masalah ini. Nanti, kami akan jelaskan seperti apa, sehingga kenapa kita mengajukan anggaran Rp 19 Miliar,” terangnya.

Selain itu Anton mengatakan, pengajuan Rp 19 Miliar jelas dengan perhitungan matang. “Kita lihat Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Dari pemilukada yang sudah dijalankan, kenaikannya mencapai 200 persen yang awalnya menghabiskan anggaran Rp15-16 Miliar, naik menjadi Rp 43-45 Miliar,” pungkasnya.(rp4)

Iwan Kustiawan Didesak Dampingi Mulyono

2011-10-14T17:59:00.001+07:00

Cikole - Nama mantan Wakil Walikota Sukabumi, Iwan Kustiawan dipercaya masih memiliki magnet dan kekuatan untuk bertarung pada Pemilukada 2013 mendatang. Faktor pengalaman dan kapasitasnya sebagai figur yang tahu seluk beluk masalah Kota Sukabumi membuat Aliansi Masyarakat Peduli Sukabumi (AMPI) dan Forum Badan Kesewadayaan Masyarakat (BKM) Kecamatan Warudoyong berharap Ketua DPC PDIP Kota Sukabumi itu mencalonkan diri.Kedua forum tersebut terang-terangan meminta Iwan maju kembali sebagai kepala daerah. Bahkan, disebutkan Iwan adalah figur yang pas mendampingi Mulyono yang saat ini menjabat Wakil Walikota Sukabumi.

Desakan itu muncul karena menurut mereka, Kota Sukabumi masih membutuhkan calon kepala Daerah yang faham kebutuhan masyarakat Kota Sukabumi dan merkayat.Ketua AMPI Kota Sukabumi, Beni Suwaryo menuturkan, pengalaman Iwan dalam membangun dan menata daerah ini juga tak perlu diragukan. Sebab, ia adalah putra asli Sukabumi. Secara otomatis dia tahu seluk beluk yang ada dan terjadi di sini. “Jadi, kenapa tidak, PDIP sudah selayaknya mempertimbangkan untuk mencalonkan Iwan kembali,” katanya.Untuk Duet yang diharapkan dalam Pemilikada nanti Iwan bisa mendampingi Mulyono pasalnya keduanya punya nilai lebih dalam hal figuritas dan kapasitas baik dari pengalaman kedaerahan dan kepemimpinan. “Saya ingin Pak Iwan bisa dampingi Mulyono, F1 pak Mulyono dan F2 pak Iwan,” terang Beni.

Pernyataan serupa disampaikan Ketua Forum BKM Warudoyong, Agung yang menilai pasangan birokrat dan politisi ini merupakan pasangan kepala daerah yang dibutuhkan Kota Sukabumi. Walaupun untuk pasangan duet sepenuhnya diserahakn kepada internal partainya, namun menurutnya pasangan Mulyono-Iwan dianggap paling ideal memimpin Kota Sukabumi ke depan. “Saya berharap pak Iwan untuk bisa maju mendampingi pak Mulyono dan kami akan mendesak agar PDIP bisa merekomendasikan maju kembali sebagai kepala daerah,” pungkas Agung.(rp10)

Bang Yos Ingin PKPI Usung Calon Walikota

2011-10-14T17:55:00.000+07:00

Cikole - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia, Sutiyoso berharap DPK PKP Indonesia Kota Sukabumi berkoalisi dengan partai besar untuk mengusung figur calon walikota dan wakil walikota pada Pemilukada 2013 mendatang. Meski merupakan partai non parlemen namun pria yang akrab disapa Bang Yos ini menghendaki partainya menjadi bagian dari pemenang Pemilukada 2013 nanti.Demikian dikatakan Bang Yos saat safari politik PKPI di Gedung Juang ’45, kemarin.

Dikatakan mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode ini, PKPI mencermati pelaksanaan pemilukada yang akan dihelat dalam waktu dekat. Termasuk di Jawa Barat yang salah satunya adalah Kota Sukabumi. “Kami akan menganalisa soal figur yang akan maju. Jika hasil survei dan pertimbangan partai menilai laik diusung, maka itu yang akan kami dukung. Di Kota Sukabumi, saya berharap PKPI jadi bagian koalisi pemenang suksesi itu nantinya,” jelas Sutiyoso.

Sementara itu terkait safari politik yang dilakukannya di Kota Sukabumi, Bang Yos menjelaskan ini merupakan rangkaian kunjungannya ke sejumlah daerah di Indonesia untuk melakukan konsolidasi internal partai. Merapatkan barisan menghadapi pemilihan legislatif 2014, sekaligus memperkenalkan keberadaan Bang Yos sebagai ketua umum yang baru PKPI. “Target kami ingin memenuhi persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu (P4),” katanya.Dalam konsolidasi yang dihadiri lima DPK PKPI itu, masing-masing Kota dan Kabupaten Sukabumi, Kota dan Kabupaten Bogor serta Kabupaten Cianjur, Bang Yos menargetkan pemenuhan persyaratan P4 di semua tingkatan. Bahkan targetnya lebih tinggi dari syarat. Sesuai persyaratan P4, di tingkat provinsi setaip partai baru bisa lolos jadi peserta pemilu jika memiliki kader dan sekretariat di semua provinsi. Tingkat kota/kabupaten harus 75 persen, sementara di tingkat kecamatan 50 persen. “Tapi saya berharap semuanya bisa 100 persen, mulai tingkat kecamatan sampai provinsi,” tegas Bang Yos yang mengakui Jabar akan menjadi basis massa PKPI.

Disinggung soal targetnya di pemilihan presiden, Bang Yos menegaskan itu target kedua, yang utama adalah pileg. “Soal pilpres ini akan akan saya pertimbangkan kemudian,” ujarnya diplomatis.Sementara itu, Ketua DPP PKPI Jabar Suratman bertekad mewujudkan target Bang Yos itu. Yaitu dengan melengkapi kepengurusan berikut sekretariat di setiap tingkatan wilayah. Pada April tahun depan target 1.000 kader yang ditandai dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) di setiap kota/kabupaten bisa terwujud.

“Saya yakin target itu bisa diwujudkan di Jabar. Apalagi pendiri PKPI, Edi Sudrajat (alm) adalah orang sunda asli. Khusus untuk Sukabumi, salah satu anggota Dewan Pimpinan Nasional PKPI adalah putra asli Sukabumi, Yusuf Kartanegara,” jelas Suratman.(dyl)

Fraksi Golkar Desak Andri Maju Jadi Balon Walikota

2011-10-14T17:38:00.000+07:00

Cikole – Partai Golkar boleh saja belum menentukan figur bakal calon yang nanti akan diusung pada pemilukada 2013. Namun demikian, sosok Ketua DPD Partai berlambangkan beringin, Andri Hamami ini, nampaknya bakal menjadi kekuatan sediri bagi internal partai. Perhitungan tersebut dilihat dari desakan kader dan petinggi golkar yang menginginkan Andri untuk duduk sebagai F1 di Kota Sukabumi mendatang.

Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Sukabumi, Heniel Elia. Menurutnya, Andri harus berangkat untuk menjadi pemenang dalam pemilukada mendatang. “Kader dan petinggi Golkar lainnya sudah menyatakan, kalau Andri harus maju pada pemilukada 2013 mendatang. Apalagi, Golkar harus melanjutkan tradisi menjadi pemenang,” ujarnya saat ditemui Radar Sukabumi, kemarin (13/10).Dari segi persyaratan, Heniel mengatakan Andri sudah memenuhi semua kriteria baik itu secara internal partai, ataupun secara eksternal seperti yang sering diungkapkan oleh para pengamat politik. “Tidak ada yang diragukan dari sosok Andri. Dia (Andri,red) sudah memiliki semua persyaratan,” sambungnya.

Secara hitung-hitungan matematis pun, Partai Golkar nampaknya tidak akan sulit menghadapi pemilukada mendatang. Ini dilihat dari jumlah kursi di DPRD Kota Sukabumi. Dengan jumlah lima kursi, membuat Parti Golkar mendapatkan tiket langsung untuk bisa mengusung calon pada pemilukada nanti.Melihat hal itu, Partai Golkar optimis bisa kembali melanjutkan kemenangannya dalam pemilukada mendatang. Apalagi, dengan modal dan kekuatan yang dimiliki partai. “Kami optimis akan kembali melanjutkan tradisi pemenang,” tegasnya.(rp4)

Pemda Dinilai Ogah-ogahan, Proses Pemekaran Kian Meredup

2011-10-10T17:15:00.001+07:00

Sukabumi - Rencana Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara yang sebelumnya digemborkan saat ini tidak terdengar lagi kabarnya. Begitu pula dengan lembaga atau kaum pergerakan yang semangat melakukan perjuangan memilih memvakumkan diri. Imbasnya Pemekaran Sukabumi Utara dipastikan menggantung di Kemendagri.Hal ini imbas dari proses pemekaran Sukabumi Utara merupakan wacana pembahasannya ulet dan membutuhkan banyak waktu. Apalagi pemekaran Sukabumi yang non budgeting atau tidak adanya kucuran anggaran dari APBD secara kontinyu. Padahal biaya yang dibutuhkan mahal.

Selain itu, faktor internal, eksekutif dan legislatif Sukabumi yang ragu dalam melangkah. Akibatnya masyarakat dibuat bingung dengan kondisi tersebut, akibatnya masyarakat yang sudah konsiten dengan hal ini memunculkan pemahaman bahwa pemekaran adalah tujuan ambisi segelintir kelompok.Masyarakat Pengamat Pemekaran KSU, Ujang Fatah menilai pemekaran merupakan tujuan bersama demi kelangsungan berjalanya pemerintahan. Namun dengan proses yang sulit membuat hasilnya selalu mentah, seharusnya jika ingin pemekaran ini sukses dijalankan semua pihak, masyarakat dan pemerintah konsen dalam pemahaman tujuan pemekaran.

“Pemekaran berawal dari sebuah ideologi, atau pemikiran Sukabumi yang harus lebih maju. Penataanya dimulai dari upaya pemisahan Sukabumi yang luas, dengan pemisahan tugas pemerintah akan diringankan,” ungkapnya.Masih dikatakan Ujang, ada pun teknis moratorium itu tidak mesti menjadi hambatan pemekaran, Pasalnya Moratorium hanya batasan untuk wilayah yang dikahawatirkan gagal menjadi daerah pemekaran. “Sedangkan Sukabumi Utara sudah layak dimekarkan dilihat dari monografi wilayahnya. Moratorium tidak berpengaruh,” ujarnya.

Sekretaris Presidium Pemekaran KSU, Rusli S menegaskan konsentrasi pada pemikiran pemekaran belum sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat Sukabumi. Begitu pula dengan dorongan atau pressure dari pemerintah Kabupaten Sukabumi kepada pusat. Bagaimana pun pemerintah yang punya kuasa.“Tim penggerakan seperti saya hanya bisa berjuang secara lisan, dan berteriak lantang. kalau pemerintah mampu dan yakin bisa mengupayakan pemekaran terlaksana dengan cepat, dengan dorongan ke pusat,” ulasnya.Namun teknis kerja pemekaran memang tidak akan jauh dari materi atau buget, lanjut Rusli. “Di mana ketika ada kajian atau bentuk pekerjaan kasarnya harus ada ongkos bensin,” selorohnya.Ketika panitia kerja dari pusat datang secara tidak langsung masyarakat Sukabumi harus memberikan fasilitas. Selama berada di Sukabumi untuk melaksanakan kajian, harus dipersiapkan segala akomodasi.“Maka pemekaran dapat terwujud dengan dasar konsentrasi bersama dari masyarakat dan pemerintah. Selain itu ikut memikirkan bagaimana caranya supaya tidak ada kendala dengan hal yang berkaitan dengan teknis,” tuturnya.

Di tempat terpisah, Wabup Sukabumi Akhmad Jajuli menuturkan, tidak ada yang stagnan dalam proses pemekaran. Hanya saja, sejauh ini daerah lebih berkonsentrasi untuk pembangunan insfrastruktur yang ada. “Kita fokus untuk membangun sarana prasarana dahulu. Jika itu bagus, kan jadi modal. Mau dimekarkan atau apalah nantinya, daerah baru sudah memiliki insfrastruktur yang memadai,” jelasnya.Sebab, pemerintah tak mau, pemekaran malah menimbulkan masalah baru. Belum lama ini saja, banyak daerah otonom baru (DOB) yang dilaporkan bangkrut karena buruknya manajerial pengelolaan daerah. “Naif kalau Sukabumi menjadi daerah seperti itu. Ini yang kita takutkan,” pungkasnya ditemui usai menjadi pembicara diskusi bersama Sukabumi Jurnalis Forum (SJF) di Radio RSPD Kabupaten Sukabumi. (dri/veg)

Pemilukada Kota Sukabumi Bakal Dipercepat

2011-10-10T16:58:00.000+07:00

Sukabumi – Rencana pemilukada yang rencana akan di gelar 24 Februari 2013 ternyata akan didimajukan Desember 2012. Informasi yang berhasil dihimpun Radar Suakabumi, wacana tersebut terungkap pada saat rapat antara Koordinasi Komisi A DPRD Jawa Barat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi di kantor KPU Pusat, kemarin, (7/10).

Meski ada wacana seperti itu, KPU Kota Sukabumi ternyata belum mendapat bocoran ataupun informasi terkait hal ini. “Saya kaget dan baru tahu ada usulan ini. Bila harus dilaksanakan percepatan pada Desember 2012, kami akan jalankan,” ungkap Ketua KPU Kota Sukabumi Anton Rachman.Ia menambahakan, kalaupun Pemilukada Kota Sukabumi akan dipercepat, butuh kajian banyak terkait beberapa aspek termasuk pengajuan anggaran yang baru dicanangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Pagu Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Namun dari semua itu, bagi Anton yang terpenting adalah legalitas dari para anggota KPU sendiri. “Masalah legalitas, ini harus diputuskan segera kalau tidak nantinya bisa berdampak pada pelaksanaan termasuk mengangkut masa kepengurusan kami saat ini dan kedepannya,” tegas Anton.Berdasarkan UU No 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, masa jabatan anggota KPUD Jabar akan berakhir November 2012. Sedangkan Pilgub Jabar yang dilaksanakan bersamaan dengan Pilkada 6kabupaten/kota rencananya digelar pada Desember 2012. Legalitas ini harus segera diselesaikan. Ini dasar pijakan KPU bekerja dan bergerak.Sementara, perpanjangan masa jabatan KPUD Kota Sukabumi ini akan ditetapkan KPUD Provinsi Jawa Barat setelah KPU Provinsi Jawa Barat di perpanjang masa jabatannya oleh KPU pusat. Bila ini dapat terlaksana dengan cepat KPUD Kota Sukabumi tidak akan perlu ragu-ragu lagi melaksanakan tahapan Pilkada bersama nanti.“Hari ini kita akan langsung berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat.Ketegasan masa jabatan merupakan dasar dan sangat penting. Bila ini ada ketegasan kita tidak akan ragu melaksanakan Pilkada bersama nanti,” tegas Anton.

Anton menambahakan untuk masalah anggaran seyogyanya diimbangi dengan percepatan juga. Untuk percepatan ini, Pemkot Sukabumi diharuskan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk melakukan pembahasan jumlah dan mekanisme anggaran nanti sesuai dengan peraturan mendagri mengenai anggaran Pilkada. Bila tidak terjadi percepatan ini juga akan menjadi blunder.“Untuk Pemilukada Kota Sukabumi saja, yang sudah pasti tanggalnya dan sudah diajukan beberapa bulan ke belakang kita belum dapat respon. Bagaimana kalau dipercepat? Dari mana kita punya anggaran buat Pemilukada bersama,” keluh Anton.

Percepatan Pemilukada Dinilai Tidak Realistis

Cikole - Percepatan Pemilukada 2013 yang semula dijadwalkan 14 Februari 2013, lalu rencana dimajukan Desember 2012 mulai menuai reaksi. Percepatan yang masih dalam tahap pembahasan ini, dinilai akan menyulitkan penyelenggara di tingkat kota dan kabupaten, terkait masalah anggaran dan tahapan yang serba mepet.Menurut Ketua DPRD Kota Sukabumi, Aep Saepurrahman mengatakan, kebijakan percepatan oleh KPU Pusat ini tidak melihat kondisi di setiap daerah yang akan melakukan pemilukada gabungan yang sudah disepakati.

“Saya sangat tidak setuju dengan rencana percepatan ini. Menurut saya, percepatan ini tidak realistis,” kritik Aep.Ia menambahakan, percepatan ini berpengaruh pada masalah teknis di lapangan dan anggaran. Pemilukada membutuhkan banyak pengadaan untuk perlengkapan dan melibatkan banyak orang secara teknis di lapangan. Sementara, untuk pengajuan anggaran sendiri ada mekanisme dan alur yang harus diikuti sehingga tidak memungkinkan persiapan pemilukada bisa dilakukan dalam waktu singkat.“Untuk anggaran Pemilukada Kota Sukabumi saja, baru akan dibahas dua minggu ke depan dan ditargetkan cair pada akhir Desember nanti. Hitungannya, kalau Pemilukada dijadwalkan Desember 2012, maka tahapan pemilukada seharusnya sudah dimulai sejak sekarang atau beberapa bulan lalu,” katanya.

Sampai saat ini, jumlah anggaran yang akan dialokasikan untuk pemilukada 2013 mendatang masih dibahas dalam Kebijakan Umum Anggaran – Pagu Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Sukabumi. Sementara, dalam pembahasannya Pemkot Sukabumi rencananya akan mengalokasikan Rp 8 Miliar untuk keperluan pemilukada 2013 dari awal sampai akhir termasuk kemungkinan dua putaran.(rp4)

Pembahasan KUA-PPAS Ditolak Dewan

2011-10-08T08:28:00.000+07:00

Cikole - Kelanjutan pembangunan tiga mega proyek di Kota Sukabumi, yaitu Jalan Lingkar Selatan (lingsel), Terminal Tipe A lingsel dan Gedung DPRD di Jalan Sarasa (Gedung Sarasa) yang tidak jelas membuat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Pagu Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) mentok.Akibatnya, anggota DPRD Kota Sukabumi kembali menolak melanjutkan pembahasan KUA-PPAS lantaran dua dari tiga mega proyek itu tidak tercantum. KUA-PPAS pun dikembalikan ke Pemkot Sukabumi. Ini merupakan kali kedua KUA-PPAS ditolak dewan.

Informasi yang diperoleh Radar Sukabumi, sikap anggota dewan yang ngotot menunda pembahasan KUA-PPAS sebagai bentuk tagihan kepada pasangan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang berjanji melakukan pemerataan pembangunan. Ketiga proyek yang nilainya miliaran rupiah itu diyakini sebagai ikon pemerataan pembangunan karena lokasinya yang berada di daerah pinggiran ibu kota. “Kalau tidak dianggarkan lagi tahun ini, kapan terwujudnya pemerataan pembangunan itu. Sementara masa jabatan walikota dan wakil walikota sudah mau berakhir,” kritik Wakil Ketua II DPRD Kota Sukabumi, Achmad Fahmi.

Menurutnya ada janji yang dilontarkan pasangan Walikota Muslikh Abdussyukur dan Wakil Walikota, Mulyono terkait penyebaran keramaian. “Dalam dua kali pembahasan KUA-PPAS, kita tidak menemukan adanya indikator penyebaran keramaian,” sambungnya.Menurut Fahmi, dari ketiga mega proyek itu baru satu yang dimasukan dalam KUA-PPAS yakni proyek Terminal Tipe A Lingsel. “Kita minta, pembangunan ketiga mega proyek ini dimasukan ke KUA-PPAS. Makanya kita masih menunggu apakah pada revisi KUA-PPAS nanti dimasukan atau tidak. Walaupun memang secara kesepakatan ketiga mega proyek ini sudah disepakati,” katanya.

Meski demikian, sampai sekarang pihak DPRD Kota Sukabumi, belum menerima refisi KUA-PPAS. “Kita belum menerima kembali refisinya. Sebenarnya kami berharap agar pembahasan ini segera selesai sehingga program untuk 2013 jelas. Makanya pemkot Sukabumi harus segera menyerahkan hasil revisinya,” ujar Fahmi.(rp4)

Dana Cadangan KPU Kota Nol

2011-09-29T08:20:00.001+07:00

CITAMIANG – Sejumlah daerah di Jawa Barat yang akan menggelar pemilukada pada 2013 mendatang sudah mempersiapkan dana cadangan. Seperti Cirebon, Bandung Barat, Sumedang dan lainnya. Namun tidak demikian di Kota Sukabumi. Jangankan dana cadangan, kepastian dana untuk pemilukada Kota Sukabumi pun belum diketahui sampai sekarang. Demikian terungkap dalam kunjungan Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat, di Kantor KPU Kota Sukabumi, Jalan Otto Iskandardinata.

“Untuk dana cadangan kita masih nol. Kalau dana ini belum dipersiapkan Pemerintah Daerah, otomatis bisa menghambat bahkan bisa terancam pilkadanya tidak terlaksana sebagai mana mestinya,” beber Ketua KPU Kota Sukabumi, Anton Rachman, kemarin.Kunjungan Komisi A itu sendiri dalam rangka membahas persiapan penggabungan pemilukada Kota Sukabumi dan pemilihan Gubernur Jawa Barat yang akan dilaksanakan bersamaan.

Menurut Sekteraris Komisi A DPRD Provinsi Jawabarat, Agus Weliyanto Santoso mengatakan, kedatangannya dalam rangka membahas payung hukum untuk pemilu 2013 mendatang. “Apalagi, dengan kondisi akan disahkannya Rancangan Undang-Undang pemilihan umum,” ujar Agus usai kegiatan.Terkait dana cadangan ini, Agus menyebut untuk Pilgub Jabar disiapkan Rp 666 milyar.(rp4)

10 Raperda Kota Akan Dibahas Sampai Awal 2012

2011-09-29T07:37:00.000+07:00

CIKOLE – Sepuluh rancangan peraturan daerah (raperda) siap dibahas anggota DPRD Kota Sukabumi. Kesepuluh raperda itu sudah diserahkan ke anggota dewan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Senin (26/9) lalu.Kesepuluh Raperda tersebut diantaranya, Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III di RSUD R Syamsudin, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retrisbusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Persampahan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi tahun 2011-2013.

“Peraturan darah tersebut, disusun dalam rangka pelaksanaan UU nomor 29 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Optimalisasi penerimaan retribusi daerah serta tertib administrasi dalam pemungutannya,” ujar Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono pada Rapat Paripurna tersebut.

Sementara menurut Ketua DPRD Kota Sukabumi, Aep Saepurrahman mengatakan, pembahasan kesepuluh raperda tersebut ditargetkan selesai awal 2012 mendatang. “Sebelum pembahasan, terlebih dulu kami akan membentuk pansus. Kalau tidak ada halangan, akan dibentuk dua pansus pada Rabu (28/9) untuk membahas kesepuluh raperda itu,” ujarnya.

Namun demikian, soal kenaikan retribusi sebagaimana diajukan dalam raperda itu tentunya sangat bergantung dari hasil pembahasan. “Nanti kita dengarkan pandangan fraksi dan pansus sendiri untuk menentukan keseluruh raperda tersebut. Kalau memang nantinya dipandang akan membebani masyarakat ini akan dipertimbangkan,” pungkasnya.(rp4)

WNI: DPR Layak Tiru Anggota Parlemen Singapura

2011-09-29T06:45:00.001+07:00

Singapura (ANTARA) - Seorang residen tetap asal Indonesia di Singapura, Yanne Meidiyah Putri mengatakan, warga Singapura beruntung memiliki anggota parlemen yang senantiasa dekat dengan rakyat dan bahkan membantu menyelesaikan masalah mereka melalui sesi pertemuan anggota parlemen dengan warga masyarakat."Selayaknyalah anggota parlemen kita (DPR) mencontoh kebiasaan para MP (wakil rakyat-red.) Singapura yang sangat peduli pada rakyatnya ini. Selama ini, kalau kita punya masalah dan berurusan di Indonesia, selalunya pakai duit," kata Yanne Meidiyah Putri di Singapura, Selasa malam.

Perempuan asal Padang kelahiran tahun 1974 yang bersuamikan seorang pria Singapura ini mengatakan, warga masyarakat Singapura termasuk dirinya yang hanya berstatus "residen tetap" bisa dengan mudah berkonsultasi, meminta bantuan dan saran atas beragam masalah kehidupan yang mereka hadapi.Pada Selasa malam (27/9) itu, Yanne datang bersama puluhan warga yang hendak mengadukan masalahnya kepada anggota Parlemen dari Partai Aksi Rakyat (PAP), Prof Madya Fatimah Lateef, dalam sesi "MPs Meet the People" di sebuah ruang sekolah kompleks rumah susun Kampong Ubi Kembangan, Eunos Crecent, Singapura.

Kegiatan "Sesi Anggota Parlemen Bertemu Rakyat" yang jamak dilakukan para wakil rakyat di Singapura ini hendaknya juga menjadi kebiasaan para anggota DPR di Tanah Air karena dengan begitu rakyat merasakan manfaat mereka memiliki wakil di parlemen, kata Yanne.Yanne mengatakan, ia baru pertama kali datang ke kegiatan rutin Prof.Fatimah Lateef bertemu warga itu untuk mengadukan masalah yang dia hadapi setelah dia mendengar dari banyak orang bahwa :"Bu Fatimah ini baik karena dia itu berjiwa sosial yang tinggi dan mau turun tangan langsung membantu masyarakat"."Nah masalah saya adalah bagaimana ibu saya bisa masuk ke Singapura lagi. Masalahnya tanggal lahir ibu saya ditulis berbeda antara yang ada di KTP (kartu tanda penduduk) dan paspor. Yang salah itu KTP-nya," katanya.

Buat siapa saja

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan rutin "MPs Meet the People Session" Prof.Fatimah Lateef ini, Eric, Sekretaris PAP Cabang Geylang Serai, mengatakan, siapa saja selama mereka merupakan warga Singapura akan dilayani tanpa membedakan apakah mereka para pemilih PAP atau partai politik lain."Siapa pun bisa datang, bukan hanya para pemilih kami (konstituen). Anda harus melayani siapa saja karena memilih (partai mana saat Pemilu) itu rahasia. Jadi kita tidak tahu yang datang itu milih partai mana," katanya.

Eric mengatakan, dibantu belasan orang sukarelawan dalam setiap sesi konsultasi rakyat yang berlangsung dari pukul 20.00 hingga 22.00 dan bahkan lebih ini, pihaknya bisa menerima 80 hingga 100 orang.Mereka menyampaikan berbagai masalahnya dan meminta bantuan Fatimah Lateef untuk mencarikan jalan keluar atas persoalan mereka tersebut."Masalah bisa macam-macam, seperti rumah bocor, cekcok sesama tetangga, masalah perparkiran, sekolah anak yang jauh dari tempat tinggal atau pun masalah keuangan," katanya.

Menurut Eric, hanya ada dua masalah yang tidak bisa dicampuri maupun ditangani langsung oleh anggota parlemen seperti Fatimah Lateef, yakni kasus hukum di pengadilan dan investigasi polisi."Kami tidak bisa campuri dua masalah itu," kata pria berparas Tionghoa Singapura itu.Ditanya tentang apakah warga yang berstatus "residen tetap" di Singapura termasuk mereka yang akan dilayani, Eric mengatakan, pihaknya "akan mencoba membantu para residen tetap".Di wilayah pemilihan Prof.Fatimah Lateef yang juga berprofesi sebagai seorang dokter medik ini, terdapat 35 ribu orang pemilih, katanya.

Sementara itu, Fatimah Lateef yang ditemui di sela kesibukannya melayani puluhan warga, mengatakan, acara rutin anggota parlemen bertemu rakyat seperti Selasa malam ini hanyalah salah satu cara saja untuk berjumpa warga masyarakat.Cara lain yang dia lakukan antara lain mengunjungi rumah-rumah warga dan membuka jejaring media sosial seperti "facebook" namun dia tidak hanya sekadar bertemu tetapi berupaya menyelesaikan masalah warga, kata anggota parlemen lulusan Universitas Nasional Singapura (NUS) kelahiran tahun 1966 ini. "Banyak masalah yang berkesan yang pernah saya tangani, termasuk dua jiran yang bergadung dan saya mediasi keduanya," katanya.

Menurut Fatimah Lateef, kegiatan rutin bertemu warga masyarakat seperti yang dilakukannya setiap Selasa malam ini bukanlah "kewajiban" bagi para anggota parlemen seperti dirinya namun lebih dari 90 persen dari 87 anggota Parlemen Singapura melakukannya."Lebih dari 90 persen (dari 87 anggota parlemen) melakukan `meet the people` ini," kata anggota parlemen yang juga dokter di Rumah Sakit Umum Singapura ini.

Seluruh kegiatan rutin Selasa malamnya ini sepenuhnya dibiayai dari dana pribadi, termasuk pembelian komputer-komputer yang digunakan para sukarelawan untuk membantu proses pendataan dan pendaftaran warga."Komputer-komputer (di ruangan-red.) dibeli dengan uang sendiri," katanya.

DPD Golkar Kota Santuni Anggota

2011-09-22T22:46:00.000+07:00

CIKOLE - DPD Partai Golkar Kota Sukabumi memberikan santunan kematian kepada salah satu keluarga anggota Partai Golkar Kota Sukabumi yakni (alm) Bazar (50) Sabtu (27/8) lalu. Pemberian santunan tersebut diberikan sesuai dengan keanggotaannya di partai golkar yang memang berhak mendapatkan santunan karena mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) asuransi yang memang menjadi program partai Golkar.

“Santunan ini wajib kita berikan karena salah satu kader kami ada yang meninggal dunia dan sesuai dengan asuransi yang kita berikan pada semua anggota, mereka berhak mendapatkan santunan sebesar Rp 2 juta,” ujar Ketua DPRD Partai Golkar, Andri Hamami kepada Radar Sukabumi, kemarin.Ditambahkan Andri, santunan tersebut sebenarnya ada tiga jenis. Yang pertama meninggal dunia akibat kecelakaan mendapat santunan Rp 5 Juta. Yang kedua, cacat total akibat kecelakaan dan akan mendapat santunan Rp 5 Juta. Sedangkan yang terakhir, meninggal duniak bukan akibat kecelakaan dan berhak mendapat santunan Rp 2 Juta. “Semua anggota yang sudah memiliki KTA berhak mendapat asuransi yang sudah ditetapkan,” sambungnya.

Andri menegaskan, untuk mendapatkan asuransi tersebut mereka harus mempunyai KTA terlebih dahulu. “Kami mengajak kepada seluruh masyarakat baik itu kalangan aktifis, pemuda, PNS dan lain-lain untuk ikut berpartisifasi dalam merubah Kota Sukabumi ke arah yang lebih baik. Sementara, bagi mereka yang ingin memiliki KTA tinggal datang ke Kantor DPD Partai Golkar di Jalan Pabuaran dan mengisi formulir. Setelah itu, baru mereka berhak mendapatkan KTA,” terangnya.Sedangkan, untuk saat ini anggota yang memiliki KTA sendiri sudah mencapai 15 ribu orang. “Kita targetkan, sampai 2014 nanti minimal 44 ribu anggota yang memiliki KTA yang berikut asuransinya,” tegasnya.(rp4)

Freddy : Harus Usung Kader Internal Demokrat

2011-09-20T11:49:00.003+07:00

CIKOLE – Kemenangan pada Pemilukada 2013 adalah harga mati bagi Partai Demokrat. Apalagi dengan label pemenang pemilu 2009 maka partai berlambang Bintang Mercy ini jelas sangat diunggulkan. Namun belakangan di Kota Sukabumi disebut-sebut belum ada figur yang digadang-gadang bakal diusung PD. Suara dari kader PD pun mulai muncul, yaitu berharap PD mengusung figur dari internal partai sendiri.Hal itu dikatakan Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Partai Demokrat, Freddy.

Menurutnya, memang mutlak PD menang pada Pemilukada mendatang, tapi lebih wajib lagi PD mengandalkan figur atau kader partai sendiri untuk diusung sebagai F1. “Calon walikota Demokrat harus kader PD sendiri,” tegas Freddy.Namun dikatakan Anggota DPRD Kota Sukabumi dari PD, Freddy sampai saat ini pihak DPC PD masih menunggu Musda dan Muscab PD. “Kemungkinan PD masih menunggu musda dulu. Baru nanti setelah musda pengurus baru memutusan siapa yang akan diusung oleh PD,” ujarnya kepada Radar Sukabumi.

Helatan musda dan muscab PD sendiri rencananya akan digelar awal 2012 mendatang. Kondisi inipun nampaknya akan membuat masyarakat harus menunggu, sampai keputusan itu akan dikeluarkan.Meski demikian, Freddy mengharapkan untuk pesta demokrasi yang nanti akan dihelat di Kota Mochi ini, partainya mengusung calon dari internal untuk memenangkan pemilu kada nanti. “Ini mungkin harapan saya dan kader PD lain untuk mengusung calon dari internal partai,” sambungnya.

Kemenangan menurut Freddy memang capaian yang sangat penting bagi partai manapun. Makanya, dengan mengusung calon dari internal akan memudahkan partainya untuk terus mengawasi selama kepemimpinannya dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat terutama dalam aspek pembangunan dan lain sebagainya. “Kalau dari internal, secara kewenangan partai kita bisa mengawasi. Makanya para kader mengharapkan, partai mengusung internal daripada mengusung dari luar partai,” pungkasnya.(rp4)

Pembangunan Gedung Baru DPRD Kota Dilanjutkan

2011-09-20T11:47:00.002+07:00

CIKOLE – Anggota DPRD Kota Sukabumi makin gerah saja berkantor di gedung lama Jalan Juanda (Gedung Juanda). Apalagi dengan adanya pembangunan gedung baru di Cibeureum sejak 2009 lalu namun sudah hampir dua tahun tidak ada kelanjutan pembangunan. Makanya, untuk merealisasikan keinginan wakil rakyat menghuni gedung baru, tahun ini para anggota dewan akan menggenjot pembahasan agar kelanjutan pembangunan Gedung DPRD yang beralamat di Jalan Sarasa (Gedung Sarasa) itu terealisasi tahun depan.

Politisi senior Partai Demokrat, yang juga anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Henry Slamet mengaku kelanjutan pembangunan gedung baru itu memang menjadi salah satu perioritas proyek agar digolkan tahun depan. Alasannya, selain karena gedung lama kurang laik dan nyaman sebagai tempat berkantor anggota dewan, kelanjutan pembangunan Gedung Sarasa juga disayangkan jika tak kunjung dilanjutkan. “Soalnya sudah ada pembangunan tahap pertama, yaitu penataan lingkungan termasuk pagar gedung. Masa cuma sampai di situ. Mana bangunan utamanya?” ujar Henry, kemarin.

Sekadar mengingatkan pembangunan Gedung Sarasa ini sempat terhenti lantaran tersangkut kasus korupsi. Proyek penataan lingkungan gedung DPRD itu menyeret lima oknum ke meja hijau yang kemudian semuanya divonis bersalah oleh majelis hakim. Kini setelah dua tahun kasus itu berlalu, anggota dewan berniat melanjutkan realisasi pembangunan Gedung Sarasa. “Memang kita tidak menutup diri pembanguan tersebut ada masalah. Namun apakah karena itu pembangunan dihentikan,” sambungnya.

Di Gedung Juanda sekarang, hanya memiliki Ruang Rapat Paripurna, Ruang Komisi satu sampai tiga, Ruang tiga unsur pimpinan, Sekretaris dewan dan staf lainnya. Kondisi inilah yang memang membuat pembangunan Gedung Sarasa, menjadi skala prioritas.Jika mendapat kesepakatan semua pihak, maka kelanjutan pembangunan gedung sarasa akan dianggarkan pada APBD 2012 mendatang. “Kemungkinan memang kita akan usulkan pengalokasian kelanjutan pembangunan pada APBD murni mendatang,” pungkasnya.(rp4)

2011, Pembangunan Inprastruktur Kota Stagnan

2011-09-20T11:44:00.001+07:00

CIKOLE – Pembangunan di Kota Sukabumi dalam setahun terakhir cenderung stagnan. Hal ini karena alokasi anggaran untuk pembangunan fisik memang sangat sedikit, hanya sekitar tujuh persen dari total APBD 2011 yang dialokasikan untuk belanja modal.Minimnya pembangunan yang menggunakan dana APBD ini bisa terlihat di Kota Sukabumi sekarang. Nyaris tidak ada pembangunan fisik yang menonjol, kalaupun ada hanya perbaikan infrastruktur. Pengalokasian APBD 2011 lebih banyak untuk membiayai pegawai (Belanja Pegawai). Hampir 60 persen dana dari APBD terserap untuk menutupi gaji para pegawai.

“Untuk anggaran tahun 2011, dari hasil rapat badan anggaran memang menunjukan tingginya angka pembiayaan terhadap pegawai,” ujar Ketua DPRD Kota Sukabumi, Aep Saepurrahman kepada Radar Sukabumi, kemarin.Jumlah tersebut jelas sangat tinggi dibanding dengan belanja modal yang dialokasikan. Dengan itu, Aep menilai harus ada efesiensi anggaran yang dialokasikan untuk pegawai pada APBD 2012 mendatang. Sehingga, pengalokasian anggaran untuk belanja modal bisa ditingkatkan.

“Untuk tahun ini tidak ada pembangunan yang dilanjutkan. Memang ini diakibatkan anggaran terlalu banyak terserap untuk belanja pegawai. Makanya, di samping harus ada efesiensi anggaran, harus juga dibarengi dengan optimalisasi para pegawai yang sudah ada,” sambungnya.Optimalisasi ini harus dijalankan agar pelayanan terhadap masyarakat tidak berkurang. Apalagi dengan melihat dana yang diserap. “Ini harus menjadi perhatian. Jangan sampai, alokasi anggaran besar tapi pelayanan terhadap masyarakat kurang,” pungkasnya.(rp4)

Ajo : Politisi Lebih Cocok Pimpin Kota Sukabumi

2011-09-20T11:41:00.001+07:00

CIKOLE – Ketua DPRD Kota Sukabumi, Aep Saepurrahman memiliki pandangan berbeda soal figur yang laik dan mampu membawa perubahan lebih baik untuk Kota Sukabumi. Jika selama ini beberapa pengamat politik mengagung-agungkan kemampuan kalangan birokrat sebagai figur yang paling berkompeten memimpin Kota Sukabumi, maka menurut pria yang akrab dipanggil Ajo ini justru kalangan politisi lebih cocok ketimbang birokrat.Alasannya sederhana, birokrasi di Pemkot Sukabumi sejauh ini sudah baik sehingga tidak butuh figur berlatang belakang birokrat sebagai pemimpin, tapi politisi.

Menurutnya, Kota Sukabumi butuh lobi-lobi tingkat tinggi untuk mendatangkan anggaran yang bisa digunakan untuk pembangunan ke depan. “Itu bisa dilakukan oleh politisi,” kata Aep menanggapi pernyataan sejumlah pengamat soal kekuatan birokrat di Pemilukada mendatang.“Untuk tataran birokrasi, kita sudah mempunyai tim penyusun anggaran yang sangat bagus yang didukung dengan SKPD yang juga mumpuni. Buktinya, pemkot berhasil meraih penghargaan lakip,” ujarnya saat ditemui Radar Sukabumi, kemarin (18/9).

Dengan kemampuan penataan birokrasi saat ini, Aep mengatakan pemimpin Kota Sukabumi ke depan butuh sosok yang mempunyai jiwa visioner dan memiliki kemampuan inovasi dalam membangun Kota Sukabumi. Apalagi, dengan kondisi geografis Kota Sukabumi yang nol sumber daya alamnya. “Kita tidak mungkin hanya mengandalkan DAU dan DAK untuk menggenjot pembangunan Kota Sukabumi. Butuh inovasi dan jaringan yang kuat dengan pemeritah provinsi dan pusat. Sehingga, pembangunan yang dilakukan di Kota Sukabumi menjadi bagian dari program provinsi dan pusat. Ini yang bisa dilakukan oleh seorang politisi,” sambungnya.

Kendati demikian, Aep menegaskan pendapatnya tersebut bukan didasari karena ketakutan politisi kalah terhadap birokrasi pada Pemilukada 2013. “Ini adalah ril kebutuhan Kota Sukabumi saat ini,” terangnya.

Pengamat ekonomi dan politik, Agus Sobar berpendapat tidak penting latar belakang figur calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, birokrat ataupun politisi sama saja. Yang penting, calon pemimpin Kota Sukabumi mendatang harus memiliki tiga hal.

Pertama, memiliki integritas dimana kejujuran merupakan faktor penting untung pengembangan Kota Sukabumi. Selanjutnya, kapasitas dan yang terakhir elektabilitas. “Tinggal pemimpin kedepan memenuhi tiga komponen tersebut. Maka, apa yang menjadi harapan bisa tercapai,” terangnya.

Menurutnya, tidak mutlak seorang calon yang berlatar belakang birokrasi bisa mengembangkan Kota Sukabumi. Agus mengatakan PR terbesar yang akan dihadapi oleh pemimpin Kota Sukabumi ke depan adalah masalah peningkatan daya beli masyarakat. Sampai saat ini, perputaran ekonomi hanya terjadi di pusat kota saja.

“Butuh inovasi dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Bagaimanapun, parameter Indeks Pembangunan Masyarakat dilihat dari tiga faktor. Yakni, pendidikan, kesehatan dan daya beli,” pungkasnya.(rp4)

Bupati Sukabumi Mendapat Beasiswa Kuliah di Harvard University

2011-09-13T11:52:00.001+07:00

Jakarta (Republika.co.id) -- Sejumlah bupati dan wali kota akan menjalani pendidikan singkat di "Harvard Kennedy School of Government", Universitas Harvard, Amerika Serikat, selama sekitar tiga minggu.Kepala daerah yang terpilih untuk mengikuti pendidikan tersebut yakni Bupati Sukabumi, Serdang Bedagai, Samosir, Agam, Bengkalis, Solok Selatan, Gresik, Malang, Kutai Kartanegara, Sumbawa Barat, Luwu Utara, Mamuju, Poso, Banyuwangi, dan Lampung Selatan. Kemudian, Wali Kota Kediri, Banjar Baru, Denpasar, dan Ternate.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, di Jakarta, Senin menjelaskan, bupati dan wali kota yang akan menjalani pendidikan tersebut berjumlah 19 orang dan mereka akan didampingi kepala bappeda masing-masing.Dengan demikian sebanyak 38 orang akan diberangkatkan ke Amerika Serikat, bersama dengan dua orang pendamping dari Kementerian Dalam Negeri, kata Reydonnyzar.

Ia mengatakan 19 kepala daerah ini terpilih menjalani pendidikan singkat di Harvard, karena prestasi mereka selama menjalani orientasi kepemimpinan yang dilaksanakan Badan Diklat Kemdagri."Dalam orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah, dipilih alumni yang terbaik. Mereka mendapat kesempatan untuk menambah pengalaman, pemahaman, dan wawasan di sana," katanya.

Pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah dan kepala bappeda di Harvard ini diperoleh atas kerja sama antara Rajawali Foundation dengan Harvard Kennedy School of Government, dan Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Reydonnyzar, biaya pendidikan dan akomodasi selama pendidikan tersebut ditanggung oleh Rajawali Foundation dan Harvard Kennedy School of Government. Sedangkan uang saku bagi kepala daerah dibebankan pada APBD masing masing daerah.

Makna Logo HUT RI : Yang Merdeka Hanya SBY

2011-08-17T22:10:00.004+07:00

Seiring dengan umur pemerintahan SBY yang menginjak di usia yang ke tujuh tahun, setiap logo peringatan HUT Kemerdekaan, bendera merah putih selalu ditambah, sesuai dengan usia pemerintahan SBY.

Pejabat Banyak Mangkir Paripurna LPPA 2010

2011-08-13T10:50:00.000+07:00

Palabuhanratu - Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (LPPA) 2010, di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi kemarin, sedikit corengcang. Ini ketika banyak pejabat pemerintahan tak hadir dalam rapat tersebut. Parahnya, sejumlah anggota dewan tertangkap kamera terlelap tidur saat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Jalan Jajaway Palabuhanratu.Dari catatan Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Sukabumi, lebih dari 25 persen pejabat eksekutif tidak menghadiri agenda penting itu.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi sedikit menyesalkan mangkirnya sejumlah pejabat. Sebab, paripurna LPPA 2010 itu adalah sebagai penetapan pembahasan keuangan yang telah dilakukan bersama-sama. Disinggung soal banyak anggotanya yang tertidur, Badri memaklumi. Sebab, mereka dianggap terlalu kelelahan pasca rapat pembahasan LPPA 2010. ”Kalau melihat ketentuan memang tidur di Paripurna itu tidak boleh. Tapi saya maklumi karena mungkin mereka sudah kecapean setelah pembahasan. Atau eksekutif sudah menjalankan ibadah di tengah malam,” kata Badri saat dihubungi Radar Sukabumi.Ia juga mengaku, pimpinan DPRD akan mengimbau anggotanya yang terlihat malas, atau mengantuk pada rapat paripurna. “Bukan hanya yang tidur di paripurna, kami juga akan memberikan teguran kepada anggota dewan yang sering mangkir kerja. Maksudnya jarang hadir di rapat dewan,” bebernya.

Badri menganggap, rapat paripurna adalah salah satu agenda penting yang harus didengarkan semua pihak. Makanya, pada rapat itu hasil keputusan pembahasan sebelumnya itu dibacakan secara keseluruhan. “Kalau dibacakan, berarti semua peserta rapat harus menyimak,” pintanya.(ryl)

Soal Mobdin Dipake Mudik, Dewan Beda Pendapat

2011-08-13T10:45:00.002+07:00

Palabuhanratu – Larangan penggunaan mobil dinas (mobdin) yang dilontarkan Wakil Bupati Sukabumi, Akhmad Jajuli ditanggapi berbeda oleh pimpinan DPRD kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi dan Asep Wahyu Nirwana Boestomi. Mereka menganggap, larangan dari orang kedua di daerah ini terlalu baku.Sekedar diketahui, Jajuli sebelumnya mematok mobil dinas untuk kepentingan kedinasan, dan melarang dipakai mudik lebaran.

Sementara Badri Suhendi menganggap larangan itu terlalu baku. Ia menganggap, eselon tiga ke bawahrata-rata tidak memiliki mobil sendiri. Jadi, Badri menganggap jika mobil dinas itu digunakan untuk kepentingan pulang kampung (mudik) itu wajar.“Mudik itukan tidak setiap hari, lagian hanya satu tahun satu kali. wajarlah hadiah kinerja pada lebaran,s elama setahun penuh,” kata Badri. Meski dalam aturan memang tidak boleh lanjut politisi partai berlambang bintang merci itu. penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi satu tahun sekali itu dianggap lumrah.

Di tempat berbeda, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Asep WNB menganggap penggunaan mobil dinas untuk kepentingan mudik itu sah-sah saja. Bahkan ia berharap, kepala daerah bisa mengerti soal kebutuhan pegawainya dalam menghadapi lebaran yang diagendakan hanya satu tahun satu kali. “Pernyataan wabup kan pernyataan aturan. Tapi kenyataannya pegawai yang memiliki mobil dinas sulit menghindari pemakaian mobilnya di saat memang dibutuhkan,” sebutnya.(ryl)

DPRD Kota Siapkan Staf Ahli Fraksi

2011-08-11T12:46:00.002+07:00

Cikole – Untuk membantu kelancaran tugas-tugas setiap fraksi di DPRD Kota Sukabumi, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Aep Saepurrahman, meminta kepada enam fraksi di DPRD Kota Sukabumi segera mengajukan calon staf ahli masing-masing. Penarikan tenaga ahli sendiri memang sudah ada dalam aturannya.Aep mengungkapkan, memang seharusnya awal Agustus ini para fraksi harus sudah mengajukan tenaga ahli ke Sekretariat DPRD Kota Sukabumi. “Untuk mekanisme perekrutan tenaga ahli diajukan oleh setiap fraksi yang ada di DPRD Kota Sukabumi. Setelah ada pengajuan, baru nanti di SK kan oleh DPRD Kota Sukabumi,” ujarnya.

Sementara itu, untuk tugas tenaga ahli sendiri nantinya diserahkan langsung sepenuhnya kepada fraksi. Mereka mau menugaskan apa itu menjadi kewenangan setiap fraksi. “Nanti, para fraksi mengajukan kepada pimpinan baru kita SK-kan,” terangnya.Untuk persayaratan sendiri, Aep mengungkapkan ini sesuai dengan tatib yang diatur oleh dewan. Seperti, mereka harus mempunyai latar belakang pendidikan minimal S1 dan memiliki pengalaman kerja selama lima tahun. “Untuk S2, harus mempunyai pengalaman kerja tiga tahun sementara S3 tanpa pengalaman,”lanjutnya.Sedangkan, untuk jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan sendiri sesuai dengan jumlah fraksi yang ada di DPRD Kota Sukabumi dan masa kerjanya sesuai anggaran yang berjalan yakni satu tahun. “Untuk kewenangan anggaran yang menggaji mereka, itu dialokasikan dari APBD Kota Sukabumi,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Walikota DPRD Kota Sukabumi, Mulyono mengungkapkan kehadirap tenaga ahli sendiri akan memberikan kelancaran dalam tugas-tugas fraksi. “Untuk peran eksekutif sendiri memang hanya bisa mempasilitasi kehadiran tenaga ahli sendiri. Dan itu memang kewenangan yang dimiliki Pemkot Sukabumi,” jelasnya.(rp4)

Ingrid : CSR Untuk Penanganan Fakir Miskin Masih Minim

2011-08-10T10:58:00.001+07:00

Cikole - Srikandi Demokrat DPR RI Ingrid Kansil menyesalkan banyak perusahaan khususnya pabrik-pabrik garmen dan elekronik yang ada di Sukabumi tidak menyalurkan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR). Padahal dalam UU Penanganan Fakir Miskin jelas diatur kewajiban setiap perusahaan, BUMN dan instansi terkait lainnya untuk memberikan CSR sebesar-besarnya untuk penanggulangan fakir miskin. “Dulu kita masih memahami alasan mereka tidak menyalurkan CSR lantaran tidak ada regulasi yang jelas. Tapi setelah diketuk palu UU Fakir Miskin ini maka tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak menyerahkan CSR-nya pada masyarakat,” tegas Ingrid kepada Radar Sukabumi usai silaturahmi sekaligus pengajian di Masjid Tijanul Anwar Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, kemarin.

Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua PKK Kota Sukabumi Isye Muslikh dan sejumlah pejabat dan unsur muspida tersebut diisi dengan siraman rohani oleh Ustadz Jaka Tingkir dan pemberian sumbangan untuk Yayasan Budi Nurani sebesar Rp 30 juta, sumbangan untuk Masjid Aridhoiah Sukabumi Rp 10 juta, santunan anak yatim dan pemberian Alqur’an kepada sejumlah DKM Kota Sukabumi.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) ini juga mengingatkan pemerintah setempat untuk serius melaksanakan UU Penanganan Fakir Miskin di lapangan agar penanganan fakir miskin bernasib sama seperti UU Sistem Jaminan Sosial Negara. “Agar hal demikian tidak terjadi lagi, maka kami dari Komisi VIII DPR akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang Penanganan Fakir Miskin ini di seluruh daerah di Indonesia. Terutama sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan pemerintah pusat dengan daerah, terkait implementasinya,”katanya yang juga menjelaskan saat Komisi VIII DPR melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara, ternyata, pemerintah daerah setempat belum tahu tentang disahkannya UU Fakir Miskin ini. Bahkan, pemda setempat juga tidak mengetahui ada 19 kementerian terkait yang memiliki dana sosial untuk penganangan fakir miskin. Padahal lanjut perempuan yang juga istri Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan ini, dana yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan yang kemudian dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial selaku leading sector seluruh kementrian cukup besar, yakni mencapai Rp 82 triliun.

Belum lagi, ada dana tambahan yang berasal dan dana hibah, dana yang disisihkan dari perseroan (CSR), zakat, infaq, shadaqoh dan dana yang tidak mengikat lainnya. “Tentunya, dana yang besar ini harus benar-benar diimplementasikan secara serius oleh pemerintah. Di sinilah kami di DPR mengajak semua pihak untuk mengawasi pelaksanaan dari legislasi yang akan segera dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau belum ada action yang baik, DPR akan siap untuk mengingatkannya,”tegasnya lagi.

Saat ditanya bentuk pengawasan seperti apakah yang akan dilakukan DPR khususnya Komisi VIII? Inggrid mengatakan pihaknya akan mengecek data base dan seberapa banyak masyarakat yang telah menerima manfaat dari penanggulangan fakir miskin setiap tahunnya. “Ini penting dilakukan untuk mengukur seberapa jauh program ini bisa berjalan dengan baik,”ujarnya yang juga mengatakan bahwa dalam undang-undang sudah diputuskan kalau pelaksana adalah 19 kementerian yang diketuai oleh Menteri Sosial.(sri)

Kelas Bisnis DPD PKS Kabupaten Sukabumi Mewisuda 30 Mahasiswa

2011-08-09T17:35:00.002+07:00

Sukabumi – Luar biasa! Itulah yang diucapkan Bupati Sukabumi, Sukmawijaya usai menghadiri acara wisuda Kelas Bisnis yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sukabumi, kemarin. Bupati menambahkan kelas bisnis merupakan terobosan baru bagi mereka yang ingin maju dalam dunia kewirausahaan. “Apalagi saya melihat pemberi materi dalam kelas bisnis ini adalah para pengusaha sukses. Artinya pengalaman mereka dalam memberi wawasan keilmuan di bidang wirausaha sangat mumpuni,”akunya kepada Radar Sukabumi sembari menyeru agar masyarakat umum yang ingin menambah wawasan di bidang bisnis dapat mengikuti pelatihan kelas bisnis DPD PKS Kabupaten Sukabumi.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Wisuda Kelas Bisnis, Usep Warsono mengatakan, jumlah mahasiswa yang diwisuda sebanyak 30 orang. “Mereka terdiri dari 25 wisudawan dan lima wisudawati,”sebutnya. Pada acara wisuda tersebut dihadiri tokoh-tokoh pengusaha dan profesional di Kabupaten Sukabumi.

Selain bupati, mereka di antaranya adalah Ketua Bidang Perekonomian Masyarakat DPW PKS Jawa Barat, Abdul Hadi, lalu Ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi, Totong Suparman, pemilik Meubel Rumah Q-Ta yang juga pengusaha gaek, H Mukhlis Yusuf, Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Adzkia Kabupaten Sukanbumi, Priyo Indrianto, Direktur Al Himmah, DR Asep Burhanudin, dan lain sebagainya.Mereka juga terlibat menjadi pemateri di kelas bisnis tersebut.

Usep menambahkan, ke-30 mahasiswa yang diwisuda adalah angkatan I dan II. Mereka rata-rata pemilik usaha kecil menengah, seperti UKM cor logam, makanan dan minuman ringan, mainan, dan lain sebagainya. “Kelas bisnis ini dibagi dua, yakni Abdurrahman Bin Auf dan Utsman Bin Affan. Ketika belajar, setiap mahasiswa dibekali wawasan strategi pengembangan usaha, perluasan jaringan pemasaran, cara-cara memajukan produk, memanajemen atau mengelola keuangan yang baik, dan masih banyak lagi,”tutur pria yang juga menjabat Ketua Bidang Usaha dan Perekonomian Masyarakat DPD PKS Kabupaten Sukabumi ini.

Ia berharap out put dari kelas bisnis tersebut diharapkan para wisudawan yang telah memperoleh sertifikat kelulusan dapat mengaplikasikan ilmu yang diberikan, sehingga berdaya hasil yang lebih baik dalam memajukan usahanya.”Ke depan kurang lebih dua bulan lagi, kami juga membuka pendaftaran mahasiswa baru. Dan ini terbuka untuk umum. Untuk semua kalangan. Untuk siapa saja yang ingin berkembang dan maju dalam dunia kewirausahaan,”ajak pria ramah ini. (dit)

Yance "Restui" Andri Jadi Calon Walikota

2011-08-09T17:20:00.003+07:00

Sukabumi – Peluang Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami menjadi calon Walikota Sukabumi periode 2013-2018 terbuka lebar. Itu setelah Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Irianto MS Syaifudin mengharapkan Andri tampil di pilkada nanti. Alibi Yance, sapaan akrab Irianto MS Syaifudin yakni kader Golkar sebagai partai besar pasti mengusung kadernya sendiri.”Harapan saya Pak Andri bisa tampil menjadi calon walikota, bukan menjadi F 2 atau calon wakil walikota, meski bisa jadi nanti hasil survey muncul nama lain dari internal kader Golkar,” ujar Yance kepada Radar, usai acara Safari Ramadan 1432 H DPD Partai Golkar Jawa Barat di Kantor DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, sore kemarin.

Hadir pada Safari Ramadan ini Walikota Musklih Abdussyukur, Anggota DPR RI Dewi Asmara, Kadishub Andri Setiawan, Dirut PDAM Tirta Wibawa Helmi Soetikno, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, Marwan Hamami, sejumlah sesepuh, fungsionaris, simpatisan Partai Golkar Sukabumi.

Menurut Yance, Andri harus mempersiapkan diri dengan kerja keras dan terorganisir dari pribadi Andri . Ini sangat penting untuk mengukur sejauhmana kapabilitas yang dimiliki Andri. “Ya dari sekarang siapapun nanti calon yang akan diusung Golkar harus lebih memantapkan konsolidasi, kordinasi dan lebih rajin turun ke masyarakat,” terangnya.Sedangkan mengenai calon pendamping walikota yang layak, Yance berharap berasal dari kalangan birokrat yang mempunyai kredibilatas kuat di masyarakat.”Tapi dari kalangan lain pun bisa saja berpeluang, yang penting bisa sinergis dan kehadirannya dan masyarakat menerimanya,” katanya.

Menanggapi hal itu, Andri secara diplomatis menyatakan siap dengan permintaan bosnya itu. Namun, kesiapannya dicalonkan menjadi F1, itu harus atas kehendak mayoritas pengurus partai yang masih menunggu hasil dari survey.Saat ini, Andri lebih fokus membenahi partai dan akan tetap berusaha terbuka bagi siapapun calon yang siap mencalonkan diri dari Golkar.”Kita terbuka bagi siapa saja. Asalkan, mempunyai kriteria yang ditetapkan partai,”pungkasnya.(wan)

Muraz : Saya Adalah Seorang Muslim Penganut Ahlussunnah Wal Jamaah

2011-08-08T13:08:00.004+07:00

[Politisi Sukabumi] : Pengakuan tulus yang harus diapresiasi baik oleh seluruh ummat Islam di Kota Sukabumi... Inilah Pengakuan H. Muhammad Muraz (Sekda Kota Sukabumi) yang selama ini sering dianggap sebagai penganut dan pimpinan Ahmadiyyah)

Sebelum menetapkan seseorang masuk kategori muslim atau bukan, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan definisi maksimal dan minimal tentang ISLAM. Yaitu definisi Islam yang disepakati oleh segenap golongan umat Islam disegala zaman. Dalam hal ini sangat penting diperhatikan adakah dari Kitabullah/Sunnah Rasulullah Muhammad Saw ditetapkan Definisi Islam itu, kalau ada, apakah dibenarkan atau tidak, menetapkan definisi Islam yang lain baik yg berasal dari ulama atau dari golongan Islam tertentu pada zaman tertentu.

Untuk Definisi Maksimal, Dalam hadits arbain diriwayatkan (disingkat oleh penulis ); Malaikat Jibril dalam bentuk manusia datang kepada Nabi Muhammad Saw dan bertanya : ” Hai Muhammad , beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah Saw bersabda ; Islam, ialah hendaknya bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan beribadah Haji di Baitullah jika engkau mampu menempuh dijalannya. Lelaki itu berkata Engkau benar. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang Iman. Nabi Saw menjawab ,Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya,hari Akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk.”

Untuk Definisi minimal, Dalam shahih Bukhari,Kitabul Shalat,Bab Fadhlistiqbaalil Qiblah disebutkan ; Barang siapa shalat seperti Shalat kita, berkiblat pada kiblat kita, dan memakan sembelihan kita, maka ia adalah orang Muslim yang mempunyai jaminan dari Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengecoh Allah dalam hal jaminan-Nya.”

Keyakinan saya adalah ; Definisi Islam yang harus diterima dan patut diamalkan hanyalah definisi yang berasal dari Rasulullah Muhammad Saw seperti diuraikan diatas. Dan terbukti telah diterapkan pada zaman Nabi Saw dan zaman khulafa Rasyidin.

Apabila seseorang sudah melaksanakan sesuai Definisi Islam yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw; maka menurut Saya tidak ada satu orang/golonganpun yang diberi hak/otoritas untuk menyatakan orang tersebut adalah Murtad, Kafir, Non Muslim dan sebutan lain yang tidak mengakui ke Islaman orang tersebut. Kalaupun ada penafsiran dan atau persepsi yang berbeda maka putusannya adalah merupakan hak prerogatif Allah Swt pada hari Pembalasan di Hari Kiamat kelak.

Demi Allah Saya ( H.Mohamad Muraz ) mempunyai Akidah sebagai berikut :

1. Saya meyakini ; Tiada tuhan selain Allah Swt dan Muhammad Saw adalah Rasulullah. Tidak ada dan tidak akan pernah ada syahadat lain kecuali Asyhadu Anlaailaaha illallahu wa asyhadu Anna Muhammadan Rosuulullahi. Muhammad Saw adalah Khaataman Nabiyyiin dan hadits “ Laa nabiyya ba’diy “ adalah hadits shahih. Agama saya adalah Islam dan tidak akan ada Agama lain yang diturunkan oleh Allah Swt sampai dunia ini Kiamat ( innad dinna indallahil islam). Kitab Suci Saya adalah Al Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Saya yakini sepenuh hati bahwa Al Qur’an itu satu titikpun tidak akan berubah dan tidak ada ayat/huruf yang dimansukhkan, serta akan terus berlaku sampai dengan dunia tidak ada karena kiamat.

2. Saya dawam melaksanakan shalat pardu yang lima waktu dan berupaya melaksanakan shalat-shalat sunnah dengan berkiblat ke Ka’bah, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah melalui buku-buku pelajaran shalat maupun yang diajarkan para ulama Islam.

3. Saya berupaya membayar Zakat, infaq dan sodaqoh baik melalui BAZ maupun langsung kepada orang –orang yang saya anggap berhak menerimanya.

4. Saya berpuasa di bulan Ramadhan yang waktunya mengikuti ketetapan dari Pemerintah melalui pengumuman yang disampaikan oleh Menteri Agama RI.

5. Alhamdulillah Saya telah beribadah haji ke Baitullah pada tahun 1998 bahkan menjadi Ketua Rombongan (Karom). Melaksanakan Umrah ketika ada rizki.

6. Saya mengimani seyakin-yakinnya rukun iman yang enam, dan tidak memakan makanan yang diharamkan, serta berupaya berprilaku yang Islami berdasarkan hadits dan sunnah, sesuai kemampuan.

Seandainya upaya-upaya saya untuk berusaha mentaati Allah Swt, mentaati Nabi Muhammad Saw, mencintai Islam dan berupaya mentaati para pemimpin melalui akidah yang saya uraikan diatas dianggap sesat dan telah keluar dari Islam. Maka tidak ada kata lain selain berserah diri keharibaan Allah Swt. Karena hanya Allah lah yang Maha Tahu, Maha Kuasa,Maha Adil, Maha Suci,Maha penyayang dan Maha-Maha yang lain, sesuai dengan Asmaul Husna.

Lalu akan disebut apakah Ketika ada orang non Muslim karena ingin menikah dengan wanita Muslim lalu dia bersyahadat, tetapi setelah menikah, 4 rukun Islam yang lainnya diabaikan.?? Bagaimana pula dengan orang yang sejak lahir berasal dari keluarga Muslim dan di KTPnya disebut ber Agama Islam. tetapi kemudian rukun Islam kesatupun jarang diucapkan karena tidak dawam ber-Shalat, tidak bersedia berzakat, dan lebih banyak makan dan minum minuman keras di bulan Ramadhan, melihat Al Qur’an pun tidak mampu membacanya. Bahkan perilaku kesehariannyapun tidak menunjukkan perilaku yang Islami.

Harapan saya tulisan sederhana ini dapat menjadi renungan bagi kita semua. Wallahu muwafiq ilaa aqwamit thoriq, wasalamu alaikum wr wb. (Ditulis oleh H. Mohamad Muraz, SH. MM. Sumber : Radar Sukabumi).

Gubernur Minta Bupati Teliti Soal Penentuan Sekda

2011-07-04T20:24:00.000+07:00

Sukabumi – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menegaskan soal penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi mutlak ada di tangan Bupati Sukabumi. Meski rekomendasi datang dari Kementerian dalam negeri namun soal siapa yang dianggap paling laik, itu ditentukan Bupati Sukmawijaya.

Demikian disampaikan Heryawan usai menghadiri Isra Mi’raj di Pondok Pesantren Masyad Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, Sabtu (2/7) malam lalu. Ia menegaskan, jika surat rekomendasi dari Mendagri untuk menentukan calon Sekda Kabupaten Sukabumi, itu sudah turun ke Provinsi Jawa Barat sekitar dua pekan silam.

“Posisi Sekda merupakan jabatan yang strategis dan merupakan karier tertinggi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Idealnya, seorang Sekda harus mempunyai sinergitas kerja dalam mendapatkan kepercayaan Bupati,” tegas Gubernur kelahiran Sukabumi ini.

Sekadar mengingatkan tiga pejabat yang sebelumnya diajukan Bupati ke Kemendagri sebagai calon sekda antara lain Adjo Sardjono (Kepala BKD), Zaenal Mutaqin (Kepala Dinas Pendidikan) dan Dodi Achyadi Somantri (Kepala Bappeda). Ketiga pejabat ini dianggap figur paling laik menduduki jabatan yang ditinggalkan Deden Achadiyat ini.

Ditambahkan Heryawan, sekda wajib menjaga amanah dan kepercayaan Bupati serta harus bisa berfikir progresif dan sinergis untuk membantu Bupati membangun Kabupaten Sukabumi yang merupakan wilayah terluas se-Jawa dan Bali ini. “Salah satu kunci sukses terlaksananya program Bupati dan Wakil Bupati adalah sejauh mana sekda bisa menjadi jembatan pelaksana program itu,” imbuhnya.

Gubernur yakin Bupati tidak akan salah dalam memutuskan atau menunjuk salah satu dari tiga calon sekda yang telah diajukan. “Harus ada ketegasan dan pertimbangan yang matang dari Bupati, karena jika kapasitas setiap calon tidak diteliti secara dalam, dikhawatirkan berakibat pada efektifitas kerja sebagai Sekda,” pungkasnya.(rp8)

Polisi Masih Dalami Kasus Ijazah Palsu HH

2011-07-04T20:20:00.000+07:00

Kapolres: Belum Ada Penetapan Tersangka

Sukabumi -- Meski sudah memeriksa hampir semua pihak yang terkait atau mengetahui dugaan ijazah palsu yang melibatkan anggota DPRD Kota Sukabumi, HH, namun sampai kemarin penyidik Polres Sukabumi Kota belum menetapkan tersangka. Kapolres Sukabumi, AKBP Anwar mengaku pihaknya masih melakukan pendalaman dalam kasus ini.

“Belum ada tersangka yang kita tetapkan. Kami masih mendalami hasil-hasil pemeriksaan untuk mengetahui seperti apa pelanggaran pidana yang terjadi,” ujar Anwar kepada Radar Sukabumi kemarin.

Makanya, Anwar belum bersedia menjelaskan lebih jauh soal pasal yang bakal disangkakan dalam kasus yang bermula dari laporan salah seorang warga, Sofiyudin ini. “Nanti saja kalau sudah ada ditetapkan tersangkanya,” ucapnya singkat.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada pekan lalu penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota sudah memeriksa dua anggota DPRD Kota Sukabumi dari Partai Demokrat. Salah satu di antaranya adalah terlapor sendiri, HH. Sementara seorang anggota dewan yakni Henry Slamet juga dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini. Itu karena Henry yang saat pendaftaran calon anggota legislatif Pemilu 2009, merupakan sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi.

Dalam pemeriksaan HH, penyidik menyodorkan 29 pertanyaan seputar proses pemalsuan fotocopy ijazah. Yaitu fotocopy ijazah dari Asep Supriadi. Sementara keterangan Henry Slamet seputar proses verifikasi berkas caleg di DPC Demokrat sebelum berkas-berkas caleg disetor ke KPU Kota Sukabumi.

Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, Pengacara HH, Youngki Fernando jauh-jauh hari sudah menegaskan kalau kliennya tidak melakukan pemalsuan ijazah. “Klien kami hanya mem-fotocopy ulang fotocopy ijazah Asep. Jadi bukan ijazahnya yang dipalsukan,” tegas Youngky.

Makanya, jika dalam kasus ini penyidik akan menggunakan pasal Pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan ijazah dan UU nomor 10/2008 pasal 26 tentang pemilu, seperti yang dilaporkan Sofiyudin, dianggap tidak cocok dengan perbuatan kliennya. “Perbuatan klien kami tidak memenuhi unsur pasal-pasal pemalsuan ijazah itu,” katanya.(dyl)

MK Kabulkan Permohonan 14 Parpol Kecil

2011-07-04T20:11:00.000+07:00

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan 14 partai politik (Parpol) kecil untuk tidak melakukan proses verifikasi untuk menjadi peserta Pemilhan Umum (Pemilu) 2014.

"Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa `Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)`, Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua Majelis Hakim MK Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Senin.

Menurut Mahkamah, kedudukan sebagai badan hukum yang telah dimiliki oleh partai politik haruslah mendapatkan perlindungan konstitusional.

"Perlindungan yang telah diberikan oleh UU 2/2008 dan UU 10/2008 terhadap status badan hukum partai politik telah dihilangkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011," kata Hakim Konstitusi M Alim, saat membacakan pertimbangan mahkamah.

MK juga menyatakan bahwa partai politik dalam sistem UUD 1945 mempunyai fungsi yang sangat penting karena UUD 1945 secara eksplisit memberikan hak konstitusional kepada partai politik.

Mahkamah juga menyatakan bahwa partai politik yang gagal untuk mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan tidak serta merta kehilangan statusnya sebagai badan hukum dan tetap mempunyai hak konstitusional untuk ikut dalam pemilihan umum berikutnya.

"Apabila suatu partai politik tidak mengikuti pemilihan umum berikutnya, tidak menjadikan partai politik tersebut kehilangan statusnya sebagai badan hukum dan partai politik," kata M Alim.

MK juga menyatakan perlu adanya jaminan kelangsungan eksistensi partai politik yang berbadan hukum yang gagal menempatkan wakilnya dalam lembaga perwakilan dalam suatu masa pemilihan umum dan akan terhindar adanya musim pendirian partai politik pada setiap menjelang pelaksanaan Pemilu.

Dalam pemberitaan sebelumnya, 14 Parpol kecil mengajukan uji materi UU Partai Politik yang telah mencederai demokrasi khususnya yang menyangkut verifikasi ulang Parpol peserta Pemilu 2014.

Ke-14 Parpol tersebut adalah Partai Persatuan Daerah, Partai Bulan Bintang, Partai Damai Sejahtera, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Patriot, Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK).

Partai Pelopor, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Merdeka dan Partai Indonesia Sejahtera.

Sejumlah Parpol yang tak lolos ambang batas parlemen (parliementary threshold) itu meminta MK mencabut UU Parpol teranyar yang baru disahkan pada 16 Desember 2010 itu, karena dinilai mempersulit dan bahkan bisa meniadakan Parpol baru atau Parpol kecil untuk mengikuti Pemilu 2014 mendatang.

PKS Kasih "Lampu Hijau" Anjak Jadi Calon Ketua KNPI

2011-06-15T17:31:00.000+07:00

Sukabumi -- Bendahara DPD PKS Kabupaten Sukabumi, Yusuf Maulana mengatakan, PKS telah memberi lampu hijau terkait rencana pencalonan putra Bupati Sukabumi Sukmawijaya yakni Anjak Priatama Sukma untuk maju di bursa pencalonan Ketua DPD KNPI Kabupaten Sukabumi periode 2011-2013 mendatang.

Pria yang akrab disapa Aka ini menegaskan, PKS akan memberi restu atau bila perlu memberikan dukungan penuh terhadap pencalonan Anjak selama niat pencalonannya tidak didasari kepentingan sesaat dan memiliki itikad lurus untuk membangun potensi pemuda.

“PKS sudah cukup lama mengetahui rencana pencalonan saudara Anjak, dan Anjak pun pernah berkomunikasi terhadap rencana pencalonannya, hanya secara formal kelembagaan partai, restu serta dukungan belum dipublikasikan, ” ujar Aka saat dihubungi Radar, kemarin.

Aka mengakui, rencana pencalonan Anjak, itu sudah cukup lama diketahui oleh sejumlah Fungsionaris DPD PKS Kabupaten Sukabumi. Meski secara kelembagaan partai belum resmi merestui, akan tetapi Aka menilai sosok Anjak memang layak untuk diberi kesempatan meminpin induknya organisasi pemuda tersebut. Sebab menurutnya Anjak memiliki mental visioner dengan pengalaman organisasi serta ditunjang oleh pendidikan yang dimilikinya.

“Terlepas Anjak putranya bupati, saya sendiri menilai Anjak memiliki potensi untuk memajukan pemuda di Kabupaten Sukabumi dan Insya Allah PKS siap memberi restu termasuk mendukung penuh atas pencalonannya nanti,”tegasnya.

Secara terpisah, Pengurus Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi dan Komisariat Palabuhanratu, mendukung pencalonan Ketua Umum HMI Cabang Sukabumi, Angga Prawira Sukmawinata untuk menjadi kandidat calon Ketua DPD KNPI Kabupaten Sukabumi.

Sejumlah kader HMI dikabarkan tengah bergilirya melakukan konsolidasi di intern organisasi HMI termasuk dukungan dari OKP (organisasi kepemudaan) lainnya.”Kami optimis Angga merupakan tokoh pemuda dan mahasiswa yang bisa membawa perubahan lebih baik. Kami tahu sendiri, beliau kaum muda intelektual yang mempunyai kredibilitas dan integritas tinggi, baik di HMI maupun sebelumnya di Himpunan Mahasiswa Asli Sukabumi (Himasi),” imbuh Wahid salah seorang Pengurus HMI Cabang Sukabumi.(wan)

Ucok : Hukuman Gantung Bagi Anggota Dewan Pemain DAK

2011-06-15T17:28:00.000+07:00

Palabuhanratu -- Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi mendukung tindakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak mengusut tuntas dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diduga melibatkan oknum anggota Dewan.

“Saya tidak mau kejari tebang pilih. Siapapun yang terlibat penyelewengan DAK harus diusut tuntas,” kata Ketua DPC Demokrat Kabupaten Sukabumi, Ucok Haris Maulana Yusuf dihadapan semua anggota Fraksi Demokrat di Loby Hotel Karang Sari, kemarin malam.

Ia mengaku yakin, bahwa anggota dewan dari Fraksi Demokrat tidak ada yang terlibat dalam kasus dugaan penyelewengan DAK. “Kalau ada anggota dewan dari Fraksi Demokrat terlibat, saya mengajukan bukan hanya dihukum. Tapi, bila perlu digantung saja,” beber mantan Wakil Bupati Sukabumi itu.

Ia juga tidak menginginkan, ada anggota dewan yang mengklain berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya ikut terlibat dalam kasus korupsi seperti penyelewengan DAK. “Saya tidak akan memelihara kader yang akan merusak citra demokrat. Bila ada kami akan langsung mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW),” jelasnya dengan lantang, dan meminta persetujuan dari anggota Frasi Demokrat.

Pernyataan Ketua DPC itu juga ditanggapi senada oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi. Menurutnya, ia sangat menyetujuan dengan apa yang dilontarkan Ucok, Dan ia juga berharap, proses hukum yang memeriksa kasus dugaan penyelewengan DAK itu dituntaskan. Bahkan ia juga mengaku, jika dirinya terlibat siap diberikan sangksi apapun. “Kita lihat saja proses hukum. kalau memang ada anggota dewan kita serahkan kepada proses hukum yang berlaku,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD), Daden Yusuf, meski tidak terlalu banyak bicara, Dadenjuga menyepakati statement yang dilontarkan Ketua DPC. “Saya sangat setuju, memang kasus korupsi itu harus diusut tuntas,” singkatnya.(ryl)

RS Tanpa Kelas Bukan Komunis-Sosialis

2011-06-15T17:24:00.000+07:00

Megawati Resmikan RS Pelita Rakyat di Kecamatan Lembursitu

Sukabumi - Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyesalkan terhadap campur tangan pihak Badan Intelejen Negara (BIN) dalam proses pemberian ijin pendirian rumah sakit (RS) tanpa kelas di Provinsi Banten beberapa waktu lalu. Sebab, BIN tak memiliki hubungan sama sekali dengan urusan kesehatan. “Ini aneh hanya gara-gara nama rumah sakit yang akan dibangun di daerah Banten namanya rumah sakit tanpa kelas yang dianggap berbau komunis sosialis. BIN yang tugasnya melindungi keamanan negara malah melarang izin pendirian,” kata Megawati saat meresmikan RS Tanpa Kelas Pelita Rakyat di Kelurahan/Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, yang dihadiri sejumlah petinggi DPP PDIP, Dirjen Kementerian Kesehatan RI, Ketua DPW Jabar, Rudi Harsa Tanaya, Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono dan tamu undangan lainnya, kemarin.

Dengan gaya pidatonya, Megawati menegaskan pendirian rumah sakit tanpa kelas yang bermaksud memberikan pelayanan bagi masyarakat miskin di Banten ini merupakan program yang digalakan PDIP. Di rumah sakit tersebut tidak ada pembagian kelas, seperti kelas I, II, III, VIP maupun VVIP, seperti di rumah sakit pada umumnya.

Meski pembangunannya sudah rampung, sampai hari ini rumah sakit yang bisa mempunyai 100 tempat tidur itu belum bisa diresmikan.”Tapi saya cukup bangga dengan keberadaan rumah sakit tanpa kelas di Sukabumi yang mendapat izin dari pemerintah daerah setempat.” jelas Mega.

Hanya sayang saat dikonfirmasi wartawan usia acara, Putri Proklamator Bung Karno ini enggan memberikan jawaban.” Anda pasti tahu sendirilah,” singkatnya.

Sementara Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mengatakan, seharusnya jika tak diijinkan penghentian bisa dilakukan bukan setelah gedung berdiri dan siap beroperasi. Ribka mengaku ada seseorang yang menginformasikan pihak intelejen menghubungi dan menyatakan rumah sakit tersebut tidak mendapat izin. Salah satunya karena istilah tanpa kelas yang dinilai berbau komunis sosialis.

Menurut Ribka, RS tanpa kelas justru merupakan implementasi Pancasila yang mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain di Banten, RS tanpa kelas juga diresmikan di Sukabumi. “Padahal itu kan istilah saja, sudah banyak RS lain semacam itu bisa hanya namanya berbeda. Boleh-boleh saja dong kita menggunakan istilah tanpa kelas itu,”sesal penggagas pendirian rumah sakit tanpa kelas ini.

Ribka mengatakan, rumah sakit yang diresmikan Megawati itu cukup unik, karena pelayanan yang diberikan di RS tersebut tidak dibedakan atas kelas-kelas seperti rumah sakit kebanyakan. Umumnya, pelayanan di rumah sakit umum terbagi menjadi kelas tiga, kelas dua, kelas satu, VIP, dan VVIP.

“Rumah sakit seluas 3.000 meter persegi ini terdiri dari ruang bersalin, ruang untuk pria dewasa, ruang untuk wanita dewasa, serta ruang anak-anak yang masing-masing memiliki 12 tempat tidur.Rumah Sakit Pelita Rakyat juga dilengkapi oleh ruang operasi, gudang obat, Unit Gawat Darurat (UGD), ruang perawat, ruang bersalin, ruang dokter, dan apotek,” terangnya.(wan)

PDI-P Kota Sukabumi Dekati Andri Setiawan

2011-06-15T17:22:00.000+07:00

Disiapkan Untuk Calon Walikota

Sukabumi -- Jelang Pilkada Kota Sukabumi 2013 mendatang, DPC PDI-P Kota Sukabumi dikabarkan sudah mendekati epala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi, Andri Setiawan. Bocoran dari sejumlah kader DPC PDI-P Kota Sukabumi, Ketua DPC Iwan Kustiawan dan Andri Setiawan sudah rutin melakukan pertemuan seputar suksesi pilkada nanti.”Pak Andri itu teman sekolah saya, jadi tidak aneh kalau saya dan Pak Andri sering berkomunikasi, lagi pula Pilkada Kota Sukabumi masih cukup lama tapi kalau ada yang menyebut pertemuan kami dalam rangka membahas jelang pilkada, ya itu silakan saja,” ujar Iwan kepada Radar saat dikonfirmasi usai menghadiri acara peresmian Rumah Sakit Tanpa Kelas Pelita Rakyat di Kelurahan/Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, kemarin.

Iwan menegaskan, selain terbuka untuk figur Andri, PDI-P juga tak akan menutup diri terhadap figur-figur lain yang mempunyai hasrat menggunakan perahu partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Menurut Iwan, bukan hanya kalangan birokrat seperti Andri saja, figur dari kalangan lain juga boleh asal menjalani dan siap mematuhi mekanisme partainya.”Termasuk dari internal kader PDI-P sendiri, kalau ada yang siap maju, silahkan maju,” tandasnya.

Sementara saat dikonfirmasi Radar, Andri enggan menanggapi kabar jika PDIP telah meliriknya untuk persiapan Pilkada 2013 nanti. Malah Andri menegaskan jika kabar itu tidak ada sama sekali.”Ga ada biasa saja, jangan diekspose, saya bisa off side,” kata Andri dalam isi SMS yang dikirim ke wartawan Radar.

Dalam SMS lainnya Andri mengatakan, jika nanti di bulan Juli perkembangan politik bisa berubah dan undang-undang juga ada perubahan.”Saya harap kabar ini tidak dibesar-besarkan, saya ingin fokus pada pekerjaan sekarang,”singkatnya.

Sekadar mengingkatkan berdasarkan pertimbangan kemauan dan punya kendaraan (partai atau perorangan), goverment kompetensi (kemampuan dalam bidang pemerintahan), political experience (pengalaman politik), elektabilitas (keterpilihan), serta popularitas. Pengamat politik Sukabumi telah memunculkan sejumlah nama yang dianggap laik jadi walikota, yakni Mulyono ditempatkan pada urutan pertama. Dari kalangan pengusaha dan partai, nama Ketua DPD Golkar, Andri Hamami dan Anggota DPR RI dari PKS, Yudi Widiana Adia. Sementara dari kalangan artis Ingrid Kansil, Desi Ratnasari belakangan ini yang digadang-gadang bakal meramaikan bursa calon walikota. Sementara beberapa figur yang bisa jadi bakal merengsek ke permukaan jelang pilkada nanti, selain Moh Muraz, Direktur PDAM Tirta Bumi Wibawa, Helmi Soetikno berpeluang masuk dalam kategori kuda hitam pada pilkada nanti. (wan)

Golkar Bidik Desi Ratnasari Jadi Walikota

2011-06-09T09:15:00.000+07:00

Sukabumi -- Perang wacana mengenai figur mantan artis dan artis yang masih aktif yang akan diusung jelang Pilkada 2013-1018 Kota Sukabumi terus mengoda sejumlah parpol selaku calon kontestan pilkada nanti. Setelah pihak Demokrat yang mewacanakan akan mencalonkan Inggrid Kansil. Giliran kubu Partai Golkar Kota Sukabumi yang kini dikabarkan tengah berancang-ancang untuk mencoba mengajak artis berwajah ayu asal Sukabumi yakni Desi Ratnasari.
Hanya kepastian kubu Golkar Kota Sukabumi untuk mengajak pulang kampung Desi Ratnasari membangun kampung halamannya ini, langsung ditanggapi dingin oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami.
“Sampai saat ini belum ada kontak dengan Desi Ratnasari, lagi pula untuk sekarang kami belum berpikir serius mengenai suksesi pilkada nanti,” ujar Andri saat dihubungi Radar Sukabumi, kemarin, (6/6).
Menurut Andri, siapapun figur yang akan dicalonkan atau mencalonkan diri dari Partai Golkar termasuk wacana Desi Ratnasari, itu haruslah melewati mekanisme partai termasuk melewati proses penjajakan ke tengah masyarakat yang dilakukan lembaga survey independen seperti Lembaga Survey Indonesia (LSI).
“Golkar tidak mau figur yang akan diusungnya nanti tidak diterima oleh masyarakat Kota Sukabumi. Di samping punya popularitas, figur yang akan diusung nanti harus mempunyai rekam jejak yang jelas,” terangnya.
Saat disinggung mengenai kesiapan dirinya jika nanti dicalonkan Partai Golkar. Adik kandung mantan Wabup Sukabumi, Marwan Hamami ini mengaku masih perlu memperhitungkan lebih matang lagi. Namun, dari kabar yang beradar di masyarakat, Andri Hamami akan berpasangan dengan Wakil Walikota Sukabumi 2008-2013, Mulyono, yang hampir dipastikan akan diusung PAN sebagai cawalkot mendatang.
“Yang jelas partai kami terbuka untuk siapapun orang yang ingin berangkat mengunakan partai Golkar, hanya dengan catatan orang itu harus mempunyai kredibilitas, kompetensi dan benar-benar mampu diterima masyarakat,” tandas mantan Ketua Kadin Kota Sukabumi ini.
Sementara kabar Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa (TBW) Kota Sukabumi, Helmi Soetikno yang diisukan tengah dipersiapkan untuk menjadi calon walikota/wakil walikota Sukabumi, terus berhembus. Menurut orang-orang terdekatnya salah satu di lingkungan Pemuda Panca Marga (PPM) Kota Sukabumi, ia dikabarkan telah mendapat restu dari Walikota Sukabumi, Muslikh Abdussyukur.
Saat dikonfirmasi mengenai kabar yang ditujukan terhadap dirinya, mantan Dirut PDAM Kota Bogor ini menyangah isu tersebut. Menurut Helmi, belum ada pemikiran serius untuk melangkah ke arah pencalonan, mantan Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor ini mengaku lebih fokus dan konsentrasi mengurusi PDAM.
“Ah itu kata siapa? Terus siapa bilang Pak Walikota merestui saya? Perlu diketahui, saya sekarang ingin fokus mengurus air di PDAM di Kota Sukabumi agar lebih baik,” pungkas mantan Ketua PPM Jawa Barat ini saat dihubungi Radar Sukabumi, kemarin (6/6). (wan)

PDIP Kabupaten Sukabumi Targetkan Sembilan Kursi

2011-06-09T08:55:00.000+07:00

Cisaat - Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sukabumi M. Zaenudin menargetkan 25 persen dari 50 jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Sukabumi di pemilu legeslatif (Pileg) 2014 nanti, itu wajib direbut PDIP.

Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sukabumi ini optimis bisa meraih sembilan kursi atau 25 persen dari kursi yang tersedia jika caleg yang akan dipersiapkan memang mempunyai talenta yang bisa diandalkan dan mempunyai nilai jual di mata masyarakat. Untuk itu harap Zaenudin, bagi kader dan simpatisan partai “Moncong Putih” dari sekarang harus lebih merapatkan barisan untuk memenangkan PDIP pada pileg mendatang.

“Dari enam daerah pemilihan (DP) yang ada, partai ini akan menempatkan figur-figur calon legislatif (caleg) yang tidak hanya mengandalkan kemampuan intelektualnya saja, namun popularitas dan kejelasan komitmen untuk menyuarakan aspirasi masyarakat juga menjadi pilihan utama,”ujar Zaenudin saat sambuatan di acara Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PDIP Kecamatan Cisaat di Gedung Disen Cisaat, kemarin.

Pencalegan kata Zaenudin merupakan hasil dari pengkaderan yang dilakukan selama ini. PDIP sebagai salah satu partai yang mempunyai nama besar, sudah jelas segala sesuatunya telah terstruktur dengan pembinaan yang berkesinambungan.

Bahkan, untuk pencalegkan tersebut, penentuan nomor urutnya berdasarkan scoring, bobot, loyalitas dan militansi selama menjadi kader atau pengurus PDIP Kabupaten Sukabumi.”Untuk mengusung seorang caleg tidak bisa main comot, tapi harus melalui mekanisme partai. Sekarang yang maju adalah kader-kader terbaik PDIP,”pungkasnya.(wan)

Demokrat Siap Usung Ingrid Jadi Calon Walikota Sukabumi

2011-06-06T19:24:00.000+07:00

Sukabumi - Pelan tapi pasti, suhu politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2013-2018 di Kota Sukabumi terus memanas, setelah kubu Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Sukabumi yang sudah menggadang-gadang Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono untuk diusung menjadi calon walikota (Cawalkot). Dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan telah menyiapkan enam calon, salah satunya, mantan calon Walikota Kota Sukabumi 2008-2013 yang sekarang di DPR RI, Yudi Widiana Adia. Begitu juga di kubu Partai Golkar dikabarkan Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami juga siap maju. Kini giliran kubu Partai Demokrat (PD) Kota Sukabumi mewacanakan, Anggota DPR RI Dapil Sukabumi, yakni Ingrid Kansil untuk menjadi Cawalkot Kota Sukabumi 2013-2018 mendatang.

“Hal yang wajar kalau Demokrat mencalonkan Mbak Ingrid Kansil di Pilkada nanti, hanya secara resminya tentu perlu dibicarakan dengan pengurus Demokrat lainnya termasuk dengan Mbak Inggrid,” ujar salah seorang fungsionaris Partai Demokrat, Aep Saefurrahman kepada Radar Sukabumi.

Ketua DPRD Kota Sukabumi ini menyakinkan, bukan tidak mungkin jika nantinya pengurus dan kader Partai Demokrat Kota Sukabumi sepakat mengusung Ingrid Kansil menjadi F 1, keyakinan itu, kata dia sangat berasalan karena dari berbagai sudut, sosok istri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Syariffudin Hasan ini sudah pas memimpin kota Mochi.

“Soal Mbak Ingrid populer karena mantan artis, saya pribadi berpikir ini hanya bonus saja, tapi dibalik semua itu ada komitmen membangun Kota Sukabumi yang dimiliki Mbak Ingrid yang saya rasa perlu diapresiasi oleh semua pihak terutama kader Demokrat,” terangnya.

Pria yang akrab disapa Adjo ini mengatakan, alasan lain kenapa partai berlambang bintang mercy ini mewacanakan Ingrid Kansil, itu lebih berdasar karena sampai saat ini di tubuh internal kader Demokrat Kota Sukabumi sendiri masih “buta” dan krisis figur yang pas untuk diusung.

“Lagi pula Mbak Ingrid kan kader Demokrat juga, terkecuali nanti di tengah jalan ada kader Demokrat Kota Sukabumi dari berbagai sudut sudah layak untuk diusung,” tandasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi, Dedi Kusnadi mengatakan, mengenai figur yang akan diusung partainya, figur Inggrid Kansil memang sudah masuk dalam bursa pencalonan, hanya saja sampai detik ini secara kelembagaan partai maupun komunikasi person, ia dan Ingrid Kansil belum melakukan pembicaraan ke arah pencalonan.

Malah menurut Dedi, Ingrid Kansil layak diusung tapi diposisi F2 alias wakil walikota.

“Tapi kita lihat saja perkembangannya nanti apakah Inggrid cocok di F1 atau F2, hanya yang jelas partai kami akan terus melakukan survey ke masyarakat, siapa nama-nama figur baik itu dari kader Demokrat, kalangan birokrasi atau figur lain yang akan diusung Demokrat untuk menjadi F1,” tandasnya.

Sementara pengamat politik Sukabumi, Ade Juanda berpendapat, kendati baru sebatas wacana, dari segi dicalonkan Ingrid Kansil itu bisa menjadi “tsunami kecil” bagi para calon Walikota Sukabumi nanti. Sebab bagaimanapun juga sebagian besar pola pikir masyarakat sebagai pemilih terutama kalangan ibu-ibu serta kalangan pemilih pemula, itu masih mencari sosok yang populer dibanding memilih sosok karena pemaparan visi misi dari calon.

Apalagi selain populer, Ingrid yang diketahui mempunyai akses luas dengan pemerintah pusat, akan lebih leluasa dalam mempercepat pembangunan Kota Sukabumi.

“Idealnya kalau toh nanti seumpamanya Ingrid Kansil jadi diusung Demokrat, dia harus didampingi oleh kalangan birokrat yang sudah teruji kemampuan mengelola pemerintahan daerah,” kata dosen di sejumlah perguruan tinggi di Sukabumi ini.(wan)

Bogor Wacanakan Pisah Dari Provinsi Jawa Barat. Bagaimana Dengan Sukabumi ?

2011-06-01T10:40:00.001+07:00

Politisi Sukabumi : Alangkah baiknya, bukan hanya provinsi bogor tetapi 'Provinsi Pakuan". terdiri dari Kota/Kabupaten Bogor, Kota/Kabuapten Sukabumi, Kab. Cianjur, Kota Depok, Kota Bekasi.

BOGOR, (PRLM).- Melihat jumlah penduduk Jawa Barat lebih dari 43 juta jiwa serta menyeimbangi daerah Ibukota Jakarta sebagai daerah yang berbatas, maka diwacanakan pembentukan provinsi baru sebagai bentuk pemekaran dari provinsi Jawa Barat.

Wacana pemekaran provinsi tersebut disampaikan Bupati Bogor Rachmat Yasin Selasa (31/5) dalam jumpa pers menjelang peringatan Hari Jadi Bogor ke 529 di Cibinong, Bogor. Hadir dalam jumpa pers tersebut Kapolres, Dandim, Kajari dan Sekda Kab Bogor.

Menurut Rachmat Yasin, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta serta jumlah penduduk Kab. Bogor terbesar yakni 4,7 juta jiwa, maka wacana pemekaran patut dipertimbangkan. Apalagi jika dikaitkan dengan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang terbesar jika dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur serta berbatasan dengan Ibukota negara, maka pemekaran provinsi bisa dilakukan," ujar Rachmat Yasin.

Apalagi, lanjut Rachmat Yasin, Jawa Barat ingin menjadi provinsi terdepan, maka dapat saja dilakukan pemekaran. "Soal nanti nama provinsinya adalah provinsi Bogor itu soal lain," katanya.

Dalam kesempatan itu, Rachmat Yasin memberikan perbandingkan daerah daerah lain dengan jumlah penduduk jauh lebih kecil dibandingkan dengan Kab. Bogor yang daerahnya luas dan penduduknya banyak. "Di luar pulau Jawa ratusan ribu penduduk saja sudah menjadi satu Kabupaten," jelasnya.

Oleh karena itu, kata Rachmat Yasin adanya keinginan pemekaran daerah sah sah saja, karena dengan mempertimbangkan berbagai aspek serta bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan memudahkan pelayanan publik.

Terkait dengan Hari Jadi Bogor ke 529 yang jatuh pada 3 Juni, Bupati mengajak seluruh unsur muspida seperti Kapolres, Dandim dan Kajari untuk menjadi pejabat yang sama sama membangun dan mensejahterakan masyarakat Bogor. "Stigma sebagai pejabat vertikal yang bertugas di Kab Bogor harus dihapus, yang penting sebagai pejabat harus bisa bersama sama memberikan pelayanan terbaik dan mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Untuk itu, seluruh pejabat dari berbagai instansi harus memberikan pelayanan dan menjadi bagian dari masyarakat Kab. Bogor. Sebab semua instansi punya peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, daya beli masyarakat, stabilitas dan sebagainya.

Sedangkan makna lain dari HJB, kata Rachmat Yasin adalah bagaimana masyarakat Kab. Bogot memberikan makna HJB layaknya memperingati hari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. "Karena 3 Juni hari lahir Bogor, maka masyarakat Bogor harus memberikan apresiasi karena adalah hari jadinya Bogor," ujar Rachmat Yasin.(A-134/das)***

Besaran Ambang Batas Parlemen (PT) kemungkinan 3 Persen

2011-05-31T19:38:00.000+07:00

Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg), Ida Fauziyah menegaskan persoalan ketidaksepahaman besaran parliamentary threshold (PT) masih akan dibahas di rapat pleno. “Sebenarnya sudah diputus tiga persen, cuma Partai Golkar yang meminta ditunda karena menganggap ada yang belum selesai,” katanya, Senin (30/5).

Artinya, pembahasan mengenai besaran PT masih akan dibahas di tingkat kelengkapan alat dewan. Rapat lanjutannya akan dilakukan pada Rabu, (1/6) mendatang. Di sana, akan dibahas lebih lanjut catatan yang sempat diberikan ketika putusan besaran 3 persen PT itu diambil. Kalaupun nantinya dibawa ke sidang paripurna, diharapkan rancangan UU inisiatif DPR ini hanya tinggal disahkan.

Menurut Ida, angka 3 persen merupakan angka ideal. Di satu sisi, pembatasan jumlah partai di parlemen bisa dibatasi, tetapi peluang suara yang hilang pun bisa diminimalisasi. “Idealnya memang hanya ada tujuh partai di perlemen, tapi jumlah sembilan partai seperti sekarang pun masih realistis,” katanya.

Kalaupun ada alasan ingin menyederhanakan jumlah partai, ia beranggapan perlu proses di tingkat masyarakat. Sebab masyarakat pun pada akhirnya bisa belajar dan menyadari perlunya penyederhanaan itu.

Sementara itu, Wasekjen PKS, Mahfudz Siddiq mengatakan elektabilitas di survei rata-rata empat persen. “Masyarakat Indonesia unik, isu temporal sangat membangun opini. Tapi tidak berkorelasi positif. Hasil pemilukada dan pemilu pun belum tentu sama,” katanya.

Artinya, lanjut Mahfudz, sangat mungkin mayoritas masyarakat Indonesia pada hari-hari terakhir akan berubah. Hal itu tergantung pada putusan kontroversial dan memberikan dampak ke publik. “Contohnya kenaikan BBM, parpol yang mendukung kebijakan itu langsung mengalami penurunan dukungan,” ujarnya.

Kasus HH Terbentur Izin Gubernur

2011-05-31T19:11:00.000+07:00

Sukabumi -- Penyelidikan dugaan ijazah palsu yang melibatkan Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Partai Demokrat berinisial HH, masih terbentur izin dari Gubernur Jawa Barat. Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota, baru mengajukan izin pemeriksaan HH serta dua Anggota Dewan lainnya yang mengetahui proses verifikasi berkas HH saat mendaftar Pemilu Legislatif 2009 lalu.

Keduanya saksi ini yakni Dedi R Wijaya yang pada saat itu menjabat Ketua DPC Demokrat Kota Sukabumi, serta Henry Slamet sebagai Sekretaris DPC Demokrat Kota Sukabumi. Dua anggota dewan ini bakal dimintai keterangan seputar dugaan pemalsuan ijazah ini. Namun sebelum keduanya dimintai keterangan oleh polisi, seperti halnya HH, harus ada izin dari gubernur.

Pihak Polres Sukabumi Kota sendiri sudah melayangkan surat permohonan izin pemeriksaan anggota dewan itu ke gubernur. Namun sampai sekarang izin pemeriksaan itu belum turun. "Kami sudah melayangkan surat permohonan pemanggilan. Tapi, kita belum menerima jawabannya," ujar Kaur BIN Ops, Iptu Yadi Kusyadi.

Pengajuan permohonan izin pemanggilan tiga anggota dewan itu sendiri dibenarkan Sekretaris DPRD Kota Sukabumi, Yudi Wiharsa. Menurutn dia pihak penyidik Polres Sukabumi Kota sudah meminta dokumen HH dan dua anggota dewan lain yang akan dimintai keterangan polisi soal verifikasi berkas HH saat mendaftar pileg lalu. "Kami sudah menjawab permintaan dokumen anggota dewan itu dari polisi," ujar Yudi.

Dokumen itu menjadi lampiran dalam berkas permohonan polisi kepada gubernur untuk memeriksa anggota dewan. Sekadar mengingatkan kasus ijazah palsu ini mencuat setelah seorang warga, Sofiyudin melaporkan HH menggunakan ijazah palsu pada pileg 2009 lalu.

Belakangan diketahui berkas ijazah yang digunakan HH adalah ijazah MA Darul Muta'alimin milik Asep Supriadi. Meski demikian, Partai Demokrat belum mengambil sikap atas kasus yang membelit salah satu kadernya itu. DPC Demokrat Kota Sukabumi menunggu kepastian hukum untuk mengambil tindakan lebih lanjut, apakah itu recall (PAW) atau tindakan tegas lainnya.(rp4)